Jakarta, INDONEWS.ID - Pagi hari tadi Selasa 6 Desember 2022 telah berlangsung Seminar Penyempurnaan Naskah BRIN tentang Reviu Implementasi Kebijakan Minimum Essential Force Dalam Kerangka Strategi Pertahanan Indonesia 25 Tahun ke Depan. Seminar yang diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) berlangsung sejak pukul 08.00 wib sampai dengan 12.00 wib. Kegiatan tersebut berada dibawah koordinasi dan kewenangan Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan Dr. Mego Pinandito.,M.Eng
Seminar berlangsung hybrid, tatap muka dan melalui zoom dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 1, Gedung Widya Graha BRIN Kawasan Gatot Subroto Jakarta. Dibuka oleh Deputi Kebijakan Pembangunan BRIN yang dilanjutkan dengan paparan Naskah Kebijakan oleh Tim Peneliti. Seminar kali ini mengundang 3 Nara Sumber masing masing Marsekal TNI Purn Chappy Hakim, KSAU tahun 2002 – 2005 – Chairman Indonesia Center for Air Power Studies, Dra Jaleswari Pramowardhani dari kantor KSP dan Moses Caesar Asssa, M.Si mewakili DPR RI.
Penelitian yang dilakukan BRIN , menghasilkan output berupa naskah kebijakan yang akan diberikan kepada Kementrian Pertahanan, Mabes TNI, Kementrian Keuangan, Kementrian PPN / Bappenas, Komisi 1 DPR RI dan Kantor Staff Kepresidenan.
Pelaksanaan Seminar berlangsung lancar dan mengundang banyak perhatian antusiasme dari para peserta mengingat isu pertahanan belakangan ini mucul kepermukaan dalam banyak versi. Perang Rusia Ukraina, memanasnya Laut China Selatan, masih berlangsungnya US China Trade War dan AUKUS telah berdampak kepada lingkungan strategis diseluruh dunia tidak terkecuali kawasan Indo Pasifik.
Chappy Hakim yang juga Ketum Pusat Studi Air Power Indonesia dalam tanggapannya terhadap naskah Reviu Implementasi Kebijakan Minimum Essential Force Dalam Kerangka Strategi Pertahanan Indonesia 25 Tahun ke Depan, telah memaparkan berbagai masukan penyempurnaan naskah terutama dalam perspektif visi pertahanan Indonesia dan beberapa peristiwa sejarah yang melatar belakanginya. Diutarakan pula beberapa saran antara lain sudah waktunya bagi Indonesia sebagai negara besar yang besar pengaruhnya, untuk memiliki wadah Think Tank Pertahanan yang dapat turut serta dalam memberikan kontribusi pada pemegang keputusan ditingkat strategis.
Keputusan yang berupa kebijakan nasional dibidang pertahanan sangat memerlukan masukan dari para akademisi dan praktisi bidang pertahanan yang professional dan kompeten dibidangnya. Mekanisme yang terbangun dari proses pengambilan keputusan yang didukung Lembaga Think Tank Pertahanan akan mampu menghindari kebijakan nasional yang keliru atau menyimpang dari ketentuan dan perundang undangan yang berlaku. Tidak kalah pentingnya adalah untuk juga mencegah keputusan atau kebijakan ditingkat nasional dibidang pertahanan yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat luas sebagai pembayar pajak.
Seminar ini telah menempatkan BRIN sebagai sebuah Lembaga penelitian yang kredibel pada posisi menjembatani para pihak dan seluruh stake holder bidang pertahanan nasional.
Seminar diakhiri dengan penyerahan kenang kenangan, sesi foto dan santap siang bersama.