INDONEWS.ID - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo berharap, tak ada lagi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat yang tidak inovatif.
Pesan tersebut disampaikannya saat melakukan audiensi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung, Jumat (27/1/2023).
Dalam sambutanya, Yusharto mengimbau perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat agar terus termotivasi melahirkan berbagai inovasi. Dirinya menegaskan, ada 32 urusan pemerintahan yang perlu dijalankan secara inovatif oleh daerah. Beberapa di antaranya yaitu urusan kesehatan dan pendidikan.
"Pandemi misalnya, semestinya bisa menjadi tantangan untuk Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, atau dinas lainnya untuk berinovasi," jelasnya.
Yusharto menilai ekosistem inovasi di wilayah Jawa Barat perlu terus ditingkatkan. Dirinya meminta setiap kabupaten dan kota di daerah tersebut segera mendaftarkan inovasinya ke pemerintah pusat melalui BSKDN Kemendagri.
"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (tentang Pemerintahan Daerah) daerah diminta untuk melaporkan inovasi yang akan dilaksanakannya kepada pemerintah pusat (melalui BSKDN)," tutur Yusharto.
Dalam kesempatan tersebut Yusharto juga meminta Pemerintah Provinsi Jabar agar turut memperhatikan kabupaten dan kota di wilayahnya yang masih kurang inovatif. Dengan begitu, mereka dapat terdorong untuk meningkatkan inovasinya.
"Berarti Bapak/Ibu sekalian untuk wilayah Jawa Barat ya kita bisa beri perhatian lebih kepada teman-teman yang ada di Kabupaten Kuningan, Kabupaten Pangandaran, lalu (Kabupaten) Cianjur, Karawang sehingga bisa dari tadinya kurang inovatif ini bisa menjadi inovatif," tambahnya
Yusharto juga berharap ke depannya tak ada lagi kabupaten dan kota di Jawa Barat yang tidak inovatif.
"Mudah-mudahan tahun depan Jawa Barat bisa menjadi provinsi tanpa kabupaten (maupun kota) kurang inovatif," pungkasnya.*