INDONEWS.ID

  • Minggu, 05/02/2023 09:30 WIB
  • Dukung Program Pembagian Rice cooker, Sultan Najamudin: Tapi Skema Take or Pay PLN Harus Dievaluasi

  • Oleh :
    • Mancik
Dukung Program Pembagian Rice cooker, Sultan Najamudin: Tapi Skema Take or Pay PLN Harus Dievaluasi
Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin.(Foto:Dok.DPD RI.)

INDONEWS.ID - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menilai wacana pembagian rice cooker gratis oleh pemerintah melalui kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada masyarakat sebagai kebijakan yang baik bagi masyarakat dan diharapkan signifikan mengurangi penggunaan kayu bakar dari hutan.

"Kami menyambut baik kebijakan tersebut, karena Ibu-ibu di kampung pasti senang dibagikan alat masak gratis. Meskipun sebenarnya program ini belum tentu tepat dan merupakan modus pemborosan anggaran untuk menjadikan masyarakat boros dalam penggunaan energi listrik," ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Sabtu (04/02/2023)

Baca juga : Warga Keluhkan Belum Teraliri Listrik, PLN Regional Flores Diminta Perluas Jaringan

Sultan menjelaskan, bahwa sumber masalah yang melatarbelakangi program ini adalah akibat over supplai energi listrik PLN yang disediakan oleh pembangkit listrik swasta. Dan masyarakat kemudian diminta kerjasamanya untuk sedikit boros menyerap ketersediaan energi listrik PLN yang berlebihan.

"Pemerintah seharusnya tidak membiarkan PLN terjebak dalam skema bisnis yang merugikan keuangan PLN. Kasian PLN dipaksa membayar kelebihan energi yang disediakan oleh pembangkit swasta", ujar mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.

Baca juga : Sepanjang 2023, Pemerintah Melalui PMN Terangi 76.900 Desa Kelurahan di Seluruh Indonesia dengan Listrik PLN

"Akibatnya masyarakat juga yang diminta untuk menggunakan lebih banyak energi listrik PLN. Cara ini tentu bisa menjebak dan membebani masyarakat dalam menanggung beban biaya hidup akibat inflasi dan pangan dan energi saat ini," tegasnya.

Jika tujuannya adalah untuk meningkatkan penyerapan penggunaan energi listrik, kata Sultan, pemerintah sebaiknya juga membagikan setrika atau AC. Karena alat-alat ini diketahui sangat boros energi listrik.

Baca juga : Terus Tingkatkan Jumlah SPKLU Selama 2023, PLN Berhasil Penuhi Kebutuhan Pengguna Kendaraan Listrik di Indonesia

"Oleh karena itu, kami menilai Pemerintah perlu mendukung PLN untuk melakukan renegosiasi skema take or pay antara PLN dengan swasta. Saatnya PLN merdeka dalam kepemilikan sumber energi. Pembangkit listrik swasta harus dihentikan, biarkan PLN menyediakan sendiri sumber energi listriknya", tutup mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.

Diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) turut memasukkan program pembagian 680.000 paket bantuan penanak nasi listrik atau rice cooker ke dalam program prioritas tahun ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasfrif mengatakan, kementeriannya masih berdiskusi intens dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait untuk menjalankan program alternatif peningkatan daya serap listrik di tengah masyarakat tersebut.*

Artikel Terkait
Warga Keluhkan Belum Teraliri Listrik, PLN Regional Flores Diminta Perluas Jaringan
Sepanjang 2023, Pemerintah Melalui PMN Terangi 76.900 Desa Kelurahan di Seluruh Indonesia dengan Listrik PLN
Terus Tingkatkan Jumlah SPKLU Selama 2023, PLN Berhasil Penuhi Kebutuhan Pengguna Kendaraan Listrik di Indonesia
Artikel Terkini
Perkuat Binwas Pemerintahan Daerah, Mendagri Harap Penjabat Kepala Daerah dari Kemendagri Perbanyak Pengalaman
Mendagri Resmi Lantik 5 Penjabat Gubernur, Ada Alumni SMAN 3 Teladan Jakarta
Mendagri Resmi Lantik 5 Penjabat Gubernur
Kak Wulan Bikin Petani Mawar Nganjuk Punya Harapan Baru
PNM Peduli, Gerak Cepat Bantu Bencana Banjir Bandang dan Lahar Dingin Sumatera Barat
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas