Oleh: Agusto Sulistio*)
Jakarta, INDONEWS.ID – Jokowi mau berkuasa lagi itu bukan wacana, bahkan sejak dua tahun lalu kita sudah dengar hal ini. Semakin hari, semakin jelas keinginan itu ada, dan berbagai upaya telah kita dengar dan baca diberbagai sumber informasi media.
Ironisnya, seiring dengan rencana tiga periode, penundaan Pemilu, dll, bacapres yang berada diluar kekuasaan seperti ling-lung mendadak dangdut, dan terkesan ikut arus kekuasaan. Pertanyaannya kemudian, kemana perginya orang-orang yang dahulu mengkritik program IKN? Masih adakah semangat membela rakyat?
Alih-alih menyerukan IKN akan dilanjutkan, kelak jika terpilih jadi Presiden.
Alamaaakkk....
Terlihat di sosmed gegara stamen itu, para pendukung (warganet) murung kecewa, meski data ini belum terkonfirmasi secara faktual data namun hal ini telah terjadi, dan dapat dilihat faktanya di sosmed.
Sementara kekecewaan para pendukung dan nantinya arahnya akan kemana, belum dipastikan. Bisa jadi sementara ini mereka yang hengkang berposisi abstain, sambil melihat perkembangan. Akan tetapi terkait hal ini perlu pengamatan yang lebih dalam dan konsisten, guna mencapai kesimpulan yang akurat berbasis data.
Terkonfirmasi dari beberapa sumber yang diyakini dekat dengan lingkaran utama kandidat bacapres, bahwa akan dilanjutkannya IKN oleh bacapres, dikarenakan IKN telah menjadi UU, sehingga menurutnya siapapun presidennya nanti yang terpilih di pilpres 2024 wajib melaksanakannya.
Itu alasan klasik dan tak mencerminkan gagasan pro rakyat. Bahwa seharusnya pilpres yang diyakini sebagai konstestasi para calon pemimpin saling beradu gagasan, ide, konsep bagaimana membawa bangsa negara Indonesia kedepan yang jauh lebih baik. Namun yang terjadi kontestasi dipenuhi dengan upaya mencari dukungan dari kekuasaan, dengan cara melanjutkan program kekuasaan.
Jika kita lihat pelaksanaan pilpres diberbagai negara demokrasi, misalnya Amerika, pilpres menampilkan kontestasi yang keras dan ketat para kandidat lakukan pertentangan program, gagasan konsep demi terjadinya perbaikan sistem kebangsaan dan kenegaraan. Sejak awal pelantikan presiden kontestasi itu sudah terjadi hingga pilpres selanjutnya. Berbeda dengan pilpres hari ini di negara kita. Bacapres yang berada diluar kekuasaan minim kritik kepada kekuasaan yang telah nyata beberakali keluarkan aturan diluar konstitusi.
Pertentangan politik oposisi dan pemerintahan Jokowi telah terjadi sejak 2014 (periode 1 dan 2019 periode 2 Jokowi), bahkan bacapres yang selama ini diyakini oleh oposisi adalah sosok yang dapat memperjuangkan oposisi secara tersirat dengan nyata siap untuk bekerja dan berjuang untuk rakyat. Hal ini pun telah dimaknai oleh publik sebagai Anti-thesa Jokowi.
Persoalan Anti-thesa Jokowi telah disampaikan resmi atau tidak oleh kandidat bacapres idaman oposisi, seyogyanya sikap oposisi harus tetap berada di jalur perjuangan yang diwujudkan dengan tidak melanjutkan program kekuasaan.
Jika misal bacapres yang berasal dari luar kekuasaan memiliki strategi menangkan pilpres dengan cara menjaga jarak dengan "islam fanatik", atau oposisi garis keras, dll dengan kemungkinan mendapatkan limpahan dukungan dari pro pemerintah, hendaklah dilakukan secara rasional, bukan semata melihat peluang kemenangan pilpres 2024.
Lagi pula melanjutkan IKN yang akan dilakukan oleh bacapres jika kelak terpilih dikatakan sebagai strategi dalam rangka mencari dukungan mayoritas, tentu ini sebuah alasan yang sangat aneh. Bagaimana hal ini bisa dikatakan strategi, jika statemennya "melanjutkan IKN" malah mundur jauh kebelakang, bahkan terkesan memberi legitimasi kepada kekuasaan Jokowi, yang jelas menurut konstitusi 360 hari lagi ia harus lepaskan jabatannya sebagai presiden.
Dari sini terlihat Bacapres lemah, sehingga wajar jika konstituen kemudian meragukan komitmen dan konsistensinya yang akan pro kepada rakyat.
Padahal dalam situasi ini Bacapres bisa menggunakan peluang keadaan ini dengan tetap komit dan konsisten akan terus berada di jalur cita-citanya oposisi dan rakyat soal perubahan besar jika kelak terpilih.
Bukankan seorang Presiden terpilih dapat melakukan usulan perubahan UU, bahkan merubah UU bersama DPR atas dasar kepentingan bangsa negara. Maka kemudian melanjutkan program IKN dapat ditinjau ulang walau telah menjadi UU.
Terkait program IKN akan dilanjutkan, sebelumnya secara resmi bacapres dari luar kekuasaan telah sampaikan niatnya jika kelak terpilih menjadi presiden (CNN 17/2/2023).
Hal serupa pun telah dinyatakan oleh bacapres Prabowo Subianto (Ketum Gerindra) sumber berbagai media, namun langkah ini dapat dimengerti, wajar dan dapat diterima, sebab Prabowo bukan merupakan Bacapres dari luar kekuasaan melainkan bagian dari koalisi kekuasaan pemerintahan Jokowi.
Apa yang dilakukan oleh bacapres diluar kekuasaan akan kembali membuka trauma lama rakyat, ketika saat itu konstituen menerima dan mendukung capres yang diyakini sebagai "Hero" yang akan perjuangkan rakyat. Namun dalam kenyataannya, setelah dipilih mayoritas rakyat menjadi presiden, berbeda dan mengingkari janji-janjinya kepada rakyat.
Pil pahit ini nyata adanya, dan sedang berada dihadapan rakyat. Walau berbagai cara sedang dilakukan agar pil itu tak terlihat dan terasa pahit, lambat laut rakyat akan menemukan jalan kesadarannya, bahwa memilih pemimpin yang serius pro-rakyat tak cukup dengan propaganda, penampilan dan ucapannya.
Semoga Tuhan YME senantiasa melindungi bangsa negara Indonesia dari segala rongrongan dan ancaman keterpurukan. Aamiin YRA.
*) Penulis adalah Mantan Ketua Aksi Advokasi PIJAR Semarang, Pendiri The Activist Cyber.