Jakarta, INDONEWS.ID - Prof Yusril Ihza Mahendra Beri Jawaban Bersayap Tentang Pemilu 2024 Ditunda atau jabatan Presiden Diperpanjang.
Hal ini saat ditanya wartawan, dalam momen pakar hukum dan tata negara Prof Yusril Ihza Mahendra menjadi pembicara di seminar nasional. Dengan tema: Sejarah Pulau Miangas Ditinjau Dari Aspek Hukum Tata Negara.
Seminar tentang Pulau Miangas atau Las Palmas (Palmas Island) memiliki keunikan dalam persoalan tapal-batas dua negara, yaitu antara Indonesia-Filipina.
Miangas, pernah dipersengketakan antara dua negara besar yakni Amerika Serikat (yang kala itu masih menjajah Filipina) dengan Kerajaan Belanda (yang juga menjajah kepulauan Nusantara atau Hindia Belanda).
Tak kunjung mendapat kata mufakat, sengketa tentang status kepemilikan Pulau Miangas ini berakhir di Mahkamah Arbitrase Internasional.
Pada tanggal 4 april 1928, Hakim Dr. Max Hubert, arbitrator tunggal Mahkamah Arbitrase Internasional, menyatakan bahwa Miangas adalah bagian dari wilayah Hindia Belanda. Oleh karena itu, Pulau Miangas berarti menjadi milik kerajaan Belanda.
Pasca kemerdekaan masing-masing kedua negara (Republik Indonesia dan Filipina), keputusan Arbitrase Internasional tentang pulau Miangas tetap dipegang teguh, baik oleh Indonesia maupun Filipina.
Pengakuan ini diperjelas lebih lanjut di dalam perjanjian Lintas Batas (Border Crossing Agreement) antara Indonesia dan Filipina yang ditandatangani pada tahun 1956.
Di dalam perjanjian ini, kedua negara mengakui bahwa Pulau Miangas merupakan pos lintas batas di pihak Indonesia. Keputusan Arbitrasi Internasional ini diperkuat oleh hasil penelitian dari 2 orang pakar hukum internasional, yaitu Willem Johan Bernard Versfelt dan Daniel-Eramus Khan.
Tak hanya tentang Miangas, lagi-lagi Prof Yusril Ihza Mahendra ditanya tentang Pemilu 2024 yang diundur dan masa jabatannnya diperpanjang.
Yusril mengaku tak melihat urgensi atau kepentingan mendesak.
"Atas dasar apa menunda pemilu sekarang ini? Ini bisa jadi perdebatan yang panjang sekali," kata Yusril mengingatkan jawaban untuk hal ini sudah bisa dilihat pernyataannya di media massa.
"Memang, konstitusi kita banyak yang harus kita perbaiki dan sempurnakan," masih kata Yusril Ihza Mahendra, dalam jawaban gantung tentang Pemilu 2024 ditunda atau jabatan Presiden diperpanjang.