INDONEWS.ID

  • Kamis, 30/03/2023 20:40 WIB
  • Pengurus KORPRI Perlu Bentuk LKBH untuk Perlindungan ASN

  • Oleh :
    • Mancik
Pengurus KORPRI Perlu Bentuk LKBH untuk Perlindungan  ASN
Ketua Umum DP KORPRI Nasional, Zudan Arif Fakrulloh. (Foto:Istimewa)

INDONEWS.ID - Ketua Umum DP KORPRI Nasional, Zudan Arif Fakrulloh, mengharapkan seluruh jajaran KORPRI di semua tingkatan membentuk Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH).

"Target kita, di seluruh kepengurusan 38 Provinsi dan 514 Kab/Kota 80 Kementerian/Lembaga, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukumnya bisa aktif. Ya, kita memang memerlukan lembaga ini. Karena, salah satu tugas dan fungsi Korpri memberikan perlindungan hukum dan advokasi ASN," tegas Zudan dalam webinar Sosialisasi Program Nasional KORPRI, Selasa (28/3/2023).

Baca juga : Simak! Mendagri Bicara Soal Netralitas ASN dalam Pilkada 2024

Hal ini, tambahnya, sesuai dengan Pasal 126 UU ASN bahwa ASN di dalam bekerja perlu penguatan-penguatan aspek hukum dan aspek kepatuhan. Semua ini sangat penting bagi ASN.

"Karena itu, lembaga konsultasi bantuan hukum ini urgen sekali untuk dibentuk di semua tingkatan," tegasnya seraya menyinggung tentang aktivitas lembaga tersebut sebelum pandemi Covid-19 terjadi beberapa saat lalu.

Baca juga : Pemindahan ASN ke IKN Dimatangkan, Kementerian PANRB Paparkan Tiga Skema

"Saat itu, ratusan LKBH yang aktif. Tapi, setelah pandemi -- sebagaimana dilaporkan Dewan Pengurus Korpri Nadional -- aktivitasnya menurun drastis dan minim sekali," katanya.

Menurut Zudan, yang aktif di antaranya 1 Kementerian, 4 Provinsi, dan 31 Kabupaten/Kota, karena masa jabatannya ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun.

Baca juga : Dukung Penguatan Pembangunan Nasional, Pemerintah Tetapkan 25.258 Formasi CASN Kemhan

Jadi, pengurus di semua tingkatan, tambahnya, agar segera membentuk LKBH dengan merujuk kepada materi dan peraturan yang sudah dibuat oleh kepengurusan KORPRI Nasional yang baru.

"Mari sama-sama kita sampaikan kepada 4.3 juta ASN. Ya, itu penting sekali karena sesuai dengan UUD Administrasi pemerintahan. Sebab, dalam undang-undang administrasi perintahan tersebut bisa menjadi advokasi, sehingga LKBH yang sudah terbentuk bisa menjelaskan kepada para ASN kita yang 4.3 juta diseluruh Indonesia," ujarnya di hadapan para peserta webinar, yakni DP KORPRI NASIONAL, DP KORPRI Kab/Kota, dengan narasumber Dr. Mualimin Abdi SH, MH (Ketua Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum DP KORPRI Nasional) dan Faisal Santiago. (Dewan Pakar DPKN).*

Artikel Terkait
Simak! Mendagri Bicara Soal Netralitas ASN dalam Pilkada 2024
Pemindahan ASN ke IKN Dimatangkan, Kementerian PANRB Paparkan Tiga Skema
Dukung Penguatan Pembangunan Nasional, Pemerintah Tetapkan 25.258 Formasi CASN Kemhan
Artikel Terkini
Hikmahanto Sebut Fatwa ICJ Tidak Berdampak pada Israel
Kemenperin Apresiasi Kolaborasi Perusahaan Bus untuk Tingkatan Nilai Tambah
Pos Fohuk Satgas Yonif 742/SWY Berikan Penyuluhan Tentang Bela Negara Kepada Warga Perbatasan
Menperin: Pembentukan Satgas Impor Ilegal Dukung Industri Manufaktur Indonesia
Minimalisir Dampak Kerugian Ekonomi, Menko Airlangga Tekankan Pentingnya Antisipasi Bencana Secara Efektif dan Berkesinambungan
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
vps.indonews.id