Jakarta, INDONEWS.ID - Di tengah berbagai proyeksi perlambatan kondisi perekonomian global, inflasi menjadi salah satu komponen perekonomian nasional yang mampu menunjukkan eksistensi
yang terkendali dengan optimal. Stabilisasi inflasi tersebut mampu dicapai berkat extra effort yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Bank Indonesia dalam Tim Pengendali Inflasi Pusat-Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPIPTPID).
Tercatat, realisasi inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2022 sebesar 5,51% (yoy) atau lebih rendah dari consensus forecast 6,5% (yoy).
Selanjutnya mengawali tahun 2023, inflasi IHK pada bulan Maret juga tercatat sebesar 4,97% (yoy) atau
menurun dibandingkan bulan Februari yang sebesar 5,47% (yoy).
“Pemerintah bersama Bank Indonesia terus mendorong bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor rill yang fleksibel, responsif, serta akomodatif,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech dalam acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP)Wilayah Jawa Tahun 2023 di Purwakarta, Rabu (4/04).
Bauran kebijakan tersebut salah satunya diimplementasikan Pemerintah dengan mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp104,2 triliun untuk penguatan sektor pertanian dan penguatan cadangan pangan mulai dari pengembangan budidaya pertanian, penguatan infrastruktur dan sarana prasarana
pertanian, subsidi pupuk maupun bunga kredit, DAK fisik dan non fisik, serta dana desa ketahanan pangan.
Guna mendorong peningkatan produksi petani, Pemerintah juga telah memberikan dukungan akses pembiayaan khusus bagi petani melalui Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Kredit Alsintan) serta KUR Super Mikro. Selain itu, perluasan inovasi teknologi dan digitalisasi pertanian juga dilakukan Pemerintah melalui perluasan adopsi teknologi (Internet Of Things) seperti smart irrigation dan smart farming.
“Kerja sama antardaerah di wilayah Jawa, termasuk Jawa Barat, menjadi penting. Dan tadi Gubernur BI mengatakan agar daerah juga mengatur transportasi dan subsidi transportasi dari daerah penghasil ke daerah penerima,” tegas Menko Airlangga.
Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menerangkan bahwa Pemerintah terus melakukan pemantauan harga dan memastikan ketersediaan kebutuhan bahan pokok selama Ramadan dengan operasi pasar, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), memberikan bantuan pangan berupa 10 kg beras selama bulan Maret-Mei kepada21,353 juta penerima manfaat di 514 Kabupaten/Kota, serta melakukan penyampaian upaya Pemerintah melalui tokoh agama atau masyarakat dan media sosial.
Usai menyampaikan arahan, Menko Airlangga juga melakukan tinjauan terhadap Operasi Pasar Murah sebagai bagian dari kegiatan GNPIP tersebut.
Operasi Pasar tersebut dilengkapi dengan 14 kios bahan pangan pokok mulai dari beras, minyak
goreng, telur, hingga sayuran.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Anggota Komisi VIII dan X DPR RI, Gubernur Bank Indonesia, Deputi Bidang Koordinator Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bupati Purwakarta, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, serta Perwakilan Walikota/Bupati se Jawa Barat. (Lka)