Berlin, INDONEWS.ID - Pertemuan Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto dengan Menteri Urusan Ekonomi dan Aksi Iklim Jerman, Robert Habeck di Berlin telah berlangsung setelah Menko Airlangga mendampingi seluruh rangkaian kegiatan Presiden RI, Joko Widodo, di Hannover Messe 2023 pada pagi harinya; yakni acara Pembukaan Paviliun Nasional Partner Country Indonesia di Hannover Messe 2023, mengunjungi stan co-exhibitor Indonesia dan Jerman di lokasi pameran serta menghadiri pembukaan acara Indonesia – Germany Business Summit bersama Presiden Joko Widodo dan Kanselir Jerman, Olaf
Scholz.
Dengan jarak tempuh sekitar 3 jam dengan Kereta Api antara Hannover-Berlin, Menko Airlangga dan rombongan langsung berkunjung ke Kantor Kementerian Urusan Ekonomi dan Iklim Federal Jerman di Berlin dan melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Habeck.
“Kami sangat senang bahwa Indonesia telah kembali ditunjuk sebagai Partner Country Hannover Messe untuk yang ketiga kalinya dan merupakan kehormatan bagi Jerman untuk menerima Presiden Joko Widodo dan delegasi Indonesia dalam kunjungan tersebut, termasuk hasil pembicaraan Presiden RI dengan Kanselir Jerman, Olaf Scholz.” Demikian ungkap Menteri Habeck dalam sambutannya.
Selain promosi industri unggulan Indonesia dalam menerapkan industri 4.0, telah disepakati sejumlah kesepakatan Bisnis dan Government to Business di berbagai sektor seperti renewable energy pada acara Indonesia-Germany Business Summit setelah acara pembukaan Paviliun Nasional oleh Presiden Joko Widodo di pameran Hannover Messe 2023 pagi harinya, dengan estimasi kerja sama senilai US$ 2 Milyar dan diharapkan akan menyerap sebanyak 80,000 pekerja. Hal ini menunjukkan hubungan dan kerjasama ekonomi yang sangat erat dan saling menguntungkan antara Indonesia-Jerman.
Sebelumnya pada tanggal 11 April 2023, Menko Airlangga dan Menteri Habeck secara virtual telah menandatangani kesepakatan pembentukan platform kerja sama ekonomi dan investasi (Joint Declaration of Intent on Indonesia – Germany Joint Economic and Investment Committee/JEIC) yang nantinya tidak hanya melibatkan kalangan pemerintah, namun dirancang melibatkan swasta dengan tujuan meningkatkan kerjasama sektor
ekonomi dan investasi. Joint Committee tersebut mencakup sektor yang cukup luas, yakni: (i) perdagangan, (ii) industri, (iii) investasi, (iv) lingkungan hidup dan sumber daya alam, (v) energi, (vi) maritim, (vii) pariwisata, (viii) kesehatan, (ix) pendidikan vokasi dan pelatihan tenaga kerja, (x) penelitian dan inovasi, (xi) ekosistem bisnis rintisan/start up, dan (xii) pengembangan UMKM.
Kedua Menteri telah membahas sejumlah isu yang menjadi perhatian bersama termasuk upaya mempercepat penyelesaian Perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), upaya hilirisasi industri di Indonesia, isu lingkungan dan ekonomi hijau serta transisi energi.
“Indonesia memiliki komitmen kuat di bidang lingkungan, termasuk isu berkelanjutan dan
dan deforestasi. Namun demikian upaya penguatan tersebut jangan sampai merugikan livelihoods /penghidupan dari para petani kecil dan kalangan UMKM,” tukas Menko Airlangga.
Sebagaimana dijelaskan Menko Airlangga, upaya Komisi Eropa yang telah meluncurkan legislasi Deforestation Free Product beberapa waktu yang lalu dinilai akan mempersulit akses pasar sejumlah komoditas Indonesia seperti minyak sawit, kakao, kopi dan kayu ke Uni Eropa. Ditegaskan bahwa produk komoditas tersebut telah diolah sesuai standar berkelanjutan/sustainability yang telah diterapkan secara global. Untuk itu Indonesia
berharap Jerman dapat membantu mendorong kerjasama konkret dalam pengakuan standar berkelanjutan yang telah diterapkan oleh Indonesia di sejumlah komoditas pertanian dan perkebunan.
Seiring dengan hal tersebut, Indonesia juga telah sepakat bersama-sama negara-negara G7/G20 untuk mereduksi emisi gas buang dengan mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan guna mengurangi penggunaan fossil fuel, melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP) yang diluncurkan di sela-sela KTT G20 di dalam kerangka Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) antara Presiden Joko Widodo,
Presiden Joe Biden dan Presiden Ursula von Der Leyen di Bali tahun lalu.
Dengan platform kerjasama yang baru disepakati, kedua Menteri sepakat untuk mendorong percepatan penyelesaian perundingan IEU-CEPA yang akan memasuki putaran ke-14 di Brussel bulan Mei. Dalam kaitan ini kedua negara juga sepakat
menerapkan sikap fleksibilitas dan pragmatisme dalam perundingan untuk mencari solusi, terutama isu sustainability. Jerman sebagai ekonomi terbesar di Eropa siap membantu percepatan penyelesaian perundingan IEU-CEPA.
Dalam hal hilirisasi industri, khususnya pertambangan, Indonesia terbuka bagi investasi
asing (Foreign Direct Investment) guna meningkatkan nilai tambah (added value) dan
rantai nilai (value chain) global berpedoman pada aspek berkelanjutan. Menko Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia telah menerapkan digitalisasi tata niaga/keseimbangan komoditas pokok untuk menjaga inflasi kebutuhan pokok dasar masyarakat dan bukan bertujuan untuk mengurangi/ menghilangkan importasi bahan pokok.
Sebagai tindak lanjut, kedua Menteri sepakat membentuk kelompok kerja dibawah platform JEIC, salah satunya bidang energi dengan melibatkan Kementerian/Lembaga serta menugaskan pejabat senior kedua negara untuk membahas dan segera
mengimplementasi kesepakatan tersebut.
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga mengusulkan peningkatan kerjasama pengembangan kapasitas produksi industri
semikonduktor dimana perusahaan Jerman telah beroperasi sejak 1995 di Indonesia mengingat produk semikonduktor saat ini sangat penting. Selain itu, Menko Airlangga juga menambahkan penguatan kerjasama pembangunan produksi panel surya di Indonesia dengan Jerman.
Pada pertemuan tersebut, Menko Airlangga didampingi oleh Menteri Perindustrian; Sesmenko Perekonomian; Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional; Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi, Eropa, Afrika dan Timur Tengah; Direktur Eropa II Kemlu; serta Duta Besar RI untuk Jerman. Pihak Jerman Menteri Habeck hadir bersama sejumlah pejabat senior Kementerian Ekonomi dan Aksi Iklim Federal Jerman. (Lka)