Jakarta, INDONEWS.ID - Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mengatakan ada dua pendekatan atau dimensi dalam memandang perbatasan.
Pertama, katanya, adalah dimensi keamanan (security). Kita tahu bahwa semua negara pasti akan peduli pada perbatasan, karena perbatasan adalah kedaulatan. Perbatasan, kata Mendagri, merupakan simbol kedaulatan negara. Satu jengkal negara asing masuk ke wilayah perbatasan sebuah negara berarti merupakan ancaman atau tantangan bagi kedaulatan negara secara keseluruhan.
“Oleh karena itulah, menjaga perbatasan menjadi sangat penting dan negara kita adalah negara yang salah satu terbesar di dunia, negara kepulauan terbesar di dunia. Mengelola perbatasan betul-betul tidak gampang, Indonesia adalah negara dengan garis pantai nomor dua terpanjang di dunia,” ujar Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023).
Tito mengatakan, sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, perbatasan negara ini sangat rentan karena susah untuk dijaga. “Karena itu, dimensi yang pertama adalah kita memang harus menjaga batas wilayah kita sebagai simbol kedaulatan bangsa kita,” ujarnya.
Kedua, katanya, adalah dimensi kesejahteraan atau prosperity. “Jadi prosperity ini kita ingin nomor satu adalah apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden, yaitu adanya pemerataan pembangunan. Pembangunan tidak hanya terpusat di tempat-tempat tertentu, di Jawa misalnya, apalagi di kota-kota, tapi juga di daerah perbatasan supaya ada keadilan,” ungkapnya.
Terkait dengan kedaulatan, kata Tito, penting juga untuk terus menigkatkan rasa nasionalisme. Pasalnya, masyarakat di wilayah perbatasan selalu membandingkan dengan wilayah perbatasan dari negara lain. “Kalau dianggap kita lebih baik maka kebanggaan akan timbul, nasionalisme timbul, tapi kalau seandainya di sebelah lebih baik maka nasionalismenya nanti akan bisa beralih ke sana. Karena itu Bapak Presiden menghendaki agar perbatasan-perbatasan ini ini juga dikembangkan, dibangun,” imbuh Tito.
Ketiga, dalam kaitaannya dengan pos lintas batas negara (PLBN). Tito mengatakan, PLBN bukan hanya sekedar pos, tempat orang atau barang keluar-masuk. “PLBN harus menjadi sentra industri yang produknya bisa mendominasi daerah sekitarnya bila perlu dibanjiri dengan produk-produk kita,” ujarnya.
Rakordal 2023 ini dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah BNPP.
Pemaparan diberikan para pejabat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas); Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR); Kementerian Perhubungan (Kemenhub); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek); dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) .
Rakordal 2023 ini diikuti oleh perwakilan dari kementerian dan lembaga yang menjadi anggota BNPP dan mitra kerja BNPP dalam menggerakan pembangunan di kawasan perbatasan. Turut hadir secara luring dan daring para gubernur, bupati, wali kota hingga camat di kawasan perbatasan.
Selain itu, juga turut hadir perwakilan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi dan BPPD Kabupaten bersama unit lainnya yang menangani kawasan perbatasan negara. ***