Jakarta, INDONEWS.ID - Aksi Longmarch Partai Buruh dengan berjalan kaki dari Bandung ke Jakarta, tiba hari ini.
Aksi tersebut tepatnya dimulai dari depan Gedung Sate pada 2 Agustus dan akan berakhir di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana Merdeka pada hari ini, Rabu (9/8).
Aksi itu akan disambut oleh puluhan ribu buruh. Titik kumpul aksi bertempat di Patung Tugu Tani Menteng, tepat pada pukul 10.00 WIB. Peserta longmarch Bandung- Jakarta selama 8 hari itu akan bersatu dengan para buruh yang sudah berkumpul.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, peserta longmarch jalan kaki bersama puluhan ribu buruh peserta aksi akan berjalan kaki dari Patung Tugu Tani ke Istana dan MK.
Mereka mengusung enam isu dalam aksi tersebut yaitu pertama, cabut presidential threshold 20 persen menjadi 0 persen. Kedua, revisi parliamentary threshold 4 persen yang dimaknai juga 4 persen dari total kursi DPR RI. Ketiga, cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja. Keempat, cabut UU Kesehatan. Kelima, naikkan upah 2024 sebesar 15 persen. Dan keenam, wujudkan jaminan sosial JS3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRT.
Aksi tersebut dihadiri Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Presiden ORI KSPSI Andi Gani Nena Wea, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih, dan pimpinan organisasi serikat buruh lainnya.
Simbol Perlawanan Kaum Buruh
Seperti diketahui, keenam isu tersebut juga menjadi komitmen tokoh nasional, DR Rizal Ramli. Tokoh pergerakan itu merupakan simbol dari seluruh perjuangan dan pergerakan kaum buruh selama ini.
Tampil saat menjadi Saksi Ahli di Mahkamah Konstitusi terkait UU Omnibus Law di Jakarta, pada Kamis (27/7) lalu, Rizal Ramli mengeritik pengesahan undang-undang tersebut. Dia mengatakan, UU Cipta Kerja tersebut adalah perbudakan di zaman moderen.
Ekonom senior tersebut mengatakan, pengertian “kegentingan memaksa” yang dipakai oleh pemerintah sebagai alasan menerbitkan Perppu tersebut merupakan alasan yang mengada-ada.
Menurutnya, kondisi ekonomi baru dapat dikatakan genting jika pertumbuhan ekonomi menjadi negatif. Hal seperti itu pernah terjadi pada resesi ekonomi tahun 1998, dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia anjlok menjadi minus 12,7%.
“Alasan kegentingan ekonomi itu tidak benar, terlalu mengada-ada dan membodohi rakyat Indonesia, karena faktanya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020-2023 tercatat sekitar 5 persen. Jelas, ekonomi tumbuh 4,5 hingga 5 persen itu tidak genting dan masih bisa diatasi dengan cara-cara inovatif,” ujar Rizal Ramli yang tampil mengenakan stelan jas, dalam sidang yang dipimpin oleh Saldi Isra itu.
Sebelumnya juga, mantan Menko Perekonomian di era Presiden Gus Dur itu mengungkapkan bahwa ambang batas pencalonan Presiden atau presidential threshold (PT) yaitu paling sedikit 20 persen perolehan kursi DPR RI, atau 25 persen suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya, merupakan bentuk inkonstitusional dalam proses demokrasi di Indonesia.
Karena itu, mantan Menko Kemaritiman itu mengatakan, mendukung penghapusan kebijakan tersebut melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Sudah tiba waktunya untuk menghapus presidential threshold. Karena jelas sekali tidak ada dalam undang-undang dasar kita pembatasan pencalonan, yang ada syarat kemenangan, itu beda," kata Rizal dalam focus group discussion (FGD) "Menolak Presidential Thresold" di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat Senin (31/7).
Menurut Rizal, tidak ada negara di dunia yang menerapkan PT. Karena itu, sangat tidak dibenarkan diterapkan di negara yang merupakan negara demokrasi ini.
“Maka kompetisi akan betul-betul berjalan untuk mendapat kandidat-kandidat terbaik. Saya ingin mengatakan bahwa undang-undang tentang threshold jadi basis demokrasi kriminal di Indonesia," ujar mantan Kepala Bulog tersebut.
Potret Gerakan Buruh dalam Kebangkitan Kesadaran Nasional
Pemerhati Sejarah, Arief Gunawan dalam https://www.kedaipena.com/ menulis asal Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1905. Sarekat Dagang Islam (SDI) katanya, berasal dari organisasi buruh.
“Murni lahir dari cita-cita ideal, yaitu membangun kesejahteraan buruh batik yang diprakarsai oleh para saudagar batik di Kota Solo,” ujarnya.
Sejarawan Takashi Shiraishi di dalam bukunya “Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926” menulis, cikal-bakal SDI adalah organisasi perkumpulan ronda, Rekso Roemekso, para anggotanya terdiri dari para buruh batik. Organisasi itu bertujuan mengamankan perkampungan para pembatik dari pencurian-pencurian batik pada malam hari.
Dia mengatakan, perkelahian-perkelahian kala itu kerap terjadi di antara para anggota Rekso Roemekso dengan orang-orang Tionghoa yang tergabung di dalam organisasi Kong Sing, akibat motif persaingan dagang. Hal ini kemudian mengundang penyelidikan polisi mengenai status hukum Rekso Roemekso.
Pada masa itu setiap perkumpulan tanpa status hukum dapat dibubarkan atas perintah Residen, berdasarkan undang-undang kolonial.
Rekso Roemekso dari SDI akhirnya menjelma jadi Sarekat Islam pada 1912, sebuah organisasi politik bumiputera yang ketika itu paling ditakuti oleh pemerintah kolonial Belanda, dengan tokohnya yang terkenal Raden Mas Haji Oemar Said Tjokroaminoto.
Jadi, organisasi buruh merupakan salah satu elemen penting pergerakan rakyat, yang ikut berperan dalam politik Indonesia modern dan kebangkitan kesadaran nasional.
Arief mengatakan, dalam seperempat pertama abad ke-20 kesadaran nasional di negeri ini mulai tumbuh seiring dengan berkembangnya aksi-aksi pergerakan rakyat lainnya, seperti menerbitkan suratkabar, mendirikan ormas, berkembangnya organisasi pemuda dan mahasiswa, hingga lahirnya partai politik seperti Indische Partij, termasuk serikat buruh.
Seorang priyayi ningrat dari keraton Pakualaman, Yogyakarta, kala itu menjadi salah satu tokoh penting kaum buruh. Ia kakak dari Ki Hadjar Dewantara, Raden Mas Suryopranoto, yang dikenal dengan sebutan De Stakingskoning atau Si Raja Mogok.
Para pembesar Belanda kala itu sangat gentar berhadapan dengannya, karena intelektualitas, kharisma dan kemampuannya mengorganisir pemogokan para buruh, terutama para buruh pabrik gula, dimana gula kala itu merupakan komoditi ekspor yang sangat menguntungkan pemerintah kolonial Belanda.
Esensi tuntutan tokoh yang merupakan Pahlawan Nasional berdasarkan SK Presiden RI No. 310/1959, 30 November 1959 ini, tidak ubahnya dengan tuntutan para buruh Indonesia hari ini: memperjuangkan hak dan keadilan berkaitan dengan kesejahteraan hidup serta masa depan para buruh.
Antara lain menuntut kenaikan upah, persamaan hak antara buruh Belanda dan bumiputera, perbaikan kondisi kerja, 8 jam kerja sehari, libur dengan bayaran satu hari dalam seminggu serta tambahan bayaran untuk kerja lembur.
Suryopranoto juga mendirikan Arbeidsleger (pasukan buruh), PFB (Personeel Fabrieks Bond) pada 1918 dan organisasi bernama Adhi Dharma, yang membantu para buruh yang dipecat agar memperoleh pekerjaan baru dan membantu keuangan mereka selagi mencari kerja.
Lantas, apa yang akan dilakukannya andai kini ia masih hidup? Dia pasti akan miris menyaksikan nasib para buruh yang kini sedang terancam oleh Omnibus Law/Undang-undang Cipta Kerja yang penuh ketidakadilan dan lebih menguntungkan oligarki.
Jiwa dari rohnya ternyata bersemayam di dalam semangat para buruh yang kini sedang melakukan long march dari Bandung menuju Jakarta.
Puncak aksi long march para buruh ini akan berakhir di Jakarta hari ini. Para buruh bersama elemen masyarakat lainnya akan memadati Istana Negara, Gedung MK dan Gedung DPR.
Vivat diu luctamen, recta pro bonis humanis consiste, semoga panjang umurlah perjuangan, berdiri tegaklah nilai kemanusiaan! ***