INDONEWS.ID

  • Senin, 21/08/2023 17:28 WIB
  • Rizal Ramli: 40 Persen Warga Indonesia Belum Menikmati Kemerdekaan

  • Oleh :
    • very
Rizal Ramli: 40 Persen Warga Indonesia Belum Menikmati Kemerdekaan
Para tokoh dan wartawan kerkumpul di kediaman tokoh nasional DR Rizal Ramli. (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID - Tokoh nasional DR Rizal Ramli blak-blakan di acara “Freedom Talk” yang diunggah Freedom Channel beberapa waktu lalu.

Sang pewawancara menanyakan tentang arti penting kemerdekaan bagi Tokoh Pergerakan, Rizal Ramli, di tengah situasi Indonesia saat ini - yang dinilainya “tidak sedang baik-baik saja”.

Baca juga : Umumkan Rencana Kedatangan Paus Fransiskus, Menteri Agama Dukung Penuh Pengurus LP3KN

Pernyataan “tidak sedang baik-baik saja” itu langsung disanggah oleh Rizal Ramli.

Menurut Rizal Ramli, pernyataan tersebut dianggap terlalu sopan. “Freedom Radio harus lebih galak dong ngomongnya. Indonesia saat ini sudah hancur, atau setengah rusak,” ujar ekonom senior itu dalam wawancara yang dipantau pada Senin (21/8).

Baca juga : Mendagri Tito Lantik Sekretaris BNPP Zudan Arif Fakrulloh Jadi Pj Gubernur Sulsel

Rizal Ramli mengatakan, hanya sebesar 20 persen dari penduduk Indonesia yang bisa menikmati alam kemerdekaan saat ini. Mereka itu misalnya bisa menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang pendidikan tinggi. Mereka juga bisa plesiran ke mana saja mereka mau, dan tidak mengalami kesulitan apapun terkait pangan, sandang dan papan.

Selain itu, katanya, 40 persen lagi mengalami hidup yang sedang-sedang saja. Mereka ini misalnya hanya bisa ikut meramaikan acara pada hari ulang tahun ke-78 RI, seperti lari karung, atau hiburan lainnya.

Baca juga : Perayaan puncak HUT DEKRANAS

“Sedangkan 40 persen sisanya rakyat kita mengalami kemiskinan. Mereka inilah yang belum menikmati apa artinya kemerdekaan. Makan mereka susah, tidak bisa menyekolahkan anak, dan 21 persen anak mengalami stunting. Padahal kita sudah merdeka selama 78 tahun,” ujar mantan Menko Perekonomian di era Presiden Gus Dur itu.

Mantan Menko Kemaritiman itu mengatakan, kemajuan Indonesia lazimnya selalu dibandingkan dengan presiden terdahulu. Misalnya, pembangunan di era Presiden Jokowi saat ini selalu dibandingkan dengan pembangunan di era Presiden Megawati, atau Susilo Bambang Yudhoyono.

“Karena itu, jika hendak melakukan perbandingan maka seharusnya Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Inilah yang disebut dengan perbandingan komparatif,” ujar mantan Kepala Bulog ini.

Di tahun 1960-an misalnya, negara-negara di Asia relatif memiliki kemiskinan yang sama. Rata-rata pendapatan negara mencapai 100 US dollar.

Namun, hanya dalam tempo 20 tahun, negara-negara itu sudah jauh meninggalkan Indonesia.

“China misalnya yang memiliki pendapatan hanya 50 dollar per tahun bisa jauh meninggalkan Indonesia. Kini, negara itu bisa menghapus 700 juta rakyat dari kemiskinan. Pendapatan negara China sudah di atas 35 ribu dollar jauh meninggalkan pendapatan negara Indonesia. Kemudian Korea, Thailand dan Malaysia yang hampir 2,5 kali pendapatan Indonesia,” ujarnya.

Juga Negara Vietnam yang baru mengalami kemajuan dalam 15 tahun terakhir.  

Rizal Ramli mengatakan, pada tahun 2004 dia diundang oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk menjadi tim penilai bersama dengan beberapa ahli dari Rusia dan Prancis.

Dalam presentasinya, Bang RR –sapaan Rizal Ramli – menilai bahwa Vietnam sudah bisa menjadi negara maju pada 20 tahun ke depan. “Dan hal itu nyata hari ini. Vietnam tampil menjadi negara maju. Mereka sudah bisa mengekspor handphone atau alat elektronik lainya. Pendidikannya sudah maju dan menjadi nomor 8 di dunia. Bandingkan dengan pendidikan di negara Indonesia yang masih berada pada uturan ke 62 dunia,” katanya.

 

Pembangunan Berlandaskan Strategi Utang

Pertanyaan penting yang bisa diajukan adalah mengapa negara-negara tersebut bisa maju dan meninggalkan Indonesia?

Menurut mantan Penasihat Fraksi ABRI di DPR/MPR RI itu, hal itu terjadi karena model pembangunan yang diterapkan di Indonesia berdasarkan pada utang.

“Model pembangunan ekonomi Indonesia berlandaskan pada utang. Karena tidak ada negara di dunia ini yang berlandaskan pada utang ekonominya bisa tumbuh 6 persen,” ujarnya.

“Negara-negara seperti Jepang, China bisa tumbuh dobel digit karena pembangunannya tidak berlandaskan pada utang, tapi pada strategi kebijakan,” tambahnya.

Saat ini, kata Bang RR, Indonesia harus terus membayar utang yang jumlahnya mencapai Rp 780 triliun per tahun, yang terdiri dari biaya pokok yang mencapai Rp400 triliun dan bunganya yang mencapai Rp380 triliun. “Utang tersebut mencapai 1/3 dari APBN. Karena itu anggaran pemerintahan Jokowi yang paling besar adalah untuk membayar utang, bukan anggaran untuk pendidikan,” ujarnya.

Apa dampak dari utang tersebut?

Rizal Ramli mengatakan, untuk membayar utang tersebut, pemerintah menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dengan bunga yang lebih tinggi dari bunga bank. Karena itu, uang tersedot semua ke SUN.  

“Bunga untuk SUN itu 6 persen sementara bunga di bank mencapai 2,5 persen. Karena itu orang ramai-ramai membeli SUN. Itulah yang menjelaskan pada tahun 2021 lalu itu uang yang beredar di masyarakat itu negatif karena uang tersedot ke SUN,” ujarnya.

Karena itu, kata Rizal Ramli, utang itu memiliki rem otomatis untuk menahan pertumbuhan ekonomi.

Rizal Ramli mengatakan, mekanisme utang ini tidak menjadi keprihatinan pemerintahan Jokowi dengan para menteri yang bermental pedagang.

Karena itu, bagi Rizal Ramli, pemerintahan Jokowi saat ini memiliki para menteri terjelek dalam sejarah. Beda dengan menteri di era Soeharto karena mereka tidak memiliki kepentingan tersendiri.

“Menteri saat ini diisi dengan pedagang, mereka hanya mencari untung untuk dirinya sendiri. Karena itu, jika pemerintahan ini terus berlanjut maka Indonesia akan nyungsep, akan hancur,” ujarnya. ***

 

Artikel Terkait
Umumkan Rencana Kedatangan Paus Fransiskus, Menteri Agama Dukung Penuh Pengurus LP3KN
Mendagri Tito Lantik Sekretaris BNPP Zudan Arif Fakrulloh Jadi Pj Gubernur Sulsel
Perayaan puncak HUT DEKRANAS
Artikel Terkini
Pastikan Arus Barang Kembali Lancar, Menko Airlangga Tinjau Langsung Pengeluaran Barang dan Minta Instansi di Pelabuhan Tanjung Priok Bekerja 24 Jam
Umumkan Rencana Kedatangan Paus Fransiskus, Menteri Agama Dukung Penuh Pengurus LP3KN
Mendagri Tito Lantik Sekretaris BNPP Zudan Arif Fakrulloh Jadi Pj Gubernur Sulsel
Perayaan puncak HUT DEKRANAS
Kemendagri Tekankan Peran Penting Sekretaris DPRD Jaga Hubungan Harmonis Legislatif dengan Kepala Daerah
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas