Jakarta, INDONEWS.ID - Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mengaku heran dengan sejumlah partai politik (parpol) besar di Indonesia yang mudah dipermainkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang Pilpres 2024.
Ubedilah menilai sejumlah ketegangan dan sikut-sikutan yang saat ini terjadi di sejumlah parpol sebenarnya buntut dari inkonsistensi Jokowi terkait dukungan pada salah satu capres 2024.
"Saya sebenarnya heran dengan partai-partai besar ini kok begitu mudah seperti dipermainkan, maaf saya sebutkan, oleh Pak Jokowi. Karena beliau kan sebetulnya ada inkonsistensi dalam pernyataan," kata Ubedilah dalam acara `Political Show` CNN Indonesia TV, Senin (21/8) malam.
Ubedilah mencontohkan inkonsistensi itu dalam kedekatan Jokowi dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang seolah ditunjukkan kepada publik secara terus menerus. Padahal, menurutnya, Jokowi hingga kini masih aktif sebagai kader PDIP yang notabenenya sudah mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres.
Ada pula pernyataan Jokowi pada Mei 2023 lalu yang mengakui akan melakukan cawe-cawe dalam politik demi kepentingan negara. Isu cawe-cawe itu mencuat usai Jokowi mengumpulkan enam ketua umum partai politik di Istana untuk membahas politik.
Namun, kata Ubedilah, dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus lalu, Jokowi menegaskan bahwa dirinya bukan `Pak Lurah` dan tidak ingin ikut campur dalam urusan Pilpres 2024 lantaran hal tersebut merupakan wewenang para elite parpol.
"Saya justru melihat sebenarnya salah satu faktor yang membuat ketegangan politik terjadi itu justru pada Pak Jokowi, kalau menggunakan analisa aktor ya," ujar Ubedilah.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Tenaga Ahli KSP Joanes Joko menegaskan Jokowi sebagai kapasitasnya sebagai Presiden selama ini sudah berupaya bersikap netral dan tidak ikut campur dalam urusan Pilpres.
Menurutnya, apabila Jokowi dinilai berpihak pada salah satu capres, itu hanya asumsi lewat gesture kedekatan yang kemudian bisa saja diklaim menjadi dukungan.
"Pada konteks kedekatan hubungan itu sering kali orang menafsirkan saking dekatnya dengan Presiden seoah-olah bisa legitimasi, bisa mengklaim bahwa ini adalah keputusan dari pak Presiden," kata Joanes.
Namun, Joanes tak menampik bahwa Presiden memberikan sejumlah arahan kepada para elite parpol di Indonesia terkait kontestasi politik 2024. Ia mengatakan arahan itu diberikan Jokowi dalam kapasitasnya sebagai penanggung jawab politik nasional.
"Arahan ada, iya, arahan dalam artian begini, arahan itu tidak wajib. Tapi arahan itu berupa masukan, berupa saran. Siapapun datang ke Presiden sebagai penanggung jawab politik nasional, Presiden memberikan arahan. Dan arahan itu sifatnya adalah sebagai masukan, mau diterima syukur, mau tidak diterima silakan," ujarnya.*