INDONEWS.ID

  • Jum'at, 08/09/2023 08:22 WIB
  • Rapat Koordinasi Gakkumdu Bawaslu Jakarta, Mitigasi Politik Identitas

  • Oleh :
    • very
Rapat Koordinasi Gakkumdu Bawaslu Jakarta, Mitigasi Politik Identitas
Anggota Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo. (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID - Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta menggelar rapat koordinasi di hotel Grand Mercure, Harmoni, Jakarta, Kamis (7/9).

Anggota Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo mengatakan, rapat tersebut digelar untuk mempersiapkan masa kampanye yang akan digelar pada 28 November 2023 mendatang.

Baca juga : Firmansyah, SH: Membangun Infrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan di Kabupaten Muara Enim

"Kita segera memasuki palagan Kurusetra, politik bharatayuddha. Karena itu, rapat koordinasi ini bertujuan agar barisan Gakkumdu makin kokoh dan perkasa," ungkapnya seperti dikutip dari siaran pers di Jakarta, Jumat (8/9).

Menurut riset Indeks Kerawanan Pemilu 2024, demikian Benny, DKI Jakarta menjadi provinsi paling rawan se-Indonesia, khususnya dalam hal dimensi kontestasi.

Baca juga : Ujung Tombak Pemetaan Laut, Menko Marves: Pushidrosal harus Dapat Anggaran Dobel

"Politik identitas masih menjadi tantangan pelik. Karena memicu terjadinya polarisasi politik di tengah masyarakat. Hal ini menjadi ancaman serius bagi disintegrasi bangsa," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta ini.

Benny menegaskan Gakkumdu sebagai pusat aktivitas penegakkan hukum pidana pemilu harus bekerja profesional dan tegak lurus pada regulasi. "Jika nanti ada kampanye yang memakai instrumen politik identitas, Gakkumdu mesti bersikap tegas. Karena Gakkumdu memiliki tugas hebat, yakni menegakkan keadilan pemilu," ungkap mantan Anggota Bawaslu Jakarta Utara itu.

Baca juga : Banjir dan Tanah Longsor Landa Kabupaten Nias Barat

Hadir dalam acara itu Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia Topo Santoso sebagai narasumber. Ia menekankan pentingnya electoral justice.

Menurutnya, keadilan pemilu dalam perspektif criminal justice system dapat ditafsirkan sebagai keseluruhan mekanisme dalam penegakkan hukum pidana pemilu.

"Electoral justice adalah nilai fundamental dalam demokrasi. Karena itu, Gakkumdu memiliki peran strategis dalam penegakkan hukum pidana pemilu," kata mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini.

Kemudian, Anggota KPU DKI Jakarta Irwan Supriadi Rambe menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi terbaru, yakni melarang total kampanye di tempat ibadah.

"Putusan Mahkamah Konstitusi No 65/PUU-XXI/2023 menyatakan, kampanye di tempat ibadah berpotensi memicu politik identitas, etnis dan agama yang berdampak pada pembelahan dalam masyarakat," ucap Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU DKI Jakarta.

Rapat koordinasi kali ini dihadiri oleh Penyidik Gakkumdu Polda Metro Jaya, Jaksa Gakkumdu Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, serta Tim Gakkumdu Bawaslu Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu. Mereka hadir lengkap bersama penyidik dan jaksa. ***

Artikel Terkait
Firmansyah, SH: Membangun Infrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan di Kabupaten Muara Enim
Ujung Tombak Pemetaan Laut, Menko Marves: Pushidrosal harus Dapat Anggaran Dobel
Banjir dan Tanah Longsor Landa Kabupaten Nias Barat
Artikel Terkini
Genap Berusia 66 Tahun, RI-Jepang Semakin Mesra Cetak SDM Industri Kompeten
Satgas Yonif 742/SWY Gagalkan Penyelundupan 20 Krat Minuman di Jalur Tikus Perbatasan RI-RDTL
Mengenal Jasa Pre-Commissioning, Kunci Keberhasilan untuk Berbagai Sektor Industri
Pembekalan Menhan RI Kepada Capaja TNI-Polri Tahun 2024
Di Depan Forkopimda Batam, Menko Airlangga: Mumpung Indonesia Lagi Diminati, Iklim Investasi Harus Kondusif
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
vps.indonews.id