INDONEWS.ID - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Hariyono menekankan pentingnya mengubah atau mentransformasi pola pikir dalam mewujudkan reformasi birokrasi.
Hal itu ditegaskannya pada seminar "Generation of Change: Terus Melaju untuk Indonesia Maju" yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/9/2023).
"Kita harus melampaui, [jangan] sekadar perubahan prosedural dan [harus] fokus pada nilai-nilai BerAKHLAK yang telah diluncurkan oleh Presiden," ungkapnya pada acara yang dihadiri Aparatur Sipil Negeri (ASN) di lingkungan Kemendagri, sejumlah kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah (Pemda) tersebut.
Upaya ini, lanjut dia, diharapkan dapat menyatukan semua pihak dalam mewujudkan birokrasi yang memiliki nilai BerAKHLAK, efisien, dan berdaya saing. BerAKHLAK merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
Dia mengatakan, upaya transformasi ini bukanlah sebuah pilihan apakah perlu atau tidak untuk dilakukan. Namun, mewujudkan ASN yang menjunjung tinggi nilai-nilai BerAKHLAK merupakan sebuah keharusan.
"Ini adalah upaya untuk mengubah wajah dan perilaku birokrasi kita, sehingga lebih mencerminkan nilai-nilai etika dan moral yang kita junjung tinggi," tuturnya.
Lebih lanjut, Sugeng menyoroti beberapa target utama yang perlu dicermati oleh ASN dalam memacu pembangunan nasional dan meningkatkan pelayanan publik.
Hal itu di antaranya menanggulangi kemiskinan ekstrem hingga 0 persen, meningkatkan investasi, mengatasi stunting, dan mempromosikan penggunaan produk dalam negeri. Guna mencapai target ini, Sugeng menekankan peran penting ASN agar menjadi agen perubahan mempercepat terwujudnya reformasi birokrasi yang lebih substantif.
Selain itu, Sugeng juga menyoroti tanggung jawab bersama dalam mengoptimalkan peran ASN sebagai agen perubahan. Menurutnya, agen perubahan berperan sebagai model, katalis, mediator, dan penyedia solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi. "Kita semua memiliki tanggung jawab dalam menginternalisasikan reformasi birokrasi ini, termasuk organisasi kita," ujarnya.
Dirinya mengajak seluruh peserta agar berkomitmen penuh menjadi agen perubahan untuk mewujudkan visi Indonesia Maju. Kemendagri, kata dia, berkomitmen dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan berdampak positif bagi masyarakat. "Saya berharap seminar ini tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi menjadi awal dari tekad kita bersama untuk berubah," pungkas Sugeng.
Kegiatan ini juga diharapkan menjadi titik tolak untuk memulai perubahan positif yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia.*