INDONEWS.ID

  • Jum'at, 08/12/2023 09:53 WIB
  • GMNI DKI Jakarta Tolak Gubernur DKI Jakarta Dipilih Oleh Presiden

  • Oleh :
    • very
GMNI DKI Jakarta Tolak Gubernur DKI Jakarta Dipilih Oleh Presiden
Monumen Nasional (Monas). (Foto : Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DKI Jakarta, Michael Silalahi menegaskan Draft Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) perlu melibatkan partisipasi publik.

Pemuda lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti ini berpendapat, DPR RI perlu melakukan transparansi perihal pembentukan UU Daerah Khusus Jakarta.

Baca juga : Nahas 3 Orang Tewas dalam Tragedi Tembok SPBU di Tebet, Polisi Gali Kesaksian

“Polemik yang berkembang di publik, terkait penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Presiden yang tertuang di dalam pasal 10 ayat 2, perlu dipertanyakan. Kondisi ini akan membawa kemunduran bagi demokrasi yang telah diperjuangkan masyarakat sipil 25 tahun yang lalu. Tentu hal ini perlu di tolak oleh warga asli Jakarta,” ujar Michael dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (8/12).

Michael mempertanyakan penyusunan RUU DKJ yang dinilai sarat dengan kepentingan politis dan bukan didasarkan pada kebutuhan masyarakat DKI Jakarta.

Baca juga : TPK Koja Gelar Program Edukasi, Pendampingan dan Pencegahan Stunting pada Balita dan Ibu Hamil di Kelurahan Koja

“(Karena itu) DPR RI perlu mengusut siapa yang menginisiasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden tersebut,” katanya.

Selain itu, Michael juga menekankan aturan terkait sinkronisasi DKI Jakarta dengan daerah aglomerasi seperti Depok, Bekasi, Bogor, dan Tangerang.

Baca juga : Benny Sabdo: Politik Uang, Netralitas ASN dan Politik Identitas Jadi Fokus Pengawasan Kampanye

Diketahui, sejumlah Fraksi di DPRD DKI Jakarta turut menolak penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Presiden tersebut.

Sebagai informasi, DPR RI telah membahas rapat pleno RUU DKJ pada Senin, 4 Desember 2023. Dalam draft RUU DKJ tersebut, Jakarta akan ditetapkan sebagai pusat perekonomian nasional dan kawasan aglomerasi. ***

Artikel Terkait
Nahas 3 Orang Tewas dalam Tragedi Tembok SPBU di Tebet, Polisi Gali Kesaksian
TPK Koja Gelar Program Edukasi, Pendampingan dan Pencegahan Stunting pada Balita dan Ibu Hamil di Kelurahan Koja
Benny Sabdo: Politik Uang, Netralitas ASN dan Politik Identitas Jadi Fokus Pengawasan Kampanye
Artikel Terkini
Situasi keamanan memanas di Port au Prince Haiti, KBRI Havana imbau WNI untuk waspada
Atikoh soal Pendidikan Anak: Menolak Supir Membuka Pintu Mobil untuk Alam Ganjar
Memperkuat Rantai Pasok di Kawasan: Indonesia-Australia Kolaborasi Hilirisasi Industri, Digitalisasi, dan Pendidikan
Februari 2024, Ekspor ke Timor Leste Melalui PLBN Motaain Capai Rp55 Miliar
Perlu Strategi Mengintegrasikan Prinsip Pertahanan dan Diplomasi di Laut Natuna Utara
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas