Jakarta, INDONEWS.ID - Di penghujung tahun 2023, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto dinobatkan menjadi salah satu sosok Men of The Year versi majalah Men's Obsession. Penghargaan ini diberikan kepada Hadi Tjahjanto karena dianggap mampu menjawab tantangan kondisi global di tahun 2023.
Tak hanya itu, Menteri ATR/Kepala BPN juga dianggap dapat mengantisipasi berbagai gejolak yang terjadi di tahun 2023 dengan cara meningkatkan performa kinerja juga kapasitasnya melalui pemberian kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat di Indonesia serta memberikan pelayanan terbaik di bidang pertanahan dan tata ruang bagi masyarakat.
Tak hanya Menteri ATR/Kepala BPN, sejumlah tokoh di Indonesia turut dinobatkan menjadi Men's of The Year. Seperti Ketua DPD RI, Wakil Ketua MPR RI, Wakil Ketua DPR RI, Menteri PANRB, Menteri Agama, hingga tokoh praktisi dan akademisi lainnya.
Diungkapkan dalam majalah Men's Obsession edisi 244/016/Tahun ke-19/2023, terdapat 3 (tiga) mandat dari Presiden Joko Widodo kepada Hadi Tjahjanto ketika dilantik menjadi Menteri ATR/Kepala BPN. Di antaranya, percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, serta dukungan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Dari target 126 juta bidang tanah, sejauh ini sebanyak 110,1 juta bidang sudah berhasil kami daftarkan. Dan di antaranya sebanyak 90,3 juta bidang tanah itu sudah bersertipikat. Ini capaian yang luar biasa berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN dari Sabang sampai Merauke," kata Hadi Tjahjanto, Senin (25/12/2023).
Dalam hal penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan salah satu strategi yang ia gunakan adalah dengan menggandeng empat pilar, antara lain Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, aparat penegak hukum (APH), lembaga peradilan. Dengan kekuatan ini, ia mampu yakin dapat bersama-sama dengan mudah menyelesaikan konflik hingga memberantas adanya mafia tanah.
"Kami telah berhasil menyelamatkan aset tanah sebesar lebih dari 13,2 Triliun Rupiah melalui Target Operasi Mafia Tanah yang telah dilaksanakan. Tak hanya itu, sejumlah kasus juga berhasil kami tuntaskan dari sinergi dan kolaborasi bersama empat pilar tadi seperti kasus tanah kebun binatang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan okupasi lahan menggunakan surat verklaring di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang dipalsukan," ungkap Hadi Tjahjanto.
Dalam hal memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Kementerian ATR/BPN telah melakukan transformasi layanan pertanahan menjadi digital. Sedikitnya, 4 (empat) layanan elektronik sudah bisa dinikmati masyarakat umum, seperti halnya layanan pengecekan elektronik, informasi Zona Nilai Tanah (ZNT), Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), dan Hak Tanggungan Elektronik (HT-El).
"Dengan dibangunnya layanan digital ini, maka kami dapat mengurangi 40% antrean di kantor-kantor pertanahan. Ini lah mengapa masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih prima dan dimudahkan," tutur Menteri ATR/Kepala BPN.
Transformasi digital juga terus dikembangkan Kementerian ATR/BPN. Teranyar, Sertipikat Tanah Elektronik diluncurkan Presiden Joko Widodo pada Senin, 4 Desember 2023 lalu dengan sistem keamanan yang lebih terjamin karena telah menggunakan sistem _Block Data_ yang akan diintegrasikan dengan sistem _Blockchain_. Melalui sistem _Block Data_, data digital dapat disimpan dengan aman dan dikirimkan tanpa risiko peretasan ataupun manipulasi.
"Sertipikat Tanah Elektronik penerapannya dilakukan secara bertahap, mulai dari sertipikat aset BMN/BMD, Badan Hukum dan BUMN, rumah ibadah, serta masyarakat di 20 kabupaten/kota yang telah ditunjuk menjadi lokasi _Pilot Project_. Saya harap tahun depan seluruh produk pendaftaran tanah sudah bisa dikeluarkan sertipikat tanah elektroniknya," kata Hadi Tjahjanto.
Ke depannya, Hadi Tjahjanto berharap terus dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ditargetkan, di penghujung 2024, Kementerian ATR/BPN sudah berhasil mendaftarkan 120 juta bidang tanah dari target 126 juta bidang, dan selebihnya akan dirampungkan pada akhir 2025 mendatang. Dalam hal pelayanan kepada masyarakat, Hadi Tjahjanto mengatakan akan terus berkomitmen dalam memberikan inovasi layanan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat luas.