Jakarta, INDONEWS.ID – Uskup Ruteng mengeluarkan Surat Gembala menyongsong Pemilu 14 Februari 2024 mendatang.
Pemilu 2024 ini merupakan pemilu serentak untuk memilih Presiden-Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Melalu Surat Gembalanya, Mgr. Siprianus Hormat mengajak semua pihak untuk berpartisipasi memilih secara aktif, sesuai hati nurani.
“Konsili Vatikan II (GS75) mendorong kita untuk menggunakan hak pilih secara bebas dan bertanggung jawab dalam memilih pemimpin bangsa yang berkomitmen terhadap kesejahteraan umum (bonum commune), dan bukannya kepentingan keluarga (bonum familiae) atau kesejahteraan kelompok sendiri saja,” kata Uskup Sipri.
Menurut Mgr. Sipri, kita mengalami situasi kehidupan tidak mudah, yang diwarnai oleh empat tantangan.
Pertama, kemiskinan masih melilit kehidupan banyak orang, dan kesulitan ekonomi yang dipicu oleh meningkatnya harga pangan.
Program Bansos, kata Uskup Ruteng, memang perlu untuk mereka yang sedang berada dalam situasi darurat. Tetapi program tersebut harus dibarengi dengan program peningkatan kemandirian dan penciptaan kesempatan kerja bagi generasi muda. “Tentu haruslah dihindari pula agar Bansos tidak dijadikan alat politik Pemilu oleh pihak tertentu,” imbuh Uskup Ruteng.
Kedua, korupsi masih mewarnai kehidupan bangsa yang didukung oleh tergerusnya proses demokrasi. Ada kesan bahwa tindakan hukum terhadap pelaku korupsi berciri “tebang pilih”. Ironisnya justru tidak sedikit oknum penegak hukum yang terjerumus dalam penyalahyunaan wewenang dan perilaku korupsi.
Mengutip pernyataan Paus Fransiskus bahwa korupsi merupakan “wabah sosial terburuk” karena para pelakunya hanya mencari keuntungan pribadi dengan kedok melayani masyarakat.
“Ironisnya justru tidak sedikit oknum penegak hukum yang terjerumus dalam penyalahgunaan wewenang dan perilaku korupsi,” ujarnya.
Ketiga, perubahan iklim yang menimbulkan pemanasan global yang dasyat. Fenomena ini dialami secara nyata dalam perubahan cuaca dan kekeringan yang berakibat pada gagal tanam dan gagal panen produksi pertanian dan perkebunan, sumber utama kehidupan masyarakat.
Keempat, bonus demografi. Dalam tahun-tahun ke depan, semua akan mengalami peningkatan jumlah penduduk dengan usia kerja atau produktif (15-64 tahun) yang lebih banyak dari jumlah penduduk usia tidak produktif. Kondisi ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa melalui pasokan tenaga kerja produktif.
"Peningkatan kuantitas ini tentu harus pula dibarengi oleh penguatan kualitas SDM, yang membutuhkan kapasitas kepemimpinan yang mumpuni," ujarnya.
Bertolak dari konteks situasi di atas, Mgr. Sipri mengajak semua pihak untuk mencari dan menentukan pemimpin bangsa yang tepat dalam Pemilu yang akan datang.
Uskup mengatakan, Gereja memiliki wewenang dan terpanggil untuk membimbing umat dan semua orang berkehendak baik agar bebas dan dengan hati nuraninya membuat keputusan politik tersebut.
Kriteria Pemimpin
Uskup Ruteng mengatakan, gereja memberi sejumlah kriteria pemimpin dengan bersumber dari Ajaran Sosial Gereja maupun falsafah negara Pancasila.
Pertama, carilah pemimpin yang memiliki kemampuan dan berintegritas dalam menakhodai bangsa menuju kemakmuran, keadilan dan solidaritas sosial seluruh rakyat (Sila Kelima).
Kedua, Ajaran Sosial Gereja menegaskan bahwa pribadi manusia adalah dasa dan tujuan dari semua kehidupan politik (GS 25). “Oleh karena itu, carilah pemimpin yang peduli dan berbelarasa terhadap sesama anak bangsa khususnya yang lemah dan rentan. Dan pilihlah calon ‘pemimpin kuat’ yang dapat menegakkan HAM serta mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bernegara,” ujarnya.
Ketiga, kita harus memilih pemimpin yang sungguh lahir dari proses demokratis yang benar dan tepat, serta yang berkomitmen untuk menegakkan kedaulatan rakyat, etika dan demokrasi (Sila Keempat).
Kempat, politik harus menjamin warga untuk beriman dan beribadat menurut keyakinannya masing-masing serta menemukan Allah sebagai sumber kekuatan dan kebahagiaan yang sejati (Sila Pertama).
“Karena itu, carilah pemimpin yang beramanah dan beribadah, yang religius, toleran dan inklusif. Sebaiknya hindarilah memilih pemimpin ang dalam rekam jejaknya memanfaatkan agama sebagai kendaraan politik kekuasaan belaka (politik identitas).
Kelima, pilihlah calon yang mampu menegakkan empat pilar kebangsaan: NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan UUD 1945 (Sila Ketiga).
Uskup juga tidak lupa mengingatkan umat, khususnya kaum muda sebagai pemilih pemula, untuk memilih dengan hati nurani yang jernih. “Pilihlah pemimpin yang baik dan mampu, serta tidak mudah terbuai oleh gimik politik yang membius dan menipu. Perhatikan secara cermat dan objektif rekam jejak setiap calon,” katanya.
Uskup juga mengingatkan para penyelenggara Pemilu, Pemerintah, TNI/Polri, instansi hukum dan aparat negara lainnya, untuk menjalankan fungsinya dengan netral, jujur dan bertanggung jawab.
Pemilu terjadi hanya sekali dalam 5 tahun, tetapi semua yang terlibat adalah anak-anak ibu pertiwi Indonesia yang satu dan sama untuk selama-lamanya.
"Mari kita terus menjaga situasi tenang dan nyaman di wilayah kita menjelang Pemilu ini. Mari kita berdoa dan turut berjuang demi Pemilu yang Luber dan Jurdil. Ikutlah mengawasi seluruh proses Pemilu, dan terimalah hasil Pemilu dengan sportif dan damai," tutup Mgr. Sipri. ***