Jakarta, INDONEWS.ID – Memasuki tahun politik 2024, tantangan terbesar bukan hanya terletak pada persaingan antar calon atau partai politik, tetapi juga pada potensi polarisasi masyarakat. Narasi-narasi eksklusif dan provokatif dapat menjadi pemicu perpecahan di tengah-tengah keberagaman masyarakat Indonesia.
Membahas potensi polarisasi dan segregasi horizontal di masyarakat menjelang Pemilu 2024, Guru Besar UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. Muh. Irfan Idris M. Ag., menekankan pentingnya pengerahan kontra narasi terhadap ancaman intoleransi yang sarat kepentingan politik.
“Seperti halnya berhadapan dengan ombak yang menerjang, kita bisa rasakan semakin bertambahnya urgensi mempublikasikan narasi inklusif dan moderat karena gelombang Pemilu sudah di depan mata,” terang Irfan di Bogor, Rabu (31/1/2024).
Menurutnya, di era globalisasi dan informasi saat ini, tidak ada lagi batasan ruang dan waktu, terutama di dunia maya. Oleh karena itu, diperlukan narasi-narasi yang inklusif untuk melibatkan semua lapisan masyarakat, tanpa mempersoalkan latar belakang atau golongan tertentu.
Irfan menjelaskan pentingnya sebaran narasi positif menjadi semakin nyata di tahun politik. Ia menambahkan bahwa dampak dari kontra narasi yang selama ini secara organik datang dari berbagai tokoh, terbukti dapat menciptakan narasi yang mencerahkan masyarakat dan sesuai dengan ideologi Pancasila.
“Meskipun begitu, saya menyadari bahwa masih ada kelompok yang berusaha mengganti ideologi negara dengan konsep khilafah. Yang jarang kelompok radikal pahami, sesungguhnya Indonesia telah menerapkan syariat Islam, meskipun tidak memformalkannya,” tegas Irfan seperti dikutip dari siaran pers Pusat Media Damai (PMD) BNPT.
Irfan mengatakan, poin krusial dalam upaya menjaga kerukunan adalah selalu memberikan kontra narasi terhadap propaganda kelompok radikal. Dirinya mengingatkan bahwa narasi intoleran tersebut seringkali menanamkan keraguan terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa.
Perlu dipahami bahwa perbandingan antara Pancasila dan kitab suci adalah komparasi tidak tepat, mengingat Indonesia mengakui enam agama yang memiliki kitab suci masing-masing. Menurutnya, hal ini bukanlah suatu perbandingan yang relevan.
“Komparasi antara Pancasila dengan kitab suci merupakan salah satu bentuk penanaman keraguan terhadap masyarakat. Kitab suci tentu bukan perbandingan sesuai terhadap Pancasila, begitupun sebaliknya. Jika ingin membandingkan Pancasila, yang merupakan buah pikiran dari manusia, maka bandingkanlah Pancasila dengan ideologi negara lainnya yang juga lahir sebagai produk manusia,” ungkap Irfan.
Dalam konteks kontra-radikalisasi, Irfan menekankan peran Undang-Undang No. 5 tahun 2018 tentang Penanggulangan Terorisme, khususnya Pasal 43, yang membahas tentang kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi. Kontra-narasi menjadi strategi penting dalam penerapan kontra-radikalisasi, dengan fokus pada pencerahan masyarakat, pemerataan narasi inklusif, dan penguatan kembali narasi damai.
Waspada Menggunakan Media Sosial
Mengenai pandangannya terhadap polarisasi dalam kontestasi politik Pemilu 2024, Irfan menyebutkan agar tetap waspada ketika menggunakan media sosial. Saat ini, media sosial seperti menjadi rumah bagi penggunanya. Maka dari itu, user dari media sosial harus bijak dalam menentukan muatan apa yang bisa berlabuh di halaman profilnya.
“Kita semua patut waspada bahwa kelompok radikal dan ekstrem selalu berusaha menciptakan polarisasi dalam masyarakat. Kekuatan Indonesia terletak pada terpeliharanya perbedaan, dan perbedaan yang ada bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan atau dianggap sebagai permusuhan,” tambah Direktur Pencegahan BNPT ini.
Ia mengungkapkan, mencegah narasi perpecahan dan polarisasi menjadi tugas bersama. Untuk itu ia menekankan pentingnya meluruskan informasi, menjelaskan kelebihan setiap calon presiden, dibandigkan hanya sekadar mencari keburukan dari calon yang berseberangan.
Hal ini ditujukan agar tiap pendukung calon presiden manapun tidak mudah terprovokasi. Ulama dan umara (Pemerintah) jelas memiliki peranan penting pada kontestasi Pemilu sehingga perlu dijaga netralitasnya. Kedua pihak seyogyanya menjadi teladan dalam memberikan dukungan dan memberikan penilaian yang adil terhadap semua calon.
Irfan menjelaskan bahwa BNPT melalui Direktorat Pencegahan telah melaksanakan berbagai program untuk menciptakan masyarakat yang damai. Dengan membangun komunikasi dan kontra-propaganda yang masif pada berbagai pihak, Direktorat Pencegahan berusaha menyebarluaskan narasi damai dan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam membangun persatuan.
Ia berpesan kepada generasi muda agar menjauhi narasi provokatif, dan mau berdialog dengan berbagai lapisan masyarakat.
Selain itu, di tengah upaya menjaga kerukunan, pihaknya terus melibatkan diri dalam menghasilkan narasi damai yang berperan dalam menjaga masyarakat agar tidak terpolarisasi, dan mengurangi dampak dari paham radikal intoleran.
“Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh BNPT, termasuk kontra narasi intoleransi, diharapkan masyarakat Indonesia dapat menghadapi kontestasi politik dengan bijak, menjaga kerukunan, dan merajut persatuan di tengah perbedaan. Pemilu Damai 2024 bukan hanya tanggung jawab Pemerintah dan lembaga terkait, tetapi juga seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun bangsa yang kuat dan damai,” pungkas Irfan Idris. ***