Jayapura, INDONEWS.ID - Rabu, 24 April 2024, menjadi hari yang penting bagi upaya pemutakhiran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura.
Kunjungan Lapangan tersebut dalam rangka Pemutakhiran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura dan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terhadap Inpres 1 tahun 2021 khusus di PLBN Skouw.
Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw.
Dalam kunjungan yang dipimpin oleh Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, BNPP, Irjen Pol. Makhruzi Rahman, berbagai aspek terkait pengembangan wilayah perbatasan dievaluasi secara mendalam. Di Bandara Sentani Kota Jayapura, rombongan langsung disambut oleh pihak terkait, termasuk Kapten Edi Prayogi dari Danyon Tombak Sakti - Pamtas RI-PNG.
"Salah satu fokus utama kunjungan adalah peninjauan langsung terhadap proyek pembangunan jalan poros sepanjang 30 kilometer dari Kampung Mosso menuju Kabupaten Keerom," ujarnya seperti dikutip dari siaran pers Humas BNPP.
Sayangnya, proyek ini belum terealisasi karena kendala anggaran yang signifikan, mencapai sekitar 200 miliar rupiah. Masalah status jalan yang belum jelas turut menyulitkan pelaksanaan proyek ini. "Meskipun begitu, kunjungan lapangan kali ini adalah momen atau kesempatan untuk mengevaluasi secara langsung potensi dan tantangan yang dihadapi di lapangan," tandasnya.
Sekitar Pukul 09:45 WIT, rombongan melanjutkan perjalanan ke Kampung Mosso untuk meninjau dam air bersih. Namun, tantangan besar muncul terkait ketersediaan air bersih di sekitar PLBN Skouw.
Intake air yang berasal dari Gunung Pawa di Papua New Guinea (PNG) tidak mampu menampung pasokan air yang cukup, terutama saat musim kemarau. "Terntunya hal ini mengindikasikan perlunya sumber air alternatif yang memadai untuk mencukupi kebutuhan air bersih di sekitar PLBN Skouw," ujarnya.
Ketika tiba di PLBN Skouw, rombongan disambut oleh Plt. Kepala PLBN Skouw dan jajaran CIQS. Diskusi yang digelar mengungkapkan beberapa masalah yang perlu segera diatasi.
Salah satunya adalah kebutuhan akan satu unit bus untuk transportasi perlintasan dari zona netral ke pasar. Selain itu, masalah listrik juga menjadi perhatian serius. Meskipun infrastruktur untuk ekspor listrik ke PNG sudah terpasang, masih ada hambatan dalam MoU antara PLN dan PNG Power yang memengaruhi aliran listrik ke Border Post Wutung PNG.
Permasalahan infrastruktur juga terlihat di Terminal Barang Internasional (TBI) Skouw. Meskipun rencananya sudah matang, TBI Skouw masih belum beroperasi karena beberapa persyaratan teknis belum terpenuhi.
Salah satunya adalah MOU antara Indonesia dan PNG terkait Kode Port yang dikeluarkan oleh United Nations Code for Trade and Transport Location (UN/LOCODE). Meski sudah diserahkan kepada pemerintah PNG, belum ada konfirmasi resmi terkait hal ini.
Kendala juga muncul dalam penetapan Kawasan Kepabeanan untuk TBI Skouw oleh Kementerian Keuangan. Meskipun proses asistensi dengan Kemenkeu telah dilakukan, masih diperlukan langkah konkret untuk memastikan penetapan tersebut.
Selain itu, persiapan operasional TBI Skouw juga memerlukan pembangunan mess untuk staf, pengadaan kendaraan operasional, serta peralatan dan mesin yang diperlukan.
Perjalanan kunjungan lapangan tidak hanya memeriksa proyek-proyek yang belum terlaksana, tetapi juga meninjau proyek yang sudah berjalan. Pukul 14.41 WIT, rombongan melakukan peninjauan terkait kegiatan Inpres 1/2021 yang belum terlaksana di Kampung Engros, seperti pembangunan jalan paralel perbatasan dan jalan jembatan kayu. Meskipun DED kegiatan tersebut sudah disusun oleh Kementerian PUPR, masih dalam proses negosiasi dengan masyarakat setempat.
Kunjungan lapangan ini membawa pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Papua. Dari masalah anggaran hingga perizinan lintas negara, berbagai aspek harus dipertimbangkan dengan matang untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan menyeluruh.
"Diharapkan kunjungan ini akan menjadi pijakan untuk langkah-langkah selanjutnya dalam mengatasi tantangan pembangunan di wilayah perbatasan yang strategis ini," pungkasnya. ***