Intan Jaya, INDONEWS.ID – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menyatakan sejumlah anggotanya tewas dan terluka akibat ledakan bom yang diklaim dipasang militer Indonesia pada jenazah rekan mereka di Distrik Hitadipa, Intan Jaya, Papua Tengah.

“Telah terjadi kontak senjata antara pasukan TPNPB dengan militer pemerintah Indonesia di Distrik Hitadipa pada hari Selasa, 13 Mei 2025 sekitar pukul 05.00 pagi yang mengakibatkan seorang anggota TPNPB gugur di medan perang dan jasad korban dipasang ranjau bom oleh aparat militer pemerintah Indonesia,” ujar juru bicara TPNPB Sebby Sambom dalam siaran pers, Kamis, 15 Mei 2025.

Menurut Sebby, bom tersebut meledak saat para korban mencoba mengevakuasi jenazah. “Setelah mendengar anggota TPNPB gugur, pasukan TPNPB langsung melakukan evakuasi korban, saat evakuasi ranjau bom yang dipasang meledak mengakibatkan dua anggota TPNPB gugur dan dua anggota lainnya luka-luka akibat terkena serpihan bom di Intan Jaya,” ujarnya. 

Kejadian itu menyebabkan sejumlah anggota OPM tewas. Mereka adalah Gus Kogoya, Notopinus Lawiya, dan Kanis Kogoya. Sedangkan Tinus Wonda dan Dnu-Dnu Mirip mengalami luka-luka. “Yang luka-luka saat ini sedang berada di markas TPNPB untuk menjalani perawatan medis,” ujar Sebby.

TPNPB juga menuding aparat melakukan penembakan membabi buta terhadap warga sipil di sejumlah kampung sebelum kontak senjata pecah. Tepatnya sekitar jam 04.00 subuh di Titigi, Ndugusiga, Jaindapa, Sugapa Lama dan Zanamba. OPM menuding TNI melakukan penembakan saat warga sipil masih dalam keadaan tidur nyenyak.

Sebby mengatakan salah satu korban adalah Junite Zanambani yang tertembak di lengan, serta anaknya Minus Yegeseni yang tertembak di bagian telinga. “Sementara Nopen Wandagau ditembak bagian tangan dan satu orang lainnya juga ditembak dan korban penembakan tersebut telah dievakuasi ke sebuah rumah Klasis di Hitadipa,” katanya.

Sementara itu, TNI mengatakan berhasil melumpuhkan 18 anggota OPM dalam sebuah operasi di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Rabu, 14 Mei 2025. Operasi yang dilakukan Satuan Tugas (Satgas) Habema TNI itu berlangsung sejak pukul 04.00 hingga 05.00 WIT, menyasar lima kampung: Titigi, Ndugusiga, Jaindapa, Sugapa Lama, dan Zanamba.

Berhasil Amankan Sejumlah Wilayah di Intan Jaya

Satuan Tugas (Satgas) Habema TNI berhasil mengamankan sejumlah wilayah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, setelah melakukan operasi penindakan terhadap kelompok bersenjata di Distrik Sugapa, Rabu (14/5/2025).

Operasi berlangsung sejak pukul 04.00 hingga 05.00 WIT, dengan menyasar Kampung Titigi, Ndugusiga, Jaindapa, Sugapa Lama, dan Zanamba.

Kepala Suku Kampung Sugapa, Melianus Wandegau, mengatakan bahwa masyarakat telah disesatkan oleh propaganda OPM.

“Kami dijanjikan kesejahteraan oleh mereka (OPM), namun kenyataannya kami hanya dijadikan alat dan pelindung dari serangan. Warga dijadikan tameng untuk melawan TNI,” ujarnya.

Operasi gabungan yang dilaksanakan tersebut berhasil mensterilkan wilayah Sugapa Lama dan Kampung Bambu Kuning dari kelompok OPM yang dipimpin oleh Daniel Aibon Kogoya, Undius Kogoya, dan Josua Waker.

TNI juga mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain satu pucuk senjata organik AK-47, satu senjata rakitan, puluhan butir munisi, busur dan anak panah, serta bendera Bintang Kejora dan alat komunikasi.

Dansatgas Media Koops Habema, Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono mengatakan  bahwa seluruh personel TNI dalam kondisi aman dan lengkap. Saat ini pasukan masih disiagakan di sejumlah sektor strategis guna mengantisipasi kemungkinan pergerakan kelompok sisa.

Kelompok ini diketahui kerap melakukan kekerasan terhadap warga sipil, termasuk pembakaran rumah, penyanderaan guru dan tenaga kesehatan, hingga penyerangan terhadap fasilitas umum dan proyek pembangunan.

Kapuspen TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, menegaskan bahwa operasi ini merupakan bagian dari komitmen TNI untuk melindungi rakyat Papua dan mendukung kelangsungan pembangunan.

“TNI hadir bukan untuk menakut-nakuti rakyat, tetapi untuk melindungi mereka dari kekerasan dan intimidasi yang dilakukan kelompok bersenjata. Operasi ini dilakukan secara terukur, profesional, dan mengutamakan keselamatan warga sipil. Kami tidak akan membiarkan rakyat Papua hidup dalam ketakutan di tanah kelahirannya,” tegasnya di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta.

Masyarakat Sipil Jadi Korban, PGI Minta Kekerasan Dihentikan

Sementara itu, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) sangat menyayangkan terjadinya peristiwa kekerasan akibat operasi militer di 3 kampung di Intan Jaya, yaitu Sugapalama, Jaintaapa, dan Ndugsiga, terletak di antara Distrik Sugapa dan Hitapada, karena telah mengakibatkan korban luka tembak ibu dan anak.

Bahkan info terbaru sudah menewaskan masyarakat sipil tidak berdosa. Sebab itu, kekerasan dalam bentuk apapun harus segera dihentikan.

Seruan itu ditegaskan Kepala Biro Papua PGI, Pdt. Ronald Tapilatu dalam jumpa pers yang berlangsung di ruang pertemuan Lt.3 Grha Oikoumene, Jakarta, pada Kamis (15/5/2025).

“Gereja-gereja di Indonesia memiliki sikap tegas bahwa penembakan terhadap masyarakat sipil tidak bersenjata sangatlah tidak bisa ditolerir, karenanya harus segera dihentikan. Kekerasan tidak menyelesaikan masalah,” tandasnya.

Pada kesempatan itu, Pdt. Ronald Tapilatu menyampaikan informasi terbaru dari Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) terkait peristiwa kekerasan yang terjadi di 3 kampung itu, pada Selasa (13/5/2025), pukul 4.00 subuh WIT itu.

“Berdasarkan laporan terbaru yang diterima PGI, ternyata tidak hanya 3 tapi 6 Kampung yang terdampak dalam operasi militer di antara Distrik Sugapa dan Hitapada. Dalam peristiwa itu ada 950 masyarakat sipil dari 13 gereja asal GKII dan Katolik yang melayani di daerah ini, diinformasikan telah mengungsi, sementara korban jiwa bertambah 3 orang tewas, yaitu Ibu Penginjil Elisa Wandagau, Mono Tapamina, serta Kepala Desa Hitadipa Ruben Wandagau. Data korban lainnya masih terus dicek kembali,” katanya.

Sebelum itu, PGI dalam siaran persnya juga menginformasikan ada 2 korban warga sipil yaitu Minus Jegeseni (7) dan Junite Zanambani, yang terluka akibat terkena serpihan peluru.

Selain meminta agar menghentikan semua bentuk apapun aksi militer/bersenjata, lanjut Pdt. Ronald Tapilatu, PGI juga meminta agar pemerintah segera memulihkan situasi keamanan di wilayah pelayanan gereja di ketiga kampung tersebut dan memberikan kesempatan bagi gereja dan lembaga kemanusiaan untuk memastikan pemulangan warga gereja yang telah mengungsi meninggalkan ketiga kampung dimaksud.

PGI juga meminta untuk segera menjembatani "percakapan bersama" yang difasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah secara demokratis dan bermartabat antara para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata di wilayah tersebut untuk mencegah berulangnya peristiwa yang sama dan demi mewujudkan rekonsiliasi guna tercapainya kedamaian dan ketentraman di Papua.

Anggota Komisi Papua PGI, Beka Ulang Hapsara yang turut hadir dalam jumpa pers ini, turut menyatakan keprihatinan atas peristiwa kekerasan yang tiada henti di Papua, yang menyebabkan masyarakat sipil menjadi korban.

“Negara harus bertanggung jawab untuk ini. Pemerintah harus melakukan pencegahan supaya hal yang sama tidak berulang Kembali,” tegas mantan anggota Komnas HAM itu.

Ia menambahkan, ketika negara bicara pembangunan dan kesejahtaraaan, maka yang menjadi syarat utamanya adalah situasi yang damai. Sebab itu, Komisi Papua PGI menginginkan adanya dialog antara para pihak yang selama ini terlibat dalam berbagai peristiwa kekerasan di Papua, untuk mencari solusi damai yang permanen. *