Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, dalam kunjungan kerjanya bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin pada Sabtu (7/6/2025).

Kunjungan ini menjadi momen penting karena Nduga merupakan salah satu daerah yang masuk zona merah akibat konflik berkepanjangan antara aparat keamanan dan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Demi alasan keamanan, Sri Mulyani, Menhan Sjafrie, serta para pejabat kementerian dan TNI yang turut serta, mengenakan rompi anti peluru selama berada di wilayah tersebut.

Dalam sambutannya di sela-sela kunjungan, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa belum pernah ada Menteri Keuangan yang mengunjungi Nduga sebelumnya.

“Betul apa yang dikatakan Pak Menhan, mungkin belum ada Menteri Keuangan yang ke sini (Nduga) atau ke Papua,” ujarnya.

Namun, ia juga menyampaikan bahwa dirinya telah beberapa kali mengunjungi berbagai daerah lain di Papua selama menjabat sebagai Menkeu, baik di era Presiden Joko Widodo maupun saat ini di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Sri Mulyani, kunjungan langsung seperti ini penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh tentang kondisi nyata di lapangan. “Karena kalau melihat hanya dari angka, maka tidak bisa melihat situasi dan tantangan yang dihadapi, seperti berbagai risiko, dan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian,” jelasnya.

Ia juga mengapresiasi ajakan Menhan Sjafrie yang dinilainya memberikan kesempatan untuk melihat langsung kondisi pembangunan di wilayah yang selama ini hanya dapat dipantau dari laporan dan data statistik. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Menhan yang mengajak saya ke sini,” tambahnya.

Dalam kunjungan ke Ibu Kota Kabupaten Nduga, Keneyam, Menkeu dan Menhan menyambangi Pos Satgas Pamtas Mobile Yonif 733/Masariku dan berdialog dengan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat, termasuk Wakil Bupati, Plt Sekda, Ketua DPRD, kepala OPD, serta aparat keamanan.

Kunjungan tersebut bertujuan mendukung percepatan pembangunan, peningkatan keamanan, serta pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan, di tengah situasi keamanan yang masih sangat rentan.(Kompas)