Jakarta, INDONEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto merombak susunan Kabinet Merah Putih. Salah satu nama besar yang terdepak adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Posisinya kini diisi oleh Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Baca juga : Menkeu Purbaya: Ekonomi Bergerak Bukan Hanya di Sektor Pemerintah Tapi Juga di Sektor Swasta
Purbaya bukan sosok asing dalam perekonomian nasional. Sebelum memimpin LPS, ia dikenal sebagai ekonom dan pernah menjadi staf Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Meski demikian, penunjukan Purbaya menuai beragam tanggapan dari kalangan ekonom.
Ekonom INDEF Fadhil Hasan menilai tantangan yang dihadapi Menteri Keuangan baru tidak ringan. Menurutnya, Indonesia kini menghadapi persoalan fiskal yang rumit. “Dia belum memiliki pengalaman langsung mengelola fiskal dan ekonomi secara keseluruhan. Jadi bisa dikatakan dia bukan pilihan terbaik,” ujarnya. Fadhil menyebut nama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebenarnya lebih berpengalaman dan bisa menjadi pilihan.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurahman, mengatakan pergantian Sri Mulyani dengan Purbaya harus dilihat dari sisi teknokratis dan politis. “Sri Mulyani adalah simbol disiplin fiskal dan kredibilitas global. Penggantiannya membawa risiko persepsi, apalagi beban bunga utang sudah menembus Rp553 triliun per tahun,” katanya. Namun ia menilai Purbaya tetap punya kapasitas, terbukti lewat kepemimpinannya di LPS.
Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, menilai pasar keuangan tidak akan bereaksi berlebihan terhadap pergantian ini. “Sekalipun belum sekuat Sri Mulyani di mata pasar, Purbaya tetap disambut positif. Ia paham sektor fiskal maupun moneter dan punya jaringan internasional,” ujarnya.
Ronny menambahkan, Purbaya dipandang cocok mendukung visi fiskal Presiden Prabowo yang cenderung ekspansif, namun tetap menjaga stabilitas makroprudensial. Ia yakin arah kebijakan fiskal tidak akan berubah drastis. “Purbaya akan tetap menjaga defisit di bawah 3 persen, meski kemungkinan mepet ke angka itu karena kebutuhan belanja program unggulan,” katanya.
Dengan pengangkatan ini, publik menanti apakah Purbaya mampu menjaga keseimbangan antara tuntutan politik belanja besar dan kebutuhan menjaga kredibilitas pasar, di tengah tekanan fiskal yang kian berat. *(CNN)
