Jakarta, INDONEWS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas penyelidikan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Fokus terbaru penyidikan mengarah pada dugaan aliran dana yang melibatkan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli serta mantan Menaker Ida Fauziyah.

“Kami masih mendalami dugaan aliran dana yang mengarah ke pejabat puncak, termasuk Menaker dan mantan Menaker,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (22/8/2025) malam.

Asep menjelaskan, penyidik juga menelusuri peran para staf khusus maupun mantan stafsus Menaker yang diduga ikut menikmati hasil pemerasan sejak 2019 hingga 2025. “Ini masih tahap awal. Tim sedang mengembangkan temuan dari hasil pemeriksaan intensif para pihak yang diamankan sejak malam Kamis (21/8),” katanya.

Kasus ini telah menyeret 11 tersangka, termasuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG). KPK resmi menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK.

Immanuel langsung dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari yang sama saat status tersangkanya diumumkan.

Berikut daftar 11 tersangka skandal sertifikasi K3 versi KPK:

• Irvian Bobby Mahendro – Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 (2022–2025)

• Gerry Aditya Herwanto Putra – Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 (2022–sekarang)

• Subhan – Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 (2020–2025)

• Anitasari Kusumawati – Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja (2020–2025)

• Fahrurozi – Dirjen Binwasnaker dan K3 (Maret–Agustus 2025)

• Hery Sutanto – Direktur Bina Kelembagaan (2021–Februari 2025)

• Sekarsari Kartika Putri – Subkoordinator di Kemenaker

• Supriadi – Koordinator di Kemenaker

• Temurila – PT KEM Indonesia

• Miki Mahfud – PT KEM Indonesia

• Immanuel Ebenezer Gerungan – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (2024–2025)

KPK menegaskan penyidikan ini belum selesai. Lembaga antirasuah tersebut membuka peluang penetapan tersangka baru apabila ditemukan bukti kuat terkait aliran dana ke pejabat lain.