Jakarta, INDONEWS.ID – Aliansi Ekonom Indonesia yang terdiri dari 384 ekonom lintas kampus dan lembaga riset menyampaikan tujuh desakan darurat ekonomi kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Desakan itu diumumkan dalam konferensi pers daring yang dihadiri sejumlah ekonom terkemuka, antara lain Lili Yan Ing, Elan Satriawan, Teuku Riefky, Yose Rizal Damuri, dan Wisnu Setiadi Nugroho.

Ekonom senior Lili Yan Ing menilai gelombang protes yang menelan korban di berbagai daerah merupakan sinyal keras bahwa kondisi sosial-ekonomi sedang menghadapi krisis serius.
“Para ekonom Indonesia menilai bahwa arah kehidupan bernegara semakin jauh dari cita-cita, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Menurut Lili, pemerintah harus segera melakukan reformasi kebijakan ekonomi yang menyeluruh, memastikan pertumbuhan yang inklusif, serta menciptakan lapangan kerja berkualitas. “Sebagai intelektual, kami berkewajiban menyampaikan hal ini agar pemerintah segera bertindak,” katanya.

Ekonom Universitas Gadjah Mada, Elan Satriawan, menambahkan bahwa situasi sekarang adalah akumulasi dari kebijakan yang keliru dan tata kelola negara yang kurang amanah. Ia menyoroti ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan upah riil.

“Pada periode 2010–2020, ekonomi tumbuh 5,4 persen dan upah riil 5,1 persen. Namun pada 2022–2024, ekonomi tumbuh 5 persen tapi upah riil hanya naik 1,2 persen. Artinya, manfaat pertumbuhan tidak dirasakan masyarakat luas,” jelasnya.

Tujuh Desakan Ekonom

Dalam pernyataannya, Aliansi Ekonom Indonesia menyampaikan tujuh desakan utama kepada pemerintah:

1. Perbaikan misalokasi anggaran dengan menempatkan belanja negara secara proporsional, termasuk mengurangi program populis seperti Makan Bergizi Gratis serta mengembalikan dana Transfer ke Daerah.

2. Mengembalikan independensi dan transparansi lembaga negara seperti BI, BPS, DPR, MA, MK, KPK, BPK, dan Kejaksaan agar bebas dari intervensi politik.

3. Menghentikan dominasi negara dalam aktivitas ekonomi, termasuk keterlibatan BUMN, TNI, Polri, dan Danantara, yang dinilai melemahkan pasar lokal serta ekosistem UMKM.

4. Mendorong deregulasi untuk menyederhanakan birokrasi, perizinan, dan lisensi guna memperbaiki iklim usaha dan investasi.

5. Memprioritaskan kebijakan pengentasan ketimpangan di berbagai dimensi.

6. Mengembalikan basis teknokratis dalam pengambilan kebijakan dan menghentikan program populis yang berisiko pada kestabilan fiskal, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, hilirisasi, subsidi energi, dan Danantara.

7. Meningkatkan kualitas institusi dan tata kelola demokrasi dengan memberantas konflik kepentingan serta praktik rente.

Aliansi menegaskan, jika tujuh desakan tersebut tidak segera ditindaklanjuti, Indonesia berpotensi menghadapi krisis kepercayaan publik yang makin dalam.

“Pemerintah harus kembali pada jalur kebijakan berbasis bukti dan keadilan sosial, agar pembangunan benar-benar berpihak pada rakyat,” tutup Lili Yan Ing.