Jakarta, INDONEWS.ID - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya angkat bicara terkait polemik pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut-sebut diambil dari anggaran pendidikan nasional dan menjadi sorotan Fraksi PDI Perjuangan (PDIP).

Teddy menegaskan, alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2026 sebesar 20 persen telah melalui pembahasan dan persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR, termasuk di tingkat Badan Anggaran (Banggar).

“Namanya anggaran pendidikan itu 20 persen dari APBN. Tahun ini Rp 769,1 triliun, itu 20 persen. Dan itu anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan itu apa? Banyak isinya, banyak peruntukannya,” kata Teddy di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Menurut Teddy, Undang-Undang APBN telah melalui proses pembahasan panjang bersama DPR, termasuk persetujuan di Banggar DPR. Ia juga menyinggung bahwa Ketua Banggar DPR berasal dari Fraksi PDIP, yakni Said Abdullah.

“Isinya, peruntukannya itu sudah disepakati bersama tahun lalu oleh pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR. Yang mana Ketua Banggarnya juga PDIP,” ujarnya.

Teddy menyebut, termasuk program MBG di dalamnya, seluruh alokasi tersebut merupakan bagian dari fondasi awal untuk memperbaiki kualitas pendidikan ke depan.

Bantah Kurangi Anggaran Pendidikan

Teddy menepis narasi yang menyebut program MBG mengurangi anggaran pendidikan hingga berdampak pada sekolah dan kesejahteraan guru.

“Saya ingin meluruskan pemahaman dan narasi yang keliru. Ada pihak yang menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan, sehingga sekolah terbengkalai dan guru-guru tidak diperhatikan. Itu narasi yang keliru,” tegasnya.

Sebelumnya, Fraksi PDIP menyoroti alokasi anggaran MBG sebesar Rp 223,5 triliun yang disebut diambil dari total anggaran pendidikan nasional Rp 769 triliun.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, menyatakan anggaran pendidikan merupakan mandatory spending sebesar 20 persen dari APBN dan APBD yang semestinya dialokasikan murni untuk sektor pendidikan.

“Kawan-kawan kami di bawah memahami bahwa anggaran pendidikan sebesar Rp 769 triliun merupakan mandatory spending 20 persen dari APBN dan APBD yang harus dialokasikan murni untuk pendidikan,” kata Esti dalam konferensi pers di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (25/2).

Ia merujuk pada lampiran APBN yang menyebutkan bahwa dari total anggaran pendidikan tersebut, Rp 223,5 triliun digunakan untuk program MBG.

Perbedaan pandangan ini memicu perdebatan publik mengenai klasifikasi dan peruntukan anggaran pendidikan dalam APBN. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh alokasi telah dibahas dan disetujui bersama DPR sesuai mekanisme yang berlaku.