Jakarta, INDONEWS.ID – Peneliti kebijakan publik dan good governance, Gian Kasogi, mengingatkan agar isu keamanan nasional tidak dijadikan instrumen politik menuju kontestasi Pemilihan Presiden 2029. Menurutnya, menguatnya narasi keamanan dalam ruang publik belakangan ini perlu disikapi secara kritis agar tidak bergeser dari tujuan utamanya, yakni menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.

Gian menilai, dalam beberapa waktu terakhir perhatian publik sebenarnya lebih banyak tersita oleh berbagai persoalan domestik, mulai dari regulasi perlindungan anak di ruang digital, wacana kenaikan harga BBM bersubsidi, lonjakan harga emas, hingga persiapan arus mudik Lebaran. Namun secara tiba-tiba, diskursus mengenai ancaman keamanan nasional muncul dan mendominasi percakapan publik.

Ia juga menyoroti posisi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang belakangan disebut-sebut sebagai “menteri banyak urusan” di era Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, ruang gerak Kementerian Pertahanan terlihat semakin meluas hingga menyentuh berbagai agenda di luar sektor pertahanan.

“Jika kementerian pertahanan mulai terlalu jauh masuk ke wilayah ekonomi, bisnis, bahkan manuver politik, maka ada risiko terjadinya perluasan kekuasaan yang tidak sehat dalam tata kelola pemerintahan,” kata Gian sebagaimana dikutip dari siaran Pers DPP Indonesia Youth Congress yang diterima redaksi, Kamis (12/3/26).

Menurut Gian, dalam praktik politik modern, narasi keamanan kerap menjadi instrumen yang efektif untuk membangun legitimasi kekuasaan. Isu ancaman keamanan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat citra kepemimpinan yang tegas sekaligus mengonsolidasikan dukungan politik.

Karena itu, ia tidak menutup kemungkinan bahwa menguatnya isu keamanan di ruang publik juga berkaitan dengan dinamika politik jangka menengah, termasuk kontestasi menuju Pemilihan Presiden 2029.

Pernyataan tersebut disampaikan Gian Kasogi dalam diskusi publik yang digelar Dewan Pimpinan Pusat Indonesia Youth Congress (DPP IYC) pada Rabu, 11 Maret 2026 di Jakarta Timur.

Dalam forum tersebut, Gian mengingatkan agar pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan, tetap menjaga fokus pada fungsi utamanya.

“Menhan seharusnya fokus menangani isu keamanan dan pertahanan nasional, bukan masuk terlalu jauh ke dalam arena politik ekonomi dan bisnis. Jika isu keamanan terus dimainkan dalam logika politik elektoral, yang dirugikan bukan hanya kualitas demokrasi, tetapi juga desain keamanan nasional itu sendiri,” ujarnya.

Diskusi publik yang digelar DPP Indonesia Youth Congress tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi dan pakar. Di antaranya Prof. Connie Rahakundini Bakrie, Guru Besar Hubungan Internasional dan pakar militer dari St. Petersburg State University, Rusia; Prof. Heru Susetyo, Guru Besar Hukum dan Kesejahteraan Sosial, Hukum Hak Asasi Manusia, serta Hukum Humaniter Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Selain itu hadir pula Dr. Robi Nurhadi, dosen Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri Universitas Nasional, serta Dr. Hizkia Yosias Polimpung, peneliti geoekonomi dari Monash University Malaysia.

Kegiatan yang digelar secara hybrid tersebut diikuti berbagai unsur peserta, mulai dari organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, peneliti, akademisi, hingga masyarakat umum.*