Jakarta, INDONEWS.ID - Pemerintah terus memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah dinamika global, termasuk kenaikan harga energi dan komoditas. Langkah tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran menteri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah berkomitmen menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3 persen melalui langkah efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga (K/L).

“Kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen dan sesuai arahan Sidang Kabinet Paripurna. Dengan efisiensi berbagai K/L itu, defisit 3 persen bisa dijaga,” ujar Airlangga.

Selain menjaga fiskal, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif terhadap dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas global. Salah satu strategi yang disiapkan adalah peningkatan produksi batu bara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Tak hanya itu, pemerintah tengah mengkaji penyesuaian kebijakan pajak ekspor batu bara guna meningkatkan penerimaan negara, seiring tren kenaikan harga komoditas tersebut.

Di sektor energi, pemerintah mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Kebijakan ini ditujukan untuk menekan biaya energi di tengah tingginya harga minyak dunia. Penugasan percepatan tersebut diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara.

Dalam upaya efisiensi lainnya, pemerintah juga mengkaji penerapan kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema work from home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja.

“Ada penghematan dari sisi mobilitas, terutama penggunaan bahan bakar. Penghematannya bisa mencapai seperlima dari pengeluaran biasa,” kata Airlangga.

Saat ini, pemerintah masih mematangkan aspek teknis kebijakan tersebut. Rencananya, penerapan WFH tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga dapat diadopsi oleh sektor swasta dan pemerintah daerah.

Kebijakan ini dijadwalkan mulai diterapkan setelah Hari Raya Idulfitri 2026, meski waktu pasti pelaksanaannya masih menunggu perkembangan situasi global, termasuk harga minyak dan kondisi geopolitik.

“Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Kita ikuti situasi yang berkembang,” pungkas Airlangga.

Langkah-langkah tersebut dinilai sebagai respons adaptif pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat kemandirian energi di tengah ketidakpastian global.