Jakarta, INDONEWS.ID – Kemunculan kelompok yang mengatasnamakan BEM Bersatu memicu polemik di kalangan mahasiswa. Sejumlah badan eksekutif mahasiswa dari berbagai kampus menegaskan tidak memiliki keterkaitan dengan kelompok tersebut, bahkan ada yang mengaku namanya dicatut dalam konferensi pers yang digelar aliansi itu.

Ketua BEM Universitas Indonesia (UI), Yatalathof Ma`shum Imawan, mengaku tidak mengenal organisasi yang menamakan diri BEM Bersatu. Saat dimintai tanggapan mengenai keberadaan kelompok tersebut, ia memberikan jawaban singkat.

“Tidak kenal Mas,” kata Yatalathof.

Kemunculan BEM Bersatu menjadi sorotan karena sejumlah pernyataan yang disampaikan dalam konferensi pers mereka dinilai berbeda dengan sikap yang selama ini disuarakan oleh BEM UI maupun sejumlah organisasi mahasiswa di kampus-kampus besar lainnya. Kelompok tersebut antara lain mempertanyakan kritik mahasiswa terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta menyoroti dugaan keterlibatan aktor politik dalam gerakan mahasiswa.

Di tengah polemik tersebut, muncul spekulasi bahwa keberadaan BEM Bersatu merupakan upaya untuk memecah konsolidasi gerakan mahasiswa yang belakangan kembali aktif mengkritik berbagai kebijakan pemerintah. Namun, dugaan itu belum dapat dipastikan.

Penolakan terhadap BEM Bersatu datang dari sejumlah kampus yang sebelumnya disebut-sebut menjadi bagian dari aliansi tersebut. Salah satunya Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bina Sarana Informatika (BEM FTI UBSI).

Melalui pernyataan resmi yang diunggah di media sosial, BEM FTI UBSI menegaskan tidak pernah menghadiri maupun mengirimkan perwakilan dalam konferensi pers yang digelar BEM Bersatu terkait dugaan keterkaitan Letjen TNI (Purn.) Setyo Sularso dengan mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto.

“BEM FTI UBSI tidak pernah menghadiri maupun mengirimkan perwakilan pada konferensi pers tersebut,” tulis organisasi itu dalam pernyataannya.

Mereka juga menegaskan tidak pernah memberikan mandat kepada pihak mana pun untuk mewakili organisasi dalam kegiatan tersebut. Selain itu, BEM FTI UBSI membantah memiliki pengurus atau anggota bernama Ahmad sebagaimana disebut dalam sejumlah pemberitaan terkait konferensi pers tersebut.

Penolakan serupa disampaikan Aliansi Mahasiswa Kampus Universitas Pamulang (Unpam). Kelompok mahasiswa itu menyatakan keberatan karena namanya dikaitkan dengan BEM Bersatu.

“Kami mengutuk segala bentuk pengkhianatan,” tulis aliansi tersebut dalam keterangannya.

Dalam konferensi pers yang digelar Selasa (16/6/2026), BEM Bersatu mengklaim menemukan indikasi keterlibatan aktor politik praktis dalam aksi mahasiswa yang belakangan berlangsung di berbagai daerah. Mereka menyoroti mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, yang disebut memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu.

Juru bicara BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, mengklaim kendaraan yang digunakan dalam aksi mahasiswa terdaftar atas nama kerabat Letjen TNI (Purn.) Setyo Sularso. Ia juga menyinggung kehadiran sejumlah tokoh politik dan publik dalam berbagai kegiatan yang diikuti Tiyo Ardianto.

Menurut Rahmat, keterkaitan tersebut perlu dicermati karena menunjukkan adanya jejaring yang beririsan dengan sejumlah figur yang selama ini aktif mengkritik pemerintah. Namun hingga kini belum ada bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran hukum maupun keterlibatan langsung tokoh-tokoh yang disebut dalam menggerakkan aksi mahasiswa.

BEM Bersatu juga menolak narasi yang menyebut Indonesia tengah berada dalam kondisi krisis. Menurut mereka, narasi tersebut tidak didasarkan pada data yang utuh dan berpotensi mengalihkan perhatian publik dari agenda lain seperti pemberantasan korupsi.

Meski demikian, kritik mahasiswa terhadap pemerintah tetap berlanjut. Sehari setelah konferensi pers BEM Bersatu digelar, berbagai aksi demonstrasi mahasiswa masih berlangsung di sejumlah daerah.

Di Bandung, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB) menggelar aksi di halaman kampus pada Rabu (17/6/2026). Mereka menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah, khususnya terkait kondisi ekonomi nasional.

Ketua KM ITB, Nahdah Nabillah HR, menilai berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini berakar pada tata kelola pemerintahan yang belum berjalan optimal.

“Kami turut prihatin dengan carut-marut kondisi bangsa ini. Menurut kami, akar masalahnya terletak pada tata kelola pemerintah yang buruk,” ujarnya.

KM ITB menyoroti sejumlah isu, mulai dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sektor pendidikan dan kesehatan, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga ketergantungan ekonomi terhadap industri ekstraktif. Menurut mereka, kondisi tersebut memberikan tekanan yang semakin besar bagi masyarakat.

Berlanjutnya aksi mahasiswa di berbagai daerah menunjukkan bahwa gelombang kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah belum mereda, terlepas dari munculnya polemik terkait keberadaan kelompok yang mengatasnamakan BEM Bersatu.*