Jakarta, INDONEWS.ID  — Jajaran teras pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) hari ini (Senin 6/7- 2026) menyelenggarakan rapat persiapan Musyawarah Nasional (Munas) PWRI yang rencananya akan diselenggarakan pada 24-26 Juli 2026 mendatang di Hotel Sahid Jakarta. Tak kurang sekitar 40 orang terdiri dari pengurus inti dan panitia hadir dalam rapat pleno yang berlangsung di Gedung GRHA WREDATAMA di Kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan.

Rapat pleno dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Ketua Umum PB PWRI, Dr Setyanto P Santosa SE. Atmosfer rapat mendadak hangat saat meja pimpinan mulai membedah topik paling krusial: kriteria penakhoda baru. Forum ini menggodok dengan jeli dan teliti blueprint persyaratan Calon Ketua Umum PB PWRI untuk masa bakti 2026–2031. 

Maklum, siapa pun yang terpilih nanti harus siap memikul beban sejarah yang masif dan peran strategis wredatama dalam pembangunan menyambut Tahun Emas RI pada 2045 mendatang.

"Ketua Umum yang baru akan mengomandani sekitar 3.600.000 anggota pensiunan tetapi masih aktif dalam berbagai kegiatan sosial, politik, ekonomi, dan budaya," ungkap Asri Hadi, Ketua Seksi Dokumentasi dan Publikasi Munas PWRI 2026, saat ditemui di sela-sela rapat.

"Mereka tersebar di berbagai instansi dan lembaga tingkat pusat, hingga merasuk ke pelosok daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh penjuru Indonesia," kata Asri menambahkan bahwa kepemimpinan lima tahun ke depan membutuhkan figur yang tidak hanya memiliki rekam jejak integritas yang kokoh, tetapi juga adaptif terhadap dinamika zaman. 

Jutaan wredatama di seluruh Indonesia kini menaruh harapan besar pada proses penyaringan di Jakarta ini. Mereka mendambakan sosok yang mampu membawa organisasi tetap relevan, mandiri secara ekonomi, dan berwibawa di mata pemerintah.

Selain urusan suksesi kepemimpinan, rapat intensif hari ini juga Menyusun Program Umum PWRI Tahun 2026-2031 serta menyisir detail teknis perayaan HUT PWRI ke-64 yang jatuh bersamaan dengan momentum Munas pada 24–26 Juli 2026 nanti. Sinkronisasi agenda, distribusi kuota delegasi daerah, hingga manajemen peliputan media massa dirancang tanpa celah.