Jakarta, INDONEWS.ID - Polemik buku “Islam ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam” terus berkembang.

Setelah sejumlah tokoh yang namanya tercantum dalam buku memberikan klarifikasi mengenai keterlibatan mereka, kini muncul sorotan lain terkait siapa penggagas penulisan buku tersebut, posisi Presiden Prabowo Subianto, hingga keterlibatan lembaga-lembaga keagamaan dalam peluncuran buku tersebut.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengatakan bahwa dirinya mendapat informasi - yang menurutnya berasal dari sumber di lingkungan Hambalang dan Kertanegara – bahwa Presiden Prabowo tidak mengetahui secara langsung keberadaan buku tersebut dalam proses penggagasannya.

Masih menurut sumber di lingkungan Hambalang dan Kertanegara, kata Amir, pembuatan buku tersebut juga tanpa izin Prabowo bahkan bisa diindikasikan sebagai pelanggaran undang-undang.

Menurut Amir, persoalan utama buku tersebut bukan sekadar judul atau siapa yang tercantum sebagai penulis. Menurutnya, ada persoalan lebih besar yaitu ketika Islam dilekatkan secara langsung dengan figur seorang presiden.

Amir mengatakan, penggunaan istilah “Islam ala Prabowo” justru dikhawatirkan dapat menimbulkan preseden politik dan keagamaan yang tidak sehat.

Karena itu, dia mempertanyakan munculnya istilah “Islam ala Prabowo” tersebut. Ke depan, katanya, bukan tidak mungkin, masyarakat juga akan memunculkan istilah “Islam ala Gibran”, “Islam ala Jokowi”, atau tokoh politik lain.

Amir mengatakan, Islam memiliki sumber ajaran, tradisi keilmuan, dan prinsip yang jauh lebih luas daripada karakter personal seorang pemimpin politik.

Karena itu, menurut dia, agama seharusnya tidak dibangun seolah-olah mengikuti gaya atau identitas seorang penguasa.

“Ini justru kontraproduktif,” ujar Amir seperti dikutip dari suaranasional.com, di Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Kekhawatiran Soal Personalisasi Agama dan Kekuasaan

Kekhawatiran mengenai personalisasi agama dan kekuasaan juga menjadi salah satu tema yang muncul dalam perdebatan publik.

Sejumlah analisis media menyoroti pertanyaan apakah buku tersebut sekadar menggambarkan religiositas seorang pemimpin atau berpotensi menjadi bentuk legitimasi religius terhadap kekuasaan.

Polemik semakin besar setelah beberapa tokoh yang namanya tercantum dalam buku tersebut memberikan klarifikasi.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, misalnya, menegaskan bahwa dirinya bukan penulis buku tersebut.

Yusril mengatakan keterlibatannya hanya sebatas diwawancarai oleh tim penyusun. Ia menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan judul, penggagasan maupun pembiayaan penerbitan buku.

Klarifikasi tersebut penting karena publik sebelumnya dapat memperoleh kesan bahwa nama-nama tokoh yang tercantum dalam buku merupakan kontributor atau penulis.

Yusril mengatakan setelah wawancara, ia tidak pernah melihat transkrip maupun naskah hasil wawancara tersebut sampai buku diterbitkan. Setelah membaca buku secara utuh, ia menyatakan pandangan yang berasal dari wawancaranya dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Nama Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi dan KH Muhammad Abdurrahman Al-Kautsar atau Gus Kautsar juga menjadi perhatian. Sejumlah pemberitaan menyebut keduanya memberikan klarifikasi bahwa mereka tidak pernah mengirimkan tulisan untuk buku tersebut.

Situasi ini kemudian memunculkan istilah “pencatutan nama” di ruang publik.

Amir mengatakan, buku tersebut berpotensi melanggar undang-undang, terutama berkaitan dengan pencantuman nama dan kemungkinan penggunaan karya seseorang tanpa persetujuan.

Menurutnya, persoalan buku tersebut tidak berhenti pada teknis penerbitan. Ada persoalan tentang hubungan antara agama, kekuasaan dan legitimasi politik.

“Ketika seorang presiden dijadikan pusat narasi sebuah buku tentang Islam, masyarakat dapat mempertanyakan apakah yang sedang dibicarakan adalah Islam sebagai ajaran, atau cara seorang pemimpin menjalankan kehidupan beragama,” pungkas Amir.

Penulisan buku yang diinisiasi oleh Ketua MPR Ahmad Muzani serta Ketua MUI Anwar Iskandar tersebut diluncurkan dalam Rakornas BAZNAS 2025 lalu. *