Jakarta, INDONEWS.ID - Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF) memandang pergantian Menteri Keuangan pada 14 September 2026 sebagai momentum penting untuk memperkuat tata kelola keuangan negara, kredibilitas kebijakan fiskal, dan arah pembiayaan pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dan melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Pergantian tersebut berlangsung ketika kepercayaan publik dan pasar terhadap konsistensi kebijakan fiskal menjadi perhatian penting.

Pergantian pejabat, bagi IWGFF, bukan semata persoalan siapa yang menduduki kursi Menteri Keuangan, melainkan bagaimana institusi keuangan negara memastikan APBN dan seluruh kebijakan fiskal menjadi instrumen pembangunan yang kredibel, transparan, akuntabel, serta mendukung perlindungan hutan dan lingkungan.

IWGFF selama ini menempatkan dialog kebijakan, riset, penguatan kapasitas, serta pendekatan follow the money sebagai bagian penting dalam mendorong kebijakan ekonomi dan keuangan yang pro terhadap kelestarian hutan dan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan.

Direktur IWGFF Willem Pattinasarany mengatakan bahwa Menteri Keuangan yang baru perlu menjadikan integritas sebagai fondasi utama pengelolaan fiskal.

“Pergantian Menteri Keuangan harus dibaca sebagai kesempatan untuk memperkuat kembali kepercayaan terhadap tata kelola keuangan negara. Yang dibutuhkan bukan hanya perubahan figur, tetapi konsistensi kebijakan, keterbukaan informasi, pengawasan yang kuat, dan keberanian memastikan bahwa setiap rupiah pembiayaan negara memberikan manfaat ekonomi sekaligus tidak memperbesar kerusakan lingkungan,” kata Willem Pattinasarany melalui pernyataan tertulis di Jakarta, Selasa (15/9/2026).

IWGFF menilai bahwa kebijakan fiskal dan kebijakan pembiayaan tidak dapat dipisahkan dari agenda transisi menuju ekonomi hijau. APBN, insentif fiskal, kebijakan perpajakan, pembiayaan perbankan, investasi dan pengelolaan aset negara perlu diarahkan untuk mendorong kegiatan ekonomi yang rendah karbon, menjaga hutan, memperkuat ketahanan iklim, serta mencegah pembiayaan yang berisiko menimbulkan kerusakan ekologis.

Karena itu, pergantian Menteri Keuangan perlu diikuti dengan penguatan koordinasi antara Kementerian Keuangan, OJK, Bank Indonesia, lembaga penegak hukum, serta kementerian/lembaga sektor sumber daya alam.

Forestry and Environmental Expert IWGFF Marius Gunawan menegaskan bahwa kualitas kebijakan fiskal harus dilihat bukan hanya dari angka pertumbuhan dan penerimaan negara, tetapi juga dari biaya ekologis yang mungkin ditanggung masyarakat.

“Keuangan negara harus menghitung biaya yang selama ini sering tidak terlihat: kehilangan tutupan hutan, emisi, kebakaran hutan dan lahan, kerusakan daerah aliran sungai, serta biaya pemulihan lingkungan. Pembangunan yang terlihat murah hari ini bisa menjadi sangat mahal bagi negara dan masyarakat jika risiko ekologisnya diabaikan,” ujar Marius Gunawan.

Menurut IWGFF, tantangan Menteri Keuangan baru adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan program prioritas pemerintah, disiplin fiskal, stabilitas ekonomi, dan tuntutan pembiayaan berkelanjutan.

Pemerintah, katanya, perlu memastikan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya mengejar mobilisasi modal dan pertumbuhan investasi, tetapi juga memperkuat prinsip additionality, transparansi, safeguard lingkungan dan sosial, serta akuntabilitas penggunaan dana.

Dalam konteks ini, pengembangan instrumen seperti green finance, sustainable finance, blended finance, dan mekanisme pembiayaan berbasis kinerja perlu terus diperkuat dengan standar integritas yang jelas.

IWGFF juga mendorong Menteri Keuangan baru untuk memperkuat pendekatan follow the money dan follow the asset dalam menangani kejahatan ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Aliran pembiayaan, kepemilikan aset, manfaat ekonomi, serta hubungan antara pelaku usaha dan lembaga keuangan perlu dapat ditelusuri secara efektif. Pendekatan tersebut penting agar kejahatan kehutanan, pertambangan, perkebunan dan lingkungan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran sektoral, tetapi juga sebagai persoalan keuangan, tata kelola, dan hilangnya penerimaan serta aset negara.

IWGFF mengucapkan selamat kepada Suahasil Nazara atas amanah sebagai Menteri Keuangan dan mengharapkan kepemimpinan baru dapat memperkuat kredibilitas APBN sekaligus mempercepat transformasi menuju sistem keuangan yang lebih hijau, transparan dan berintegritas.

IWGFF siap terus berkontribusi melalui riset, dialog kebijakan, pengembangan pengetahuan, pemantauan pembiayaan dan advokasi kebijakan untuk memastikan sektor keuangan menjadi bagian dari solusi bagi perlindungan hutan dan lingkungan.

“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kebijakan keuangan bukan hanya seberapa besar ekonomi tumbuh, tetapi apakah pertumbuhan itu meninggalkan negara yang lebih sehat, hutan yang tetap berdiri, dan masyarakat yang memperoleh manfaat secara adil,” pungkas Willem Pattinasarany. *