Jakarta, INDONEWS.ID - Dalam pidatonya dalam Debat Umum Sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, 26 September 2026, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa ketahanan nasional merupakan fondasi bagi ketahanan kawasan dan ketahanan global.

Indonesia, menurut Menlu, membangun ketahanan nasional melalui kemandirian pangan dan energi, investasi pada pendidikan dan kesehatan, pembangunan ekonomi yang mampu menghadapi guncangan, serta penguatan persatuan dalam keberagaman, demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum.

Menanggapi pidato Menlu Sugiono tersebut, Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansjah Djumala, menyatakan bahwa gagasan tersebut perlu dikembangkan lebih jauh dengan menempatkan ketahanan ideologis (ideological resilience) sebagai salah satu dimensi strategis ketahanan nasional Indonesia.

Dikatakannya, ketahanan ideologis adalah pilar utama ketahanan nasional. Ketahanan nasional pada hakikatnya bukan hanya kemampuan negara menghadapi tekanan ekonomi, keamanan, energi atau pangan.

”Ia juga menyangkut kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan jati diri, sistem nilai dan orientasi kebangsaannya di tengah perubahan lingkungan strategis,” ujarnya melalui pernyataan tertulis di Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Dalam dunia yang semakin terbuka dan terkoneksi, berbagai gagasan, nilai, narasi dan ideologi dapat melintasi batas negara dengan sangat cepat melalui media digital, media sosial, teknologi informasi dan kecerdasan artifisial.

Lebih jauh, Dr. Djumala, yang pernah menjabat  sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan PBB, menandaskan bahwa “ideological resilience’’ (ketahanan ideologis) tidak berarti menolak ide dan pemikiran dari luar.

Ketahanan ideologis merujuk kepada kemampuan masyarakat untuk terbuka terhadap dunia sekaligus memiliki daya kritis dan daya saring terhadap nilai dari luar yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa.

Keterbukaan tanpa ketahanan dapat membuat masyarakat kehilangan orientasi. Sebaliknya, ketahanan tanpa keterbukaan dapat menjadikan bangsa terisolasi dari pergaulan dunia.

”Di era keterbukaan dan koneksitas global saat ini, yang diperlukan Indonesia adalah masyarakat yang terbuka terhadap pemikiran dunia tetapi tetap memegang nilai yang mengakar pada bumi Indonesia (open-minded but value-grounded),” tuturnya.

Dubes Djumala menekankan bahwa Pancasila merupakan sumber utama ketahanan ideologis Indonesia. Pancasila bukan sekadar fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam negeri, tetapi juga dapat menjadi strategic asset bagi diplomasi Indonesia.

Nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan sosial dan penghormatan terhadap keberagaman memiliki relevansi universal dan dapat menjadi modal normatif Indonesia dalam membangun kerja sama serta menghadapi fragmentasi geopolitik.

Dengan diakuinya Pancasila dalam pidato Bung Karno To Build the Wolrd Anew di PBB pada 1960 sebagai Memory of the Wolrd (Warisan Arsip Dunia) oleh PBB-UNESCO, Indonesia memiliki modal diplomatik untuk memberi inspirasi bagi bangsa-bangsa lain untuk membangun tata dunia yang lebih berkeadilan.

“Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi negara di dalam negeri, tetapi juga sebagai strategic asset untuk diplomasi di luar negeri. Nilai Pancasila dapat memperkuat karakter diplomasi Indonesia;  terbuka tetapi berakar, aktif tetapi tidak kehilangan arah, dan mampu berinteraksi dengan berbagai kekuatan tanpa kehilangan jati diri,” pungkas Dubes Djumala. *