Jakarta, INDONEWS.ID – Malaysia mulai memulangkan 1.476 warga Myanmar, termasuk pengungsi Rohingya, ke Myanmar di tengah peringatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa kondisi keamanan di negara tersebut belum memungkinkan untuk pemulangan yang aman dan bermartabat.

Pemulangan tahap pertama berlangsung pada Selasa (29/9/2026) sebagai bagian dari kesepakatan Malaysia dan Myanmar untuk mengembalikan sekitar 5.000 orang secara bertahap. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan proses pemulangan dilakukan secara sukarela setelah para pengungsi menjalani prosedur yang disepakati kedua negara.

"Sebanyak 1.476 pengungsi memulai tahap pertama setelah menjalani proses yang disepakati kedua negara," kata Anwar dalam unggahan di X, Selasa (29/9).

Puluhan bus dilaporkan tiba di sebuah stadion dekat pangkalan Angkatan Laut Malaysia di Lumut, Perak. Dari lokasi tersebut, para peserta program pemulangan kemudian dibawa menuju kapal untuk diberangkatkan ke Myanmar. Pemerintah Malaysia menyebut dua kapal perang Angkatan Laut Myanmar dan sebuah kapal rumah sakit digunakan dalam proses tersebut.

Pemerintah Malaysia menyatakan pemulangan dilakukan secara sukarela. Namun, UNHCR menegaskan tidak terlibat dalam operasi tersebut dan sebelumnya telah memperingatkan bahwa konflik serta kekerasan masih berlangsung di Myanmar.

Menurut UNHCR, pemulangan pengungsi harus dilakukan secara sukarela, berdasarkan keputusan yang benar-benar dipahami dan dilakukan dalam kondisi aman serta bermartabat. Kondisi tersebut, menurut badan PBB itu, belum terpenuhi di Myanmar.

Kementerian Dalam Negeri Malaysia tidak memberikan komentar khusus mengenai peringatan UNHCR dan merujuk pada pernyataan sebelumnya bahwa program tersebut bersifat sukarela.

Anwar mengatakan persoalan pengungsi dan warga Myanmar telah menjadi persoalan yang berlangsung selama puluhan tahun dan membebani Malaysia dari sisi keamanan, sosial, serta tata kelola. Pemerintah Malaysia, kata Anwar, mengambil langkah lebih terstruktur melalui penegakan hukum, koordinasi antarinstansi, serta kerja sama dengan negara asal para pengungsi.

Pemulangan tersebut berlangsung ketika konflik bersenjata masih berkecamuk di Myanmar, termasuk di Negara Bagian Rakhine yang menjadi wilayah asal sebagian besar Rohingya.

Ketua bersama Arakan Rohingya National Council (ARNC), Nay San Lwin, mengatakan kondisi tersebut membuat pemulangan Rohingya sangat berisiko. Menurut Nay, militer Myanmar telah kehilangan kendali atas sebagian besar wilayah asal Rohingya, sementara pertempuran antara militer Myanmar dan Arakan Army masih berlangsung.

"Rohingya terjebak di tengah-tengahnya," kata Nay, dikutip Al Jazeera. Ia juga menuduh baik militer Myanmar maupun Arakan Army melakukan kekerasan terhadap Rohingya.

Peringatan tersebut datang di tengah laporan kekerasan terbaru di Rakhine. PBB pada 29 September menyatakan keprihatinan atas serangan udara militer Myanmar di Kyauktaw yang dilaporkan menewaskan sedikitnya 50 orang. PBB menilai kekerasan yang masih berlangsung menunjukkan kondisi Myanmar belum aman bagi kepulangan pengungsi dan warga yang terlantar.

Lebih dari 126 Ribu Rohingya di Malaysia

Malaysia hingga Februari 2026 menampung lebih dari 126.144 pengungsi Rohingya. Negara tersebut bukan pihak pada Konvensi Pengungsi PBB 1951 dan tidak secara formal memberikan status pengungsi, meski selama bertahun-tahun menjadi tempat berlindung bagi Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar.

Gelombang kekerasan besar pada 2017 menyebabkan lebih dari 700.000 Rohingya melarikan diri dari Myanmar, terutama menuju Bangladesh, tetapi juga ke Malaysia, India dan negara-negara lain.

Myanmar sendiri tidak mengakui Rohingya sebagai kelompok etnis dengan akar lokal dan kerap menyebut mereka sebagai "Bengali", yang merujuk pada klaim bahwa mereka merupakan pendatang dari Bangladesh.

Pemerintah Myanmar sebelumnya menyatakan akan menjamin kepulangan yang aman dan bermartabat. Namun, program pemulangan Malaysia kini menghadapi sorotan dari PBB dan organisasi hak asasi manusia karena berlangsung ketika perang dan kekerasan di Myanmar masih terus terjadi.