Dari Departemen Penerangan ke Era Algoritma: Membaca Evolusi Komunikasi Negara

Oleh: Brigjen (Purn.) MJP Hutagaol

Pergantian Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menjadi Syahganda Nainggolan menarik perhatian publik.

Tetapi menurut saya, persoalan yang lebih penting bukan sekadar siapa yang menjadi Kepala Bakom.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah:

Mengapa Presiden Prabowo membentuk Bakom, sementara Indonesia sudah memiliki Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)?

Untuk menjawabnya, kita perlu melihat perjalanan komunikasi negara Indonesia secara lebih panjang.

DARI DEPARTEMEN PENERANGAN KE BAKOM

Bagi generasi yang mengalami pemerintahan Orde Baru, istilah Departemen Penerangan tentu tidak asing.

Pada masa itu, Departemen Penerangan mempunyai peran penting dalam sistem komunikasi pemerintah. Sejarah resmi Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat bahwa sejak 1966 Departemen Penerangan antara lain diarahkan untuk membentuk dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah serta berfungsi sebagai juru bicara pemerintah.

Pada 1971 bahkan dibangun sistem komunikasi yang lebih terintegrasi melalui koordinasi berbagai unsur penerangan, termasuk pembentukan BAKOHUMAS dan BAKOPEN.

Kemudian zaman berubah.

Pada era Reformasi, Departemen Penerangan dibubarkan dan fungsi komunikasi pemerintah mengalami berbagai perubahan kelembagaan, hingga akhirnya berkembang menjadi kementerian yang menangani komunikasi dan informasi, dan sekarang menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital.

Artinya, ada satu hal yang tetap:

Negara selalu membutuhkan komunikasi dengan rakyat.

Yang berubah adalah lingkungan, teknologi, struktur masyarakat, dan cara informasi bergerak.

Karena itu, Bakom tidak tepat dipahami sebagai kembalinya Departemen Penerangan.

Lebih tepat melihat Bakom sebagai bentuk baru dari kebutuhan negara untuk mengelola komunikasi pemerintahan dalam lingkungan informasi yang sudah berubah secara fundamental.

MENGAPA PRESIDEN PRABOWO MEMBENTUK BAKOM?

Di sinilah perkembangan pemerintahan Presiden Prabowo menjadi menarik.

Sebelum Bakom, terdapat Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) yang dipimpin Hasan Nasbi.

Kemudian pada 17 September 2025, Presiden Prabowo melantik Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Setahun berikutnya, pada 27 April 2026, Muhammad Qodari dilantik menggantikannya. Pada 2 Oktober 2026, Presiden Prabowo kembali melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Bakom, bersama Fadli Tri Hartono sebagai Wakil Kepala.

Jadi, secara formal Bakom sudah mengalami tiga kepala: Angga Raka Prabowo, Muhammad Qodari, dan Syahganda Nainggolan.

Pergantian ini jangan buru-buru dibaca hanya sebagai pergantian personalia.

Justru dapat menjadi kesempatan untuk melihat apakah arsitektur komunikasi pemerintahan yang dibangun Presiden Prabowo sedang mencari bentuk yang paling sesuai dengan zaman.

Dengan kata lain, yang sedang diuji bukan hanya orangnya.

Yang sedang diuji adalah model komunikasinya.

BAKOM DAN KOMDIGI BUKAN HAL YANG SAMA

Lalu mengapa masih diperlukan Bakom jika sudah ada Komdigi?

Karena persoalan komunikasi negara hari ini sangat luas.

Komdigi menangani urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital, termasuk ekosistem digital, teknologi pemerintahan, ruang digital, perlindungan data, dan komunikasi publik.

Sementara Bakom dapat dipahami dalam perspektif yang lebih khusus: bagaimana pemerintah sebagai satu kesatuan menjelaskan arah, kebijakan, program dan hasil pemerintahan kepada masyarakat, sekaligus menangkap kembali respons masyarakat untuk menjadi bahan komunikasi dan masukan bagi pemerintah.

Dengan demikian pertanyaannya bukan hanya:

“Apa yang ingin disampaikan pemerintah?”

Tetapi juga:

“Apa yang dipahami masyarakat?”

Dan yang lebih penting:

“Apa yang harus didengar kembali oleh pemerintah?”

Di sinilah komunikasi negara memasuki tahap baru.

DARI KOMUNIKASI SATU ARAH MENJADI DUA ARAH

Pada 2 Oktober 2026, ketika melantik Syahganda dan Fadli, Presiden Prabowo menekankan komunikasi pemerintah sebagai alat untuk memperkuat persatuan nasional.

Syahganda menyampaikan bahwa komunikasi Bakom bukan hanya menyampaikan program, tetapi juga menjelaskan pemikiran dan arah kebijakan Presiden kepada masyarakat. Ia juga menyebut perlunya mempertimbangkan perkembangan AI dan algoritma digital.

Dua hari kemudian, Presiden kembali menekankan komunikasi pemerintah yang sederhana dan dialogis: bukan hanya menyampaikan program, hasil dan manfaatnya, tetapi juga mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.

Ini sangat penting.

Sebab jika komunikasi hanya bergerak:

PEMERINTAH → MASYARAKAT

maka komunikasi masih satu arah.

Tetapi jika menjadi:

PEMERINTAH → MASYARAKAT → RESPONS → PEMERINTAH

maka komunikasi telah berubah menjadi sistem umpan balik pemerintahan.

Dan menurut saya, di situlah nilai strategis Bakom.

MENGAPA ERA ALGORITMA BERBEDA?

Dahulu pemerintah terutama berhadapan dengan media.

Sekarang pemerintah berhadapan dengan media sekaligus algoritma.

Satu pernyataan dapat diterima jutaan orang, tetapi tidak selalu dengan pemahaman yang sama.

Pesan dapat dipotong.

Dapat diberi konteks baru.

Dapat diperkuat oleh algoritma.

Dapat pula tenggelam di antara jutaan informasi lainnya.

Karena itu, tantangan komunikasi pemerintah hari ini bukan sekadar:

Bagaimana menyampaikan informasi dengan cepat?

Tetapi:

Bagaimana memastikan informasi menghasilkan pemahaman yang benar?

Di era AI, bahkan kemampuan mesin menghasilkan dan menyebarkan informasi berkembang jauh lebih cepat daripada kemampuan manusia memeriksa dan memahaminya.

Maka komunikasi negara membutuhkan sesuatu yang lebih tinggi daripada sekadar publikasi.

Ia membutuhkan kecerdasan membaca manusia dan masyarakat.

UJIAN SYAHGANDA BUKAN SEKADAR MENJADI JURU BICARA

Dengan latar belakang Syahganda yang selama ini dikenal aktif menyampaikan pandangan kritis di ruang publik, kehadirannya di Bakom menjadi menarik untuk diamati.

Bukan untuk buru-buru menyimpulkan berhasil atau tidak berhasil.

Pertanyaannya justru:

Bisakah perspektif kritis dan dialogis diterjemahkan menjadi komunikasi pemerintahan yang efektif, objektif, konstitusional, dan tetap mampu memperkuat persatuan nasional?

Ini bukan semata persoalan pribadi Syahganda.

Ini adalah ujian terhadap model komunikasi pemerintah itu sendiri.

Jika Bakom hanya menjadi tempat menyampaikan keberhasilan pemerintah, maka fungsi komunikasinya masih sempit.

Tetapi jika Bakom mampu menjelaskan kebijakan dengan bahasa sederhana, memahami persepsi masyarakat, mendengar kritik, menemukan sumber kesalahpahaman, lalu membawa umpan balik tersebut kembali kepada pembuat kebijakan, maka komunikasi pemerintah telah memasuki tingkat yang berbeda.

APA UKURAN KEBERHASILAN BAKOM?

Menurut saya, keberhasilan Bakom tidak cukup diukur dari berapa banyak berita yang muncul.

Tidak pula semata-mata dari seberapa viral sebuah pesan pemerintah.

Ukuran yang lebih strategis adalah:

Apakah masyarakat memahami arah kebijakan pemerintah?

Apakah pemerintah memahami apa yang dirasakan masyarakat?

Apakah kritik dapat menjadi bahan koreksi sebelum berkembang menjadi krisis?

Apakah kesalahpahaman dapat diluruskan sebelum berubah menjadi konflik persepsi?

Dan akhirnya:

Apakah komunikasi pemerintah mampu memperkuat kepercayaan dan persatuan nasional?

Di sinilah komunikasi berubah dari sekadar pekerjaan kehumasan menjadi bagian dari kecerdasan negara.

DARI INFORMASI MENUJU KECERDASAN NEGARA

Dari Departemen Penerangan menuju Bakom, yang berubah bukan kebutuhan negara untuk berkomunikasi dengan rakyat.

Yang berubah adalah dunia tempat komunikasi itu berlangsung.

Dahulu negara berhadapan dengan saluran informasi yang relatif terbatas.

Sekarang negara berhadapan dengan ekosistem informasi yang tidak pernah tidur.

Dahulu pemerintah terutama bertanya:

“Apa yang harus kita sampaikan?”

Sekarang pertanyaannya harus berkembang menjadi:

“Apa yang harus kita sampaikan, bagaimana masyarakat memahaminya, apa yang masyarakat rasakan, dan apa yang harus pemerintah pelajari kembali dari masyarakat?”

Karena itu, Bakom seharusnya tidak berhenti sebagai corong pemerintah.

Ia harus menjadi salah satu jembatan kecerdasan antara pemerintah dan rakyat.

Pemerintah yang hanya pandai berbicara menghasilkan informasi.

Pemerintah yang mampu mendengar menghasilkan pemahaman.

Dan pemerintah yang mampu mengubah pemahaman menjadi kepercayaan sedang membangun kekuatan bangsa.

Brigjen (Purn.) MJP Hutagaol