Jakarta, INDONEWS.ID - Menyambut momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menghadirkan kajian berbasis Survei UMKM terhadap pelaku usaha formal dan informal. Kajian ini menyoroti keterlibatan UMKM dalam rantai pasok terhadap program Makan Berigizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Ekonom Indef yang juga Ketua Tim Riset MBG dan KDMP, Dzulfian Sjafrian, mengatakan, survei tersebut merupakan sumbangsih untuk penyempurnaan desain dua kebijakan yang dinilai berniat baik tersebut.

”Program MBG dan KDMP merupakan dua program strategis pemerintah yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui perluasan pasar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” ujarnya melalui pernyataan yang dikutip di Jakarta, Kamis (22/10).

Penelitian ini, katanya, bertujuan mengevaluasi keterlibatan UMKM, mengidentifikasi manfaat dan peluang ekonomi kedua program tersebut, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.

Dia mengatakan, MBG dan KDMP harus dirancang sebagai satu ekosistem agar manfaatnya bisa dirasakan UMKM lokal. Kedua program tersebut berpotensi menjadi penggerak ekonomi lokal. Namun, manfaatnya bagi UMKM belum optimal.

Sebanyak 22 Persen Responden Alami Penurunan Usaha Akibat MBG

Berdasarkan penelitian, pihaknya menemukan bahwa adanya kesenjangan antara jangkauan program dan keterlibatan UMKM.

”Meskipun 97 persen responden mengenal MBG dan program tersebut telah hadir di 92 persen desa/kelurahan responden, hanya 5 persen UMKM formal dan 1 persen UMKM informal yang bermitra atau menjajaki kemitraan,” ujarnya.

Pihaknya juga menemukan bahwa partisipasi dalam KDMP bahkan lebih rendah lagi. ”Sekitar 80 persen UMKM belum melihat peluang usaha baru yang tercipta dari kedua program tersebut. Mengindikasikan rendahnya efek pengganda (multiplier effect) dari program ini,” ungkapnya.

Sementara itu, pihaknya juga menemukan bahwa sebanyak 22 persen responden melaporkan penurunan kegiatan usaha akibat MBG, sedangkan hanya 5 persen yang mengalami peningkatan.

Dampak negatif khususnya sangat dirasakan oleh UMKM informal. ”Temuan ini mengindikasikan terjadinya substitusi permintaan dan terkonsentrasinya manfaat ekonomi pada pelaku tertentu, serta minimnya efek tetesan (trickle-down effect) dari kedua program ini,” tuturnya.

Penelitian menyimpulkan bahwa besarnya belanja pemerintah yang berjumlah ratusan triliun tidak secara otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan dirasakan oleh pelaku UMKM.

Dia mengatakan, efektivitas program bergantung pada kemampuan mengintegrasikan UMKM ke dalam rantai pasok sekaligus meminimumkan dampak persaingan terhadap usaha yang telah beroperasi.

Rekomendasi: KDMP Manjadi Jembatan UMKM Menuju Rantai Pasok MBG

Dzulfian mengatakan, penelitian ini merekomendasikan pengadaan UMKM lokal yang lebih luas dan inklusif, penyederhanaan prosedur dan skala pengadaan, kepastian pembayaran pemasok, pengembangan pembiayaan berbasis kontrak, serta penguatan KDMP sebagai agregator produksi dan distribusi lokal.

”Jika rekomendasi ini dilakukan, dampak ekonomi MBG dan KDMP dapat tersebar secara lebih luas dan merata,” ujarnya.

Dzulfian mengatakan, belanja program perlu berputar di ekonomi lokal. Jika hal ini terjadi maka KDMP bisa menjadi jembatan UMKM ke rantai pasok MBG.

Karena itu, INDEF merekomendasikan beberapa langkah perbaikan ke depan. Pertama, membuka data kebutuhan pasokan per dapur MBG dan KDMP.

Kedua, menetapkan target belanja dari UMK lokal.

Ketiga, menerbitkan kontrak berjangka standar yang bisa menjadi dasar pembiayaan.

Keempat, membuka jalur naik kelas bagi UMKM informal.

Kelima, memitigasi efek substitusi, dengan menjadikan kantin sekolah mitra dapur MBG dan KDMP sebagai grosir bagi warung.

Riset INDEF tersebut dilakukan terkait pandangan dan keterlibatan UMKM dalam kedua ekosistem tersebut. Penelitian dilakukan dengan survei primer tatap muka dengan mengambil 1806 responden di seluruh Indonesia pada Agustus 2026.

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei terhadap pelaku UMKM formal dan informal di berbagai wilayah Indonesia pada Agustus 2026, dengan analisis deskriptif. *