Desak Penindakan terhadap Bad Actors, MSCI: Harus Disingkirkan dari Persoalan Pasar Saham Indonesia

Jakarta, INDONEWS.ID – Penyedia indeks saham global Morgan Stanley Capital International (MSCI) menyoroti persoalan mendasar di pasar saham Indonesia. Dalam konferensi melalui sambungan telepon dengan sekitar seratus investor, pejabat MSCI mengungkapkan bahwa persoalan yang dihadapi Indonesia bukan terletak pada indeks, melainkan pada kondisi pasar itu sendiri.

Dalam laporan Bloomberg, Kamis (22/10/2026), Managing Director MSCI Raman Aylur Subramanian menyatakan bahwa kasus Indonesia bukanlah masalah indeks, melainkan masalah pasar.

Menurut Subramanian dalam panggilan konferensi itu, reformasi diperlukan untuk menyingkirkan "pihak-pihak yang berperilaku buruk (bad actors)". Pernyataan Subramanian membuat satu hal menjadi jelas, saat Indonesia berkejaran dengan waktu untuk mencegah penurunan dua kali status pasar saham mereka, Indonesia perlu meyakinkan MSCI dan investor global bahwa mereka bisa meregulasi secara efektif pasar sahamnya. Peringatan dari MSCI pada pekan lalu eksplisit bahwa aturan-aturan baru saja tidak cukup untuk membalikkan keadaan. Dengan sedikit waktu yang dimiliki Indonesia yakni hingga Juni 2027, tantangan bagi para pemegang kebijakan di Indonesia adalah untuk membangun suatu penegakan hukum yang meyakinkan, mengungkap kepemilikan yang tidak transparan, menyelidiki perdagangan yang mencurigakan, serta menjatuhkan sanksi tegas termasuk terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan sejumlah kelompok bisnis paling berpengaruh di negara tersebut.

Tugas dari MSCI untuk Indonesia dinilai sangat berat, mengingat posisi Indonesia di pasar global sedang dipertaruhkan. Perubahan status menjadi pasar mandiri (standalone market) akan mengeluarkan Indonesia bahkan dari kategori pasar perbatasan (frontier market) menurut penyedia indeks, yang berpotensi memicu arus keluar modal hingga miliaran dolar. Hal ini terjadi setelah investor global mencatatkan penjualan bersih saham lokal senilai 5,3 miliar dolar AS sepanjang tahun ini—angka yang diprediksi akan menjadi arus keluar terbesar yang pernah tercatat.

Pada Rabu (21/10/2026), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi menegaskan reformasi pasar modal Indonesia akan terus berjalan di tengah sorotan MSCI terhadap pasar saham domestik. Frederica mengatakan reformasi dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas, likuiditas, dan transparansi pasar modal Indonesia, sekaligus memperkuat daya tariknya sebagai tujuan investasi jangka panjang.

"Pokoknya reformasi pasar modal jalan terus. Kita melihat bagaimana supaya dukungan Presiden juga, supaya pasar modal Indonesia itu semakin kredibel. Makanya reformasi harus kita lakukan, semakin kredibel, semakin likuid, semakin transparan, dan menjadi rumah untuk long-term investment buat masyarakat Indonesia," kata Frederica di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Ia menegaskan langkah pembenahan pasar modal tidak semata-mata dilakukan sebagai respons terhadap satu penyedia indeks global tertentu. Menurutnya, upaya perbaikan telah berjalan sejak Januari 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita kan melakukan perbaikan bukan karena satu global index provider tertentu, tapi memang kalau lihat dari Januari, sesuai arahan Bapak Presiden, kita melakukan perbaikan-perbaikan yang masih kurang," terangnya.

Frederica menjelaskan aspek yang menjadi perhatian dalam reformasi tersebut meliputi integritas, transparansi, dan likuiditas pasar modal.

Meski menilai sejumlah indikator pasar modal Indonesia cukup baik dibandingkan negara lain, Frederica mengakui masih terdapat aspek yang perlu diperkuat, terutama penegakan aturan (enforcement).

Menurut Frederica, OJK telah mengambil langkah penegakan aturan melalui pengenaan denda terbesar sepanjang sejarah pasar modal Indonesia yang diumumkan pada Jumat sebelumnya. Ia memastikan penegakan aturan akan terus dilanjutkan.

Terkait kemungkinan Indonesia turun status menjadi standalone market, Frederica tidak ingin berspekulasi mengenai besaran potensi arus modal keluar (capital outflow). Ia menegaskan pemerintah dan otoritas terkait terus berupaya mempertahankan posisi Indonesia sebagai pasar negara berkembang (emerging market).

"Kita tetap berusaha supaya Indonesia tetap di emerging market. Makanya kita semua didukung oleh Bapak Presiden, semua kementerian tadi, di mana Indonesia tetap bisa perbaikan dan bisa, moga-moga tetap bisa di posisi sekarang," ujarnya.