Oleh Antony Zeidra Abidin

 Saya menulis esai ini dari Moskwa, sebuah kota yang namanya kerap muncul dalam pemberitaan tentang perang, sanksi, dan persaingan kekuatan besar. 

Jarak dari Indonesia membuat saya memikirkan satu pertanyaan: seberapa siap negeri kita menghadapi guncangan dunia?

Perjalanan singkat tidak cukup untuk memahami seluruh keadaan Rusia, sebagaimana berita dari jauh tidak cukup untuk menggambarkan kehidupan masyarakatnya. 

Karena itu, Moskwa dalam tulisan ini bukan kesimpulan tentang Rusia, melainkan titik berangkat untuk merenungkan ketahanan Indonesia.

Konflik Rusia–Ukraina, ketegangan di Timur Tengah, dan persaingan di sekitar Taiwan memiliki latar serta dinamika berbeda. Namun, semuanya mengingatkan bahwa krisis internasional dapat meluas dampaknya jauh melampaui wilayah tempat konflik berlangsung.

Indonesia mungkin tidak menjadi pihak yang bertempur. Akan tetapi, gangguan jalur pelayaran, lonjakan harga energi, perubahan arus perdagangan, atau gejolak pasar keuangan dapat terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Harga barang dapat naik, biaya produksi membesar, dan tekanan terhadap anggaran negara meningkat. 

Ketika dampaknya menumpuk, keluarga berpendapatan rendah dan usaha kecil biasanya memiliki ruang paling sempit untuk bertahan.

Maka, membicarakan potensi eskalasi global bukan berarti meramalkan Perang Dunia Ketiga. Ini adalah ajakan agar pemerintah dan masyarakat memikirkan risiko, menyiapkan pilihan, serta mengurangi kerentanan sebelum krisis datang.

Ketahanan nasional tidak cukup diukur dari jumlah alutsista atau besarnya anggaran pertahanan. 

Ketahanan juga terlihat dari kemampuan menjaga pangan, energi, layanan kesehatan, komunikasi, dan stabilitas ekonomi ketika pasokan atau perdagangan terganggu.

Indonesia perlu mengetahui dengan jujur ketergantungannya pada pemasok, teknologi, komponen industri, dan jalur logistik tertentu. 

Tanpa pemetaan itu, pemerintah sulit menentukan persediaan yang perlu dijaga atau alternatif yang harus disiapkan.

Cadangan strategis memang penting, tetapi tidak boleh hanya menjadi angka dalam dokumen. 

“Cadangan perlu dikelola, diperbarui, diuji distribusinya, dan diarahkan kepada kebutuhan nyata masyarakat ketika rantai pasok menghadapi gangguan.

Diversifikasi juga tidak berarti menutup diri dari perdagangan dunia. Artinya, Indonesia menghindari ketergantungan berlebihan pada satu sumber, sambil memperkuat produksi dalam negeri dan membangun hubungan ekonomi yang saling menguntungkan.

Dalam keadaan krisis, kabinet harus mampu bergerak sebagai satu pemerintahan. Pembagian tanggung jawab perlu jelas: siapa memimpin, siapa menyediakan data, siapa mengambil keputusan, dan bagaimana pemerintah pusat berkoordinasi dengan daerah.

Koordinasi bukan sekadar rapat atau pembentukan satuan tugas. Setiap rencana harus memiliki tenggat, anggaran, indikator kesiapan, serta pejabat yang bertanggung jawab atas hasilnya, sehingga masyarakat dapat menilai apakah kebijakan benar-benar berjalan.

Pemerintah juga perlu berlatih menghadapi beberapa skenario. Gangguan energi, tekanan pada nilai tukar, serangan siber, disinformasi, dan hambatan logistik menuntut respons berbeda, tetapi semuanya memerlukan komunikasi dan kerja sama lintas lembaga.

Kesiapan ekonomi bukan hanya soal menjaga angka pertumbuhan. Negara juga harus mampu melindungi daya beli, memastikan bantuan mencapai kelompok rentan, serta menjaga usaha kecil agar tidak menjadi korban pertama saat biaya dan permintaan berubah.

Kebijakan bantuan harus tepat sasaran dan dapat disalurkan dengan cepat. Pada saat yang sama, belanja negara perlu dikelola hati-hati agar pemerintah masih mempunyai ruang untuk merespons krisis tanpa mengorbankan kebutuhan jangka panjang.

Pertahanan Indonesia pun perlu disesuaikan dengan tantangan yang mungkin dihadapi. Pengawasan wilayah laut dan udara, keamanan siber, perlindungan infrastruktur penting, logistik, serta kemampuan merawat peralatan sama pentingnya dengan pengadaan baru.

Kemampuan pertahanan yang mahal tetapi sulit dirawat tidak akan menghasilkan kesiapan berkelanjutan. Setiap keputusan pengadaan perlu memperhitungkan biaya sepanjang masa pakai, ketersediaan suku cadang, pelatihan personel, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan nasional.

Diplomasi bebas aktif merupakan bagian penting dari ketahanan Indonesia. Prinsip itu memberi ruang untuk menjaga hubungan dengan berbagai pihak, mendorong deeskalasi, dan mengambil sikap berdasarkan kepentingan nasional, bukan tekanan untuk mengikuti persaingan blok.

Namun, diplomasi harus ditopang kemampuan membaca risiko dan menyampaikan posisi secara konsisten. 

Indonesia perlu menjaga saluran komunikasi, memperkuat kerja sama kawasan, dan menolak anggapan bahwa ketidakberpihakan berarti tidak memiliki kepentingan atau prinsip.

Ancaman modern juga menyasar kepercayaan masyarakat. Informasi palsu dan polarisasi dapat menghambat respons krisis, sehingga pemerintah perlu menyampaikan informasi dengan cepat, jujur, dan dapat diperiksa, termasuk mengakui ketidakpastian ketika fakta belum lengkap.

Di sinilah kebebasan pers, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil memiliki peran penting. 

Kritik yang berbasis bukti dapat menemukan titik lemah kebijakan lebih awal dan mencegah pemerintah mengira kesiapan sudah memadai hanya karena laporan terlihat baik.

Pengawasan parlemen juga harus berjalan substantif. Anggaran, kebijakan darurat, pengadaan, dan pelaksanaan program perlu diperiksa tanpa menghambat tindakan yang memang mendesak, dengan tetap menghormati hukum dan kewenangan masing-masing lembaga.

Jika institusi gagal menjalankan kewajibannya, dampaknya dapat berantai: keputusan terlambat, bantuan salah sasaran, anggaran tidak efektif, dan kepercayaan publik menurun. Negara kemudian menjadi lebih sulit merespons krisis, sementara masyarakat menanggung beban lebih besar.

Kekuasaan yang cepat tanpa akuntabilitas berisiko disalahgunakan. Sebaliknya, pengawasan yang tidak mampu membedakan kebutuhan mendesak dari penyimpangan dapat menghambat tindakan pemerintah; keduanya harus diseimbangkan melalui aturan jelas dan evaluasi terbuka.

Ini 

Bagi pemerintahan Presiden Prabowo, tantangan strategisnya ialah memastikan seluruh agenda ketahanan memiliki prioritas, pembiayaan, ukuran keberhasilan, serta pengawasan yang dapat dipercaya. Keberhasilan tidak cukup dinilai dari pengumuman kebijakan, melainkan dari kesiapan nyata saat diuji.

Parlemen, akademisi, dunia usaha, mahasiswa, media, dan organisasi masyarakat sipil perlu dilibatkan dalam pembahasan tersebut. 

Ketahanan nasional terlalu penting untuk hanya menjadi urusan segelintir lembaga atau bahan pidato ketika krisis sedang berlangsung.

Menulis dari Moskwa membuat saya semakin sadar bahwa jarak geografis tidak selalu melindungi Indonesia dari dampak konflik. Namun, risiko global juga tidak menentukan nasib kita sepenuhnya; pilihan kebijakan dan mutu institusi turut membentuk kemampuan bertahan.

Indonesia tidak dapat mengendalikan perang di tempat lain, tetapi dapat memperkuat ekonomi, melindungi masyarakat, menjaga persatuan, dan mempertahankan diplomasi yang mandiri. 

Kesiapsiagaan bukan tanda kepanikan, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap masa depan.

Pada akhirnya, ketahanan terbaik lahir dari negara yang efektif sekaligus demokratis. 

Bila institusinya bekerja sesuai konstitusi, kebijakannya terbuka terhadap koreksi, dan masyarakatnya dilibatkan, Indonesia akan memiliki peluang lebih baik menghadapi dunia yang tidak pasti.

Moskwa, 25 Oktober 2026.