Jakarta, INDONEWS.ID - Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan mengingatkan agar Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tetap fokus pada tujuan pembentukannya: menekan kebocoran ekspor dan memperkuat pengawasan perdagangan komoditas sumber daya alam (SDA).

Hal ini disampaikan terkait pernyataan Presiden Prabowo soal pentingnya ekspor satu pintu melalui DSI.

“Keberhasilan DSI harus diukur dari kemampuannya memperkuat pengawasan, meningkatkan transparansi transaksi, dan memastikan nilai ekspor tercatat secara akurat,” ujar Herry dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (25/10/2026).

Cakupan komoditas DSI saat ini meliputi batu bara, minyak sawit, dan ferro alloy. Nilai perdagangan ketiganya besar, sehingga butuh sistem yang mampu mengidentifikasi penyimpangan transaksi ekspor.

Herry menegaskan, DSI harus menjadi instrumen penguatan tata kelola ekspor, bukan sekadar entitas bisnis baru. Orientasi bisnis yang terlalu dominan berisiko menggeser tujuan awalnya.

“Jangan sampai DSI sibuk membangun diri sebagai perusahaan eksportir, sementara kebocoran dan lemahnya pengawasan transaksi tidak selesai. DSI perlu fokus pada penegakan tata kelola ekspor, bukan berlomba menjadi pelaku usaha di pasar internasional,” ungkapnya.

Menurut Herry, ekspor satu pintu perlu diikuti sistem pengawasan terintegrasi. DSI harus menghubungkan data transaksi ekspor, nilai penjualan, volume komoditas, dan harga pasar internasional. Dengan begitu, anomali harga dan volume, termasuk indikasi under-invoicing dan transfer pricing yang mengurangi penerimaan negara, dapat terdeteksi.

DSI juga tidak boleh menduplikasi fungsi kementerian dan lembaga yang sudah berwenang di bidang perdagangan, perpajakan, kepabeanan, dan pengawasan.

“Yang dibutuhkan adalah integrasi data dan pengawasan yang efektif. DSI harus memberi nilai tambah lewat pencocokan data, verifikasi transaksi, dan identifikasi risiko, bukan menambah lapisan birokrasi bagi pelaku usaha,” jelasnya.

Herry menilai keberhasilan DSI tidak semestinya diukur dari besarnya volume ekspor yang disalurkan melalui perusahaan tersebut. Indikator yang lebih relevan adalah akurasi pencatatan nilai ekspor, berkurangnya anomali transaksi, membaiknya kepatuhan pelaku usaha, dan meningkatnya kemampuan pemerintah mendeteksi kebocoran. Dengan indikator itu, pemerintah dapat menilai apakah mekanisme baru ini memperbaiki tata kelola tanpa menambah biaya, memperpanjang proses ekspor, atau mengurangi kepastian usaha.

TradeNet Singapura Bisa Jadi Referensi

Singapura memiliki TradeNet, sistem elektronik terpadu untuk pengajuan dan pemrosesan dokumen perdagangan yang menghubungkan pelaku usaha dengan instansi pemerintah. Pengelolaannya didukung CrimsonLogic, perusahaan solusi teknologi yang memiliki keterkaitan kepemilikan dengan Temasek.

Berkaca pada model itu, Herry menilai DSI perlu menjadi pengelola ekosistem perdagangan terintegrasi, bukan sekadar pelaksana transaksi ekspor.

“Pelajaran penting dari Singapura adalah sistem perdagangan terintegrasi memperkuat pengawasan sekaligus memperlancar proses bisnis. Jangan sampai mekanisme satu pintu justru menjadi lapisan tambahan yang memperlambat perdagangan,” ungkapnya.

Herry menegaskan, DSI dapat memperbaiki tata kelola ekspor SDA jika pemerintah konsisten menjalankan mandat pembentukannya. Kejelasan fungsi, integrasi data, pembagian kewenangan, dan pengawasan terukur menjadi kunci agar kebijakan ini menekan kebocoran tanpa mengorbankan efisiensi dan daya saing ekspor. *