Jakarta, INDONEWS.ID - Pemerintah memutuskan memperpanjang masa kerja guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dan kontraknya berakhir pada Desember 2026. Keputusan ini mencakup sekitar 172.323 guru ditambah sekitar 2.482 guru di lingkungan Kementerian Agama.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan keputusan tersebut dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026). Namun, tidak semua guru honorer otomatis tercakup.

Ada dua syarat yang menjadi penentu. Guru harus mengajar di sekolah negeri dan sudah terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Artinya, guru honorer di sekolah swasta atau yang belum tercatat di Dapodik tidak termasuk dalam keputusan ini.

"Jadi ini diperpanjang masa kerjanya karena habis di Desember 2026 nanti," kata Prasetyo, seperti dikutip dari detikcom.

Perlakuan yang sama juga diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga medis non-ASN yang masa kerjanya berakhir pada waktu yang sama. Prasetyo juga membuka kemungkinan adanya pengaturan khusus terkait batas usia bagi mereka yang kelak ingin mengikuti seleksi PNS.

Pemerintah juga menyebut pegawai PPPK penuh waktu akan diberi kesempatan mengikuti seleksi CPNS mulai 2027. Kesempatan serupa dibuka bagi sekitar 172 ribu guru non-ASN di sekolah negeri sesuai persyaratan yang ditetapkan.

Angka yang paling patut dicermati adalah kebutuhan guru. Pemerintah memperkirakan kekosongan guru mencapai sekitar 464 ribu orang, dan rekrutmen guru CPNS akan dilakukan bertahap mulai 2027.

Hingga berita ini diturunkan, rincian lama perpanjangan kontrak dan aturan teknisnya belum diumumkan dalam bentuk regulasi tertulis. Sejumlah media menyebut perpanjangan berlaku hingga 2027, tetapi pemerintah belum merinci tanggal berakhirnya.*

(Rikard Djegadut)