GERILYA KOGNITIF — SERI 11

MENJAGA KEDAULATAN BERPIKIR, MELINDUNGI KEPENTINGAN NASIONAL, DAN MEMPERKUAT KETAHANAN BANGSA

Brigjen (Purn) MJP.Hutagaol

Jakarta, 6 November 2026

---

1. KEAMANAN NASIONAL TIDAK LAGI HANYA MENYANGKUT WILAYAH FISIK

Selama ini, ketika berbicara tentang keamanan nasional, perhatian kita umumnya tertuju pada pertahanan wilayah, kekuatan militer, penjagaan perbatasan, stabilitas politik, dan keamanan dalam negeri.

Semua itu tetap penting.

Namun, perkembangan teknologi dan persaingan global telah memperluas dimensi keamanan nasional. Informasi, data, teknologi digital, dan persepsi masyarakat kini ikut memengaruhi bagaimana suatu negara mengambil keputusan dan mempertahankan kepentingannya.

Sebuah negara dapat menghadapi tekanan bukan hanya melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui tekanan ekonomi, gangguan infrastruktur digital, manipulasi informasi, serta upaya memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Informasi yang tidak benar dapat menimbulkan kepanikan. Narasi yang terus diperbesar dapat memperuncing perpecahan. Gangguan terhadap sistem digital dapat menghambat pelayanan publik dan kegiatan ekonomi.

Karena itu, keamanan nasional perlu dipahami secara lebih menyeluruh.

Menjaga negara bukan hanya mempertahankan wilayah, tetapi juga melindungi kemampuan bangsa untuk memahami keadaan, menentukan sikap, dan mengambil keputusan secara mandiri.

2. APA HUBUNGAN GERILYA KOGNITIF DENGAN KEPENTINGAN NASIONAL?

Kepentingan nasional mencakup hal-hal mendasar yang menentukan keberlangsungan dan masa depan bangsa.

Di antaranya:

1. Kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Keselamatan rakyat dan stabilitas nasional.

3. Ketahanan energi, pangan, dan sumber daya strategis.

4. Perlindungan data dan infrastruktur informasi penting.

5. Kemandirian ekonomi dan kemampuan teknologi.

6. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

7. Kemampuan Indonesia menentukan kebijakan luar negeri dan arah pembangunan berdasarkan kepentingan nasional.

Gerilya Kognitif menjadi relevan ketika kita memahami bahwa semua kepentingan tersebut juga memiliki dimensi informasi dan persepsi.

Sebagai contoh, persoalan energi tidak hanya menyangkut ketersediaan minyak, gas, listrik, dan sumber energi lainnya. Masyarakat juga perlu memperoleh informasi yang benar tentang kebijakan energi, harga, pasokan, dan dampaknya.

Persoalan pangan tidak hanya menyangkut produksi dan distribusi. Informasi yang keliru mengenai kelangkaan dapat memicu kepanikan dan pembelian berlebihan.

Demikian pula persoalan pertahanan. Informasi mengenai perbatasan, kekuatan militer, dan hubungan internasional harus dipahami berdasarkan data dan konteks, bukan sekadar potongan berita atau narasi yang belum teruji.

Dengan demikian, perebutan persepsi dapat memengaruhi cara masyarakat memahami kepentingan nasional.

3. BAGAIMANA PERSEPSI DAPAT MEMENGARUHI KEAMANAN NEGARA?

Persepsi bukan sekadar pendapat pribadi. Dalam skala masyarakat dan negara, persepsi dapat memengaruhi kepercayaan, dukungan, perilaku, dan keputusan.

Ada lima jalur yang perlu dipahami.

Pertama, kepercayaan publik.

Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap informasi resmi, ruang bagi rumor dan spekulasi dapat semakin besar.

Kedua, persatuan sosial.

Perbedaan pandangan yang tidak dikelola dengan baik dapat dimanfaatkan untuk memperuncing konflik dan memperlemah solidaritas masyarakat.

Ketiga, keputusan ekonomi.

Informasi yang tidak akurat mengenai harga, pasokan, atau kondisi pasar dapat memengaruhi perilaku konsumen dan pelaku usaha.

Keempat, penerimaan terhadap kebijakan.

Kebijakan negara membutuhkan penjelasan yang terbuka dan dapat diperiksa. Ketika komunikasi tidak jelas, masyarakat dapat kesulitan memahami tujuan dan dampaknya.

Kelima, hubungan internasional.

Narasi mengenai suatu negara dapat memengaruhi reputasi, hubungan diplomatik, kerja sama, dan posisi tawar dalam pergaulan internasional.

Namun, perlu dibedakan: tidak setiap perbedaan pendapat, kritik, atau informasi yang keliru merupakan operasi pengaruh terorganisasi.

Untuk menyimpulkan adanya operasi yang terkoordinasi, diperlukan bukti mengenai pelaku, pola kegiatan, koordinasi, tujuan, dan cara penyebarannya.

Kewaspadaan harus dibangun tanpa mengorbankan kebebasan berpikir dan hak masyarakat untuk menyampaikan kritik.

4. INDONESIA MENGHADAPI LINGKUNGAN STRATEGIS YANG SEMAKIN KOMPLEKS

Indonesia memiliki posisi geografis, sumber daya alam, jumlah penduduk, serta kepentingan ekonomi dan politik yang strategis.

Posisi tersebut memberikan peluang besar, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan.

Indonesia berada di kawasan Indo-Pasifik yang menjadi ruang persaingan kepentingan ekonomi, teknologi, perdagangan, dan keamanan berbagai negara.

Di dalam negeri, kita juga menghadapi tantangan yang tidak sederhana:

- Ketahanan energi dan pangan.

- Perlindungan sumber daya alam.

- Keamanan jalur laut dan perbatasan.

- Ketergantungan terhadap teknologi dan infrastruktur digital.

- Perlindungan data pribadi dan data strategis.

- Kesenjangan kemampuan digital masyarakat.

- Penyebaran informasi yang tidak akurat dan manipulasi berbasis teknologi.

Tantangan tersebut saling berkaitan.

Gangguan pada infrastruktur digital dapat memengaruhi pelayanan publik. Gangguan distribusi energi dan pangan dapat menimbulkan keresahan. Informasi yang tidak jelas dapat memperbesar ketidakpercayaan.

Oleh sebab itu, Indonesia perlu membaca ancaman secara terpadu, bukan hanya berdasarkan satu sektor atau satu jenis ancaman.

5. PELAJARAN NYATA: GANGGUAN PUSAT DATA NASIONAL SEMENTARA

Salah satu contoh penting adalah serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 pada Juni 2024.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengidentifikasi gangguan tersebut sebagai serangan Brain Cipher Ransomware. Gangguan yang mulai terjadi pada 20 Juni 2024 berdampak terhadap sejumlah layanan publik, termasuk layanan keimigrasian.

Dalam proses pemulihan, pemerintah menyampaikan bahwa terdapat 282 pengguna atau tenant PDNS 2 yang terdampak.

Peristiwa ini memberikan pelajaran penting bahwa keamanan digital bukan persoalan teknis yang hanya menjadi urusan pengelola komputer dan jaringan.

Ketika sistem yang mendukung pelayanan publik terganggu, dampaknya dapat dirasakan masyarakat, lembaga pemerintah, dan kegiatan ekonomi.

Ada tiga pelajaran yang perlu diperhatikan:

1. Infrastruktur digital penting harus memiliki perlindungan dan pengamanan yang memadai.

2. Cadangan data, pemulihan sistem, dan kesiapan menghadapi krisis harus menjadi bagian dari perencanaan sejak awal.

3. Komunikasi kepada masyarakat harus jelas, jujur, dan tepat waktu agar tidak memperbesar ketidakpastian.

Kasus PDNS 2 merupakan contoh nyata ancaman siber terhadap pelayanan publik. Peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya operasi manipulasi persepsi. Namun, kasus ini menunjukkan bagaimana gangguan digital dapat berkembang menjadi persoalan kepercayaan dan ketahanan nasional apabila tidak ditangani dengan baik.

6. LANDASAN KEBIJAKAN INDONESIA SUDAH ADA, TANTANGANNYA ADALAH PELAKSANAAN

Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan kebijakan untuk menghadapi tantangan keamanan digital.

Salah satu yang penting adalah Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber.

Peraturan ini menjadi acuan bagi instansi penyelenggara negara dan pemangku kepentingan untuk membangun kekuatan serta kapabilitas siber nasional.

Selanjutnya, Peraturan BSSN Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Nasional Keamanan Siber Tahun 2024–2028 menjadi landasan rencana aksi untuk menerjemahkan strategi tersebut ke dalam kegiatan, sasaran, indikator, dan tanggung jawab instansi terkait.

Landasan tersebut menunjukkan bahwa keamanan siber telah menjadi bagian dari kebijakan nasional.

Namun, keamanan siber dan ketahanan kognitif bukanlah hal yang sama.

Keamanan siber terutama melindungi sistem, jaringan, dan aset informasi dari gangguan serta serangan siber.

Ketahanan kognitif memperkuat kemampuan manusia dan masyarakat dalam memahami informasi, mengenali manipulasi, serta mengambil keputusan secara mandiri.

Keduanya harus saling mendukung.

Indonesia memerlukan sistem teknologi yang aman sekaligus masyarakat yang tidak mudah dipengaruhi oleh informasi yang menyesatkan.

7. MEMBANGUN KEMAMPUAN NASIONAL: LIMA BIDANG YANG PERLU DIPERKUAT

Untuk menghadapi tantangan tersebut, ada lima bidang kemampuan yang perlu dikembangkan secara terpadu.

1. INTELIJEN STRATEGIS DAN ANALISIS LINGKUNGAN

Negara perlu memiliki kemampuan membaca perkembangan geopolitik, geoekonomi, teknologi, dan keamanan secara menyeluruh.

Informasi harus dianalisis berdasarkan sumber, konteks, kepentingan, dan kemungkinan dampaknya terhadap Indonesia.

2. KEAMANAN SIBER DAN PERLINDUNGAN DATA

Sistem pemerintahan, energi, keuangan, transportasi, komunikasi, dan infrastruktur penting lainnya membutuhkan perlindungan yang kuat.

Kemampuan mendeteksi gangguan, merespons insiden, memulihkan sistem, dan menjaga data harus terus ditingkatkan.

3. ANALISIS INFORMASI DAN FORENSIK DIGITAL

Indonesia perlu memperkuat kemampuan memeriksa keaslian dokumen, gambar, suara, video, serta pola penyebaran informasi.

Tujuannya bukan mengawasi semua pendapat masyarakat, melainkan mengenali ancaman yang memiliki bukti dan dampak terhadap kepentingan nasional.

4. KOMUNIKASI STRATEGIS NEGARA

Negara perlu menyampaikan informasi yang cepat, akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketika terjadi krisis, masyarakat membutuhkan penjelasan yang jelas: apa yang terjadi, apa dampaknya, tindakan apa yang dilakukan, dan apa yang perlu diketahui masyarakat.

5. KETAHANAN AKAL MASYARAKAT

Pendidikan, literasi digital, kemampuan memeriksa fakta, dan kebiasaan berdialog harus diperkuat.

Masyarakat bukan sekadar penerima informasi. Masyarakat adalah bagian dari kekuatan nasional yang harus mampu berpikir kritis dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab.

Kelima bidang ini membutuhkan kerja sama pemerintah, lembaga keamanan, perguruan tinggi, industri teknologi, media, dan masyarakat.

8. SIAPA MELAKUKAN APA? KERJA SAMA HARUS SESUAI KEWENANGAN

Keamanan nasional tidak dapat dibangun oleh satu lembaga saja.

Setiap institusi memiliki tugas dan kewenangan masing-masing.

Pemerintah dan kementerian/lembaga bertanggung jawab menyusun kebijakan, menjaga pelayanan publik, melindungi kepentingan nasional, serta membangun komunikasi yang transparan.

BSSN menjalankan fungsi pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian sesuai kewenangannya.

TNI menjalankan tugas pertahanan negara sesuai mandat konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Polri menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan masyarakat sesuai kewenangannya.

BIN dan unsur intelijen lainnya melaksanakan tugas intelijen sesuai dasar hukum dan lingkup kewenangan masing-masing.

Perguruan tinggi dan lembaga penelitian berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, riset, dan sumber daya manusia.

Industri teknologi dan media berperan dalam menjaga keamanan sistem, kualitas informasi, dan tanggung jawab dalam penyebaran konten.

Masyarakat berperan menjaga lingkungan sosial, memeriksa informasi, serta menyampaikan kritik dan masukan secara bertanggung jawab.

Koordinasi antarlembaga sangat penting. Namun, koordinasi bukan berarti menghapus batas kewenangan atau menjadikan seluruh institusi berada dalam satu komando tanpa dasar hukum.

Yang dibutuhkan adalah pembagian peran yang jelas, pertukaran informasi yang aman, mekanisme koordinasi, dan pertanggungjawaban.

9. KOMUNIKASI STRATEGIS BUKAN PROPAGANDA DAN BUKAN PEMBUNGKAMAN KRITIK

Dalam menghadapi operasi pengaruh, negara memerlukan kemampuan komunikasi strategis.

Namun, komunikasi strategis harus dipahami secara benar.

Komunikasi strategis bukan sekadar membuat citra pemerintah terlihat baik. Bukan pula menyebarkan pesan yang seragam atau menutupi kelemahan kebijakan.

Komunikasi strategis yang sehat harus berlandaskan:

1. Fakta yang dapat diperiksa.

2. Sumber informasi yang jelas.

3. Penjelasan yang terbuka dan konsisten.

4. Pengakuan apabila terjadi kesalahan.

5. Kesediaan menerima kritik dan koreksi.

6. Penghormatan terhadap hukum dan kebebasan berekspresi.

Negara harus mampu menjelaskan kebijakannya sekaligus mendengarkan masyarakat.

Dalam konteks kepentingan nasional, kepercayaan publik merupakan kekuatan strategis. Kepercayaan tidak dapat dipaksakan melalui pesan komunikasi. Kepercayaan tumbuh dari integritas, transparansi, dan hasil kerja yang dapat dirasakan masyarakat.

Kekuatan komunikasi negara bukan terletak pada banyaknya pesan yang disampaikan, tetapi pada kebenaran informasi dan kepercayaan yang berhasil dibangun.

10. APA YANG PERLU DILAKUKAN INDONESIA?

Ada beberapa arah strategis yang dapat menjadi bahan pemikiran dan pengembangan kebijakan nasional.

Pertama, menyatukan pemahaman tentang ancaman.

Ancaman fisik, ekonomi, siber, informasi, dan persepsi perlu dianalisis dalam satu kerangka lingkungan strategis.

Kedua, membangun kemampuan analisis lintas sektor.

Data dari bidang energi, pangan, ekonomi, pertahanan, teknologi, dan sosial perlu dibaca secara terpadu agar keputusan tidak terjebak pada pandangan sektoral.

Ketiga, memperkuat perlindungan infrastruktur penting.

Sistem energi, komunikasi, transportasi, keuangan, pemerintahan, dan layanan publik harus memiliki kemampuan pencegahan, respons, serta pemulihan ketika terjadi gangguan.

Keempat, membangun sumber daya manusia unggul.

Indonesia membutuhkan tenaga ahli di bidang keamanan siber, intelijen, analisis data, forensik digital, AI, komunikasi strategis, dan kajian geopolitik.

Kelima, memperkuat kepercayaan publik.

Pemerintah harus memberikan informasi yang dapat diperiksa dan menyelesaikan persoalan nyata masyarakat.

Keenam, mengembangkan kerja sama internasional.

Indonesia perlu bekerja sama dengan negara lain dalam menghadapi kejahatan siber, disinformasi lintas negara, perlindungan infrastruktur, dan perkembangan teknologi.

Seluruh langkah tersebut harus dilakukan dengan menghormati hukum, kedaulatan, hak masyarakat, serta prinsip demokrasi.

11. GERILYA KOGNITIF DALAM KERANGKA PERANG FONDASI

Dalam kerangka Perang Fondasi, terdapat tiga fondasi utama:

ENERGI — menopang kehidupan, kegiatan ekonomi, pelayanan publik, dan kemampuan bangsa menghadapi tekanan.

DATA — menyediakan dasar informasi untuk memahami keadaan, membaca ancaman, dan menentukan kebijakan.

PERSEPSI — memengaruhi cara masyarakat dan pemangku kepentingan memahami kenyataan, menilai keadaan, dan mengambil keputusan.

Ketiganya saling berhubungan.

Gangguan energi dapat memengaruhi kegiatan masyarakat. Gangguan data dapat menghambat pengambilan keputusan. Manipulasi persepsi dapat memengaruhi kepercayaan dan respons masyarakat.

Dalam kerangka ini, Gerilya Kognitif membantu kita memahami bagaimana informasi dan persepsi dapat memengaruhi kepentingan nasional.

Namun, Gerilya Kognitif bukan pengganti pertahanan militer, keamanan siber, diplomasi, atau kebijakan ekonomi. Ia merupakan kerangka analisis yang melengkapi pemahaman terhadap dimensi informasi dan persepsi dalam persaingan strategis.

ENERGI menopang kehidupan bangsa. DATA membantu membaca keadaan. PERSEPSI memengaruhi arah keputusan.

12. PENUTUP: KEDAULATAN NEGARA JUGA MEMERLUKAN KEDAULATAN BERPIKIR

Indonesia memiliki wilayah yang luas, sumber daya alam yang besar, posisi geografis strategis, dan jumlah penduduk yang menjadi kekuatan penting bagi masa depan bangsa.

Namun, semua potensi tersebut membutuhkan kemampuan untuk membaca perubahan dan menentukan arah secara mandiri.

Di tengah persaingan global, bangsa Indonesia tidak boleh hanya menjadi penerima informasi, pengguna teknologi, atau objek dari narasi pihak lain.

Indonesia harus mampu mengolah data sendiri, membangun pengetahuan sendiri, menyusun analisis berdasarkan kepentingan nasional, serta menyampaikan pandangan secara bertanggung jawab.

Kita perlu memperkuat pertahanan wilayah, keamanan siber, ketahanan ekonomi, ketahanan energi dan pangan, sekaligus ketahanan akal masyarakat.

Menjaga kepentingan nasional juga berarti menjaga kepercayaan rakyat kepada negara. Pemerintah harus terbuka, masyarakat harus kritis, dan seluruh institusi harus bekerja sesuai hukum serta kewenangannya.

Sebab, kedaulatan tidak hanya menyangkut kemampuan mempertahankan wilayah dan sumber daya.

Kedaulatan juga menyangkut kemampuan suatu bangsa memahami kepentingannya, menentukan sikap, dan mengambil keputusan tanpa kehilangan kebebasan berpikir.

INDONESIA HARUS MAMPU MENJAGA WILAYAHNYA, MELINDUNGI DATA DAN SUMBER DAYANYA, SERTA MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN BERPIKIR BANGSANYA.

---

REFERENSI

1. Republik Indonesia. (2023). Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber.

2. Badan Siber dan Sandi Negara. (2024). Peraturan BSSN Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Nasional Keamanan Siber Tahun 2024–2028.

3. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015.

4. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2024). BSSN Identifikasi Pusat Data Nasional Sementara Diserang Ransomware, 24 Juni 2024.

5. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2024). Siaran Pers tentang Pemulihan PDNS 2, Beberapa Layanan Publik Berangsur Pulih, 26 Juni 2024.

6. United Nations. (2024). Global Principles for Information Integrity: Recommendations for Multi-Stakeholder Action.