Jakarta, INDONEWS.ID – Penyadapan terhadap seorang presiden tidak membutuhkan alat mata-mata canggih. Menurut penyidik, cukup dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke sebuah server resmi milik negara, tanpa melewati verifikasi.

Server itu bernama Lawful Interception Management System (LIMS). Sistem yang semestinya dipakai untuk penyadapan sah dalam penegakan hukum itu kini menjadi pusat perkara yang menyeret mantan Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri.

"Beberapa nomor tersebut dimasukkan ke server LIMS atau Lawful Interception Management System tanpa melalui verifikasi," kata Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin, seperti dikutip detikX.

Kronologi Perkara

Berdasarkan rangkuman detikcom, penyadapan diduga dilakukan sepanjang 2025 hingga 2026. Sasarannya disebut mencakup Presiden, menteri, tokoh politik, dan lembaga swadaya masyarakat.

Perkara ini terbongkar setelah ada permintaan menghapus berkas hasil penyadapan pada awal Oktober 2026. Seorang anggota kepolisian kemudian melaporkannya. Laporan polisi dibuat pada 30 Oktober 2026.

Pada 3 November 2026, Bareskrim mengumumkan tiga tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Sehari kemudian, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Listyo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan, sebagaimana disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Pada 5 November 2026, Polri menetapkan mantan Kepala Divisi TIK Polri Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat. Ia diduga memberi izin penyadapan dan penghapusan berkas dalam kapasitasnya sebagai Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim.

Tiga tersangka pertama ditahan di Rutan Mabes Polri. Slamet belum ditahan karena masih dalam pemulihan kesehatan.

Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) dengan ancaman hingga 10 tahun penjara, Pasal 332 tentang akses ilegal dengan ancaman hingga 6 tahun, serta ketentuan UU ITE tentang penghapusan dokumen elektronik. Penyidik telah memeriksa 10 saksi dan 3 ahli, serta menyita 11 telepon genggam, satu iPad, dan empat flashdisk.

Seluruh tersangka berhak atas asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pertanyaan yang Belum Terjawab

Penetapan tersangka belum menjawab soal paling mendasar: siapa yang memberi perintah. Asep menyatakan Polri akan menelusuri pihak pemberi perintah penyadapan.

Status makar juga belum diputuskan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut penetapan makar masih terlalu dini. Pada Senin (9/11/2026), ia menegaskan jumlah tersangka belum berubah.

"Sampai hari ini tersangka belum bertambah," kata Yusril, seperti dikutip CNBC Indonesia.

Celah Aturan

Di luar soal siapa pelakunya, kasus ini menyingkap persoalan yang lebih struktural. Sistem penyadapan negara bisa dioperasikan untuk kepentingan di luar penegakan hukum, dan baru ketahuan karena ada petugas yang melapor.

Indonesia hingga kini belum memiliki undang-undang khusus tentang penyadapan. Kewenangan menyadap tersebar di sejumlah undang-undang sektoral. Badan Legislasi DPR telah memasukkan RUU Penyadapan ke Prolegnas 2026, dan setelah kasus ini mencuat, sejumlah fraksi menyatakan dukungan agar pembahasannya dipercepat.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ikut bersuara. Dalam acara di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Senin (9/11/2026), ia meminta aturan penyadapan diperkuat.

"Itu harus ada aturannya kalau menyadap itu oleh siapa," ujar Megawati, seperti dikutip Suara.com.

Pekerjaan rumah DPR kini jelas: memastikan undang-undang itu mengatur siapa yang boleh menyadap, atas izin siapa, untuk berapa lama, dan siapa yang mengawasi server seperti LIMS agar tidak lagi bisa dipakai di luar jalur hukum.

(Rikard Djegadut)