Jakarta, INDONEWS.ID – November biasanya menjadi bulan penantian bagi jutaan pekerja. Tahun ini, penantian itu bertambah panjang karena ada pertanyaan yang belum selesai: rumus mana yang dipakai untuk menghitung upah minimum 2027.

Hingga awal pekan ini, upah minimum provinsi (UMP) 2027 belum ditetapkan. JournalArta, dalam penelusuran per 7 November 2026, tidak menemukan keputusan gubernur yang sudah memuat angka UMP 2027.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli belum menyebut besaran kenaikan. Pada Rabu (21/10/2026), ia mengatakan pembahasan masih menunggu Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional dan Dewan Pengupahan Nasional.

"Poin-poinnya kita ngikut ke undang-undang yang baru," kata Yassierli, seperti dikutip CNBC Indonesia. Undang-undang yang ia maksud adalah UU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Di sisi lain, serikat buruh menghitung usulannya dengan peraturan pemerintah yang sudah ada. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut usulan kenaikan 7,5 hingga 9,5 persen disusun dengan acuan PP, bukan undang-undang baru.

Perbedaan rujukan ini bukan soal teknis semata. Menurut JournalArta, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 memakai rumus inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan indeks alfa 0,50–0,90. Sementara undang-undang baru, UU Nomor 27 Tahun 2026 yang berlaku sejak 28 Oktober 2026, disebut memakai indeks 0,5–1 dan membandingkan hasil rumus dengan kebutuhan hidup layak, lalu mengambil nilai yang lebih tinggi. Hingga kini belum ditemukan petunjuk teknis yang menuntaskan perbedaan itu.

Hitungan Buruh dan Pengusaha

KSPI dan Partai Buruh menghitung usulannya dengan inflasi rata-rata 3,20 persen, pertumbuhan ekonomi 5,43 persen, dan indeks 0,9. Simulasi mereka menghasilkan rata-rata kenaikan nasional sekitar 7,7 persen.

Dari kalangan pengusaha, Bob Azam dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut produktivitas tumbuh sekitar 3–4 persen per tahun. Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi meminta kemampuan usaha dan kondisi tiap sektor ikut dipertimbangkan.

Yassierli menyerahkan keputusan akhir kepada daerah. "Nanti kan itu gubernur, sesuai dengan masukan dari Dewan Pengupahan Provinsi," ujarnya.

Direktur di Kementerian Ketenagakerjaan Dhatun Kuswandari menyebut upah minimum ditetapkan paling lambat akhir November. JournalArta mencatat tenggat penetapan UMP jatuh pada 21 November 2026 dan UMK pada 25 November 2026.

Bagi pekerja di provinsi dengan upah rendah, setiap persen kenaikan terasa lebih berarti. Berdasarkan data Kemnaker per 5 Januari 2026 yang dikutip JournalArta, UMP 2026 Nusa Tenggara Timur sebesar Rp2.455.898, jauh di bawah DKI Jakarta yang mencapai Rp5.729.876.

Sebagai gambaran sederhana, kenaikan 7,7 persen dari UMP NTT 2026 setara tambahan sekitar Rp189 ribu per bulan. Angka ini hanya simulasi berdasarkan usulan buruh, bukan keputusan resmi.

Dengan tenggat yang kian dekat, kepastian dasar hukum menjadi hal pertama yang ditunggu pekerja dan pengusaha. Tanpa rujukan yang jelas, perdebatan bisa berlanjut ke daerah, dan penetapan upah berisiko kembali molor. (Rikard Djegadut)