Jakarta, INDONEWS.ID – Ketua Umum Taruna Emas Generasi Bangsa (TEGAS), Dr. MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., menilai Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pantas dan layak menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden pendamping Presiden Prabowo Subianto.

Sikap itu disampaikan Ardy di Jakarta, Rabu (11/11/2026). Pernyataannya muncul sehari setelah Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan sekitar 2,5 jam di Istana, Selasa (10/11/2026).

“Kalau kursi wakil presiden kosong, negara butuh figur yang siap bekerja sejak hari pertama. Menurut kami, AHY memenuhi itu,” kata Ardy. 

Pengalaman di Kabinet

Ardy menilai AHY memiliki modal yang dibutuhkan seorang wakil presiden. Saat ini AHY menjabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Kabinet Merah Putih. Sebelumnya, ia menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

“AHY sudah teruji di pemerintahan, memahami cara kerja Presiden Prabowo, dan punya latar belakang kepemimpinan yang kuat sejak di TNI. Ini bukan soal partai, tapi soal kesinambungan pemerintahan,” ujarnya.

Menurut Ardy, figur muda yang berpengalaman juga penting untuk menjaga kepercayaan generasi muda terhadap pemerintahan.

“Anak muda butuh teladan pemimpin muda yang matang dan santun. AHY bisa menjadi jembatan antara Presiden dan generasi muda,” kata dia. 

Mekanisme Konstitusi

Ardy menegaskan usulan itu tetap harus mengikuti jalur konstitusi. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa bila terjadi kekosongan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

“Keputusan sepenuhnya ada di tangan Presiden dan MPR. Kami hanya menyampaikan aspirasi bahwa AHY layak masuk dalam pertimbangan,” ujar Ardy.

Hingga Rabu (11/11/2026), belum ada pernyataan resmi bahwa Gibran telah melepas jabatannya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden tidak menolak niat tersebut. Gibran sendiri meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Polemik ini berpangkal pada putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang dibacakan Jumat (30/10/2026). Putusan itu menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon menyebut ada dua opsi bagi Gibran: mundur atau diberhentikan melalui mekanisme Pasal 7A UUD 1945.

Sejauh penelusuran redaksi, AHY maupun DPP Partai Demokrat belum menyampaikan sikap resmi terkait wacana namanya sebagai calon pengganti wakil presiden. (Rikard Djegadut)