Siang Damai, Malam Molotov: 154 Orang Diamankan, Sultan Siap Tinjau Aturan Jaga Warga
Demonstrasi Aliansi Jogja Memanggil di Kepatihan berlangsung damai pada siang hari. Malamnya, sekitar 100 orang menyerang Gedung DPRD DIY dengan molotov dan petasan. Polisi mengamankan 154 orang, sementara Sultan membuka peluang meninjau aturan Jaga Warga.
Reporter: Rikard Djegadut
Redaktur: Rikard Djegadut
Jakarta, INDONEWS.ID – Aksi unjuk rasa di Yogyakarta pada Selasa (10/11/2026) berakhir dengan dua wajah berbeda. Siang hari, massa Aliansi Jogja Memanggil berdemonstrasi secara tertib di depan Kantor Gubernur DIY di Kepatihan. Malam harinya, situasi berubah ricuh di sekitar Gedung DPRD DIY.
Kepolisian mencatat 154 orang diamankan hingga Rabu (11/11/2026) pagi. "Total sampai pagi ini ada 154 orang," kata Plt Kabid Humas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari, dikutip CNN Indonesia.
Molotov dan Petasan
Kericuhan pecah sekitar pukul 20.07 WIB. Polisi menyebut sekitar 100 orang berkumpul di depan Gedung DPRD DIY, lalu melemparkan petasan, bom molotov, dan batu ke area gedung.
Dari lokasi, polisi menyita enam botol molotov, 12 petasan, tujuh botol bensin, satu senjata tajam, satu ketapel, dan satu bungkus gotri. LBH Yogyakarta mencatat dua orang luka dirawat di rumah sakit dan sembilan lainnya mendapat pertolongan pertama.
Menko Polkam Dudung Abdurachman menyebut kericuhan terjadi di beberapa titik, antara lain Malioboro, Gedung DPRD DIY, Tugu, dan Bundaran UGM.
Tuntutan Siang Hari
Aksi siang hari membawa sejumlah tuntutan, di antaranya pencabutan aturan Jaga Warga, pencabutan larangan aksi di kawasan sumbu filosofi, persoalan Stadion Mandala Krida, serta penetapan upah sesuai kebutuhan hidup layak (KHL).
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta massa tidak menggunakan kekerasan. Ia juga menyatakan kebijakan Jaga Warga akan ditinjau jika dinilai menghambat demokratisasi.
Praduga Tak Bersalah
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto meninjau Gedung DPRD DIY bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Kapolda DIY Irjen Langgeng Purnomo. Polisi masih memeriksa ratusan orang yang diamankan untuk memastikan peran masing-masing, termasuk kemungkinan keterkaitan dengan kericuhan di daerah lain.
Dudung meminta polisi memproses pemeriksaan secara adil dan transparan serta menjunjung asas praduga tak bersalah. Menurutnya, semua pihak yang diperiksa, baik sebagai saksi maupun terduga pelaku, harus memperoleh hak-haknya.
Peristiwa ini menyisakan pekerjaan rumah ganda: memisahkan pelaku kekerasan dari warga yang menyampaikan aspirasi secara damai, sekaligus menjawab tuntutan yang dibawa massa sejak siang hari. (Rikard Djegadut)
