Jakarta, INDONEWS.ID - Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) sejak Selasa-Kamis (10-12 November 2026) menggelar Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. Hari ini merupakan terakhir dari presentasi oleh badan publik.

Partai Demokrat juga berkesempatan untuk memaparkan kebijakan sekaligus kegiatan yang telah dikerjakannnya terkait keterbukaan informasi publik.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron usai pemaparan Presentasi Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026 mengatakan bahwa partai bintang mercy tersebut selama ini telah membuka berbagai informasi yang dibutuhkan publik.

”Kami telah membuka informasi yang pada akhirnya juga meningkatkan kepercayaan publik kepada Partai Demokrat bahkan dari sisi keuangan, kebijakan, kegiatan dan bahkan terhadap dukungan para calon eksekutif, legislatif juga kami buka di laman Partai Demokrat. Hal tersebut supaya memang diketahui secara luas,” ujarnya di lokasi acara, Kamis (12/11/2026).

Herman mengatakan, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu telah mengikuti Monev Keterbukaan Informasi ini telah sebanyak 7 kali. ”Kami sudah 6 kali mendapatkan kepercayaan sebagai ’Lembaga yang Informatif’ dan bahkan masuk dalam 3 besar (partai politik). Dan tentu mudah-mudahan dengan rutinitas setiap tahun ini juga dapat terus meningkatkan pola, cara, maupun mekanisme keterbukaan informasi publik. Kami berharap Partai Demokrat kembali bisa memenuhi kriteria KI Pusat,” tuturnya.

Anggota Komisi VI DPR RI ini mengatakan, keterbukaan informasi sangat menguntungkan partai. Dengan semakin terbukanya informasi dari partai politik maka akan semakin banyak masyarakat mengetahui apa yang dikerjakan oleh partai tersebut.

”Insya Allah hal ini juga semakin positif dan semakin memberikan tingkat kepercayaan kepada partai khusus pada Partai Demokrat,” ujarnya.

Herman mengatakan, dengan adanya pemantauan dari masyarakat, pihaknya bisa lebih cermat dalam menghasilkan kebijakan serta menangkap aspirasi serta harapan masyarakat.

Dia mengharapkan, ke depan, partainya juga akan lebih cermat dan tepat sasar dalam merumuskan kebijakan khususnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi partai, baik di legislatif maupun eksekutif.

Terkait dengan salah satu fungsi partai politik yaitu melakukan kaderisasi dan merekrut kepemimpinan nasional, kata Herman, hal itu sudah dilakukan Partai Demokrat baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

”Pada dasarnya semua ini sudah kami lakukan. Bahkan secara individu sudah kami lakukan. Karena bagi para politisi mereka adalah pejuang politik. Jadi, setiap langkah dan kegiatan harus terekspos kepada publik. Kami harapkan bisa memunculkan kepercayaan publik kepada Partai Demokrat dan pada akhirnya bisa menambah elektoral partai,” ujarnya.

Menurut Herman, kegiatan partai politik bukan hanya dalam ranah politik, namun juga banyak kegiatan lain seperti dalam bidang sosial, ekonomi maupun budaya masyarakat. ”Semoga semua kegiatan itu bisa tersampaikan kepada masyarakat. Termasuk inovasi yang kami lakukan seperti digitalisasi,” ujarnya.

Herman juga mengusulkan kepada KI Pusat agar ke depan monitoring evaluasi bisa diperluas menjangkau Dewan Pimpinan Daerah (DPD). ”Tadi kami mengusulkan agar Komisi Informasi juga melakukan acara serupa di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Alangkah baiknya hal tersebut diintegrasikan supaya kita juga bisa melihat bagaimana besarnya keterbukaan informasi di partai-partai,” ujarnya.

Menurut Herman, Partai Demokrat memiliki 38 Dewan Pimpinan Daerah dari 514 Dewan Pimpinan Cabang di Kabupaten/Kota yang semuanya mengerjakan apa yang juga dilakukan oleh DPP.

”Kalau ini semua diintegrasikan maka menjadi sebuah kekuatan besar,” ujarnya. *