Jakarta, INDONEWS.ID – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).
Penyerahan surat tersebut menandai dimulainya proses konstitusional pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong. Kini, perhatian tertuju kepada Presiden Prabowo Subianto yang harus mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran.
Baca juga : Gibran Nyatakan Niat Mundur dari Kursi Wapres: Begini Peta Jalan Konstitusi Jika Jabatan Itu Kosong
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, Gibran datang langsung ke Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk menyampaikan surat pengunduran dirinya. Surat serupa, menurut Muzani, juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Gibran tiba di Gedung MPR sekitar pukul 11.16 WIB dan diterima oleh pimpinan MPR. Dalam pertemuan tersebut, ia meminta agar surat pengunduran dirinya segera diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam surat yang dibacakan Muzani, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024-2029 atas permintaan sendiri.
Ia menyebut keputusan tersebut diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Namun, surat itu tidak memuat penjelasan lebih spesifik mengenai alasan pengunduran dirinya.
Prabowo Diminta Ajukan Dua Nama
Setelah menerima surat tersebut, MPR akan menindaklanjutinya melalui mekanisme kelembagaan. Muzani menjelaskan, Presiden Prabowo memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden setelah MPR menyampaikan surat permintaan resmi.
"Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden, 14 hari," kata Muzani.
MPR selanjutnya akan memproses kedua nama tersebut untuk dipilih melalui sidang paripurna. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengusulkan dua calon untuk dipilih oleh MPR. Ketentuan teknis pemilihannya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Pasal 46 UU MD3 mengatur bahwa MPR menyelenggarakan sidang paripurna paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden yang baru. Dalam proses tersebut, anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD akan memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih dan selanjutnya dilantik oleh MPR.
DPR Batalkan Rapat Paripurna
Pengunduran diri Gibran juga berdampak pada agenda politik di DPR. Rapat paripurna DPR yang semula dijadwalkan berlangsung Kamis siang dengan agenda tindak lanjut usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran diputuskan batal.
Sebelumnya, usulan HMP tersebut telah memperoleh dukungan 120 anggota DPR dari delapan fraksi. Dengan diserahkannya surat pengunduran diri Gibran, proses politik dan ketatanegaraan kini memasuki babak baru. MPR harus memastikan pengisian jabatan Wakil Presiden berjalan sesuai konstitusi.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memegang kewenangan penting dalam menentukan dua kandidat yang akan diajukan kepada MPR. Publik kini menunggu siapa dua figur yang akan dipilih Prabowo untuk mengisi posisi orang nomor dua di pemerintahan hingga berakhirnya masa jabatan 2024-2029.
