Jakarta, INDONEWS.ID – Komisi Informasi (KI) Pusat menggelar presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik di di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, dari Selasa - Kamis (10-12/11/2026).

Kick Off dan Sosialisasi Monev KIP Tahun 2026 diikuti 384 Badan Publik dengan 7 kategori, yakni 1) Kementerian, 2) Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, 3) Lembaga Non Struktural, 4) Pemerintah Provinsi, 5) BUMN, 6) Perguruan Tinggi Negeri, hingga 7) Partai Politik.

Namun sebanyak 282 badan publik dari tujuh kategori itu yang dinyatakan lolos verifikasi Self-Assessment Questionnaire (SAQ) dan mengikuti tahapan Presentasi Uji Publik pada 10–12 November 2026.

Satu di antara kategori partai politik yang lolos dan mengikuti uji publik tersebut yaitu Partai Gerindra.

Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang juga Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Danang Wicaksana Sulistya mengatakan partai berlogo Burung Garuda itu menjadikan keterbukaan informasi publik sebagai salah satu sarana untuk memperkenalkan kinerja dan program kerja partai kepada masyarakat.

Karena itu, Partai Gerindra, kata anggota Komisi V DPR RI ini, terus mengembangkan inovasi sehingga informasi mudah diakses oleh masyarakat.

”Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengintegrasikan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) ke dalam sistem layanan informasi melalui situs web PPID Gerindra. Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan memudahkan masyarakat dalam mencari dan memperoleh informasi yang dibutuhkan,” ujarnya usai melakukan presentasi uji publik, Kamis (12/11/2026).

Danang mengungkapkan, melalui akses informasi yang terbuka tersebut, masyarakat, termasuk calon pemilih, dapat mengetahui aktivitas, kebijakan, serta kontribusi partai dalam menjalankan fungsi politik dan sosialnya.

Dia mengatakan, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban organisasi politik dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan, namun lebih dari itu, keterbukaan dapat menjadi media komunikasi dan kampanye kepada masyarakat.

”Partai Gerindra telah merasakan manfaat dari pelaksanaan keterbukaan informasi publik tersebut. Karena itu, kami akan terus berkomitmen untuk mengembangkan keterbukaan informasi publik tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga diperluas hingga seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra di Indonesia,” katanya.

Dalam konteks politik elektoral, keterbukaan informasi dapat menjadi sarana kampanye. Masyarakat, khususnya pemilih, memiliki kesempatan memperoleh informasi secara langsung mengenai rekam kegiatan, program, dan kebijakan partai melalui situs web maupun platform digital lainnya.

”Kampanye tidak hanya berlangsung melalui komunikasi politik menjelang pemilu, tetapi juga melalui penyampaian informasi mengenai pekerjaan dan kontribusi partai secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ramah Penyandang Disabilitas

Sementara itu, Sekretaris PPID sekaligus Bendahara Umum DPP Gerindra, Satrio Dimas Adityo mengungkapkan bahwa pelayanan informasi publik yang dikembangkan Gerindra tidak terbatas pada penyediaan informasi mengenai program dan kegiatan partai.

”PPID terus melakukan inovasi agar pelayanan informasi semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas,” katanya.

Menurutnya, berbagai platform digital dikembangkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi. Upaya tersebut menjadi bagian dari pembenahan sistem pelayanan agar publik dapat memperoleh informasi secara cepat dan praktis.

Harus Menjadi Budaya Organisasi

Danang mengatakan, pihaknya sangat serius untuk mengikuti uji publik keterbukaan informasi tersebut. Dia menyebutkan, pengurus daerah di Jawa Barat, Banten, dan Kalimantan menunjukkan antusiasme dalam mengikuti tahapan penilaian tersebut.

Dia mengatakan, keterbukaan informasi harus menjadi budaya organisasi yang diterapkan secara berkelanjutan, bukan sekadar upaya memenuhi penilaian tahunan.

Posisi Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI membuat partai tersebut memiliki kepentingan untuk mendorong keterbukaan informasi di lingkungan pemerintahan, khususnya kementerian dan lembaga negara.

Pasalnya, keterbukaan informasi di badan publik merupakan bentuk ketaatan pemerintah terhadap ketentuan perundang-undangan sekaligus bagian dari tanggung jawab kepada masyarakat.

Terkait transparansi keuangan partai, Danang menyatakan, Gerindra terbuka terhadap permohonan informasi dari berbagai kalangan. Ia mencontohkan, Transparency International Indonesia (TII) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) pernah mengajukan permohonan informasi kepada PPID Gerindra.

Selain organisasi masyarakat sipil, kalangan perguruan tinggi juga pernah meminta data dan informasi untuk kepentingan penelitian dengan menjadikan Gerindra sebagai responden.

Menurut Danang, permohonan informasi tersebut dapat dilayani melalui mekanisme yang tersedia. Masyarakat juga dapat mengakses berbagai informasi yang telah dipublikasikan melalui situs web resmi PPID Gerindra.

Bangun Hubungan Terbuka dengan Masyarakat

Keduanya menilai keterbukaan informasi memberikan manfaat bagi partai politik, terutama dalam membangun hubungan yang lebih terbuka dengan masyarakat.

Melalui keterbukaan, masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan dan aktivitas partai, tetapi juga dapat menilai kinerja serta program yang telah dijalankan. Sebuah informasi sekaligus memberikan ruang bagi publik untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan masukan kepada partai.

Semakin banyak masyarakat mengetahui kinerja dan kontribusi partai melalui saluran informasi yang terbuka, semakin luas pula kesempatan partai membangun kepercayaan publik.

Karena itu, bagi Gerindra, pengembangan keterbukaan informasi publik tidak berhenti pada pencapaian predikat Informatif. ”Lebih penting dari itu, keterbukaan perlu diwujudkan dalam pelayanan yang mudah diakses, transparan, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya Danang. *