Ini Alasannya! Asri Hadi Jagokan Menko Yusril Ihza Mahendra Jadi Pengganti Gibran sebagai Wapres Prabowo

Jakarta, INDONEWS.ID – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia membuka babak baru dalam dinamika politik nasional. Sejumlah nama mulai diperbincangkan sebagai figur yang berpotensi mengisi posisi orang nomor dua di pemerintahan Prabowo.

Salah satu nama yang dinilai layak dipertimbangkan adalah Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.A., M.Soc.Sc., Ph.D. Nama mantan Menteri Sekretaris Negara itu diusulkan oleh anggota Dewan Redaksi Indonews.id, Asri Hadi, sebagai salah satu alternatif calon Wakil Presiden pengganti Gibran.

Bagi Asri Hadi, Yusril bukan figur yang muncul secara tiba-tiba dalam percaturan politik nasional. Ia merupakan tokoh yang telah lama berada di lingkungan pemerintahan, bahkan sejak era Presiden Soeharto hingga sekarang dipercaya Presiden Prabowo Subianto menduduki jabatan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Ada sejumlah alasan yang mendasari pandangan Asri Hadi. Pertama, Yusril memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan. Ia telah melewati berbagai periode kepemimpinan nasional dengan karakter dan tantangan politik yang berbeda-beda.

Kedua, Yusril dinilai memiliki karakter loyal kepada pimpinan dan memahami tata kerja pemerintahan. Dalam pandangan Asri, Yusril bukan figur yang berpotensi menjadikan jabatan Wakil Presiden sebagai kendaraan untuk membangun persaingan politik dengan Prabowo dalam Pemilihan Presiden 2029

"Ketiga, Yusril memiliki kapasitas akademis dan pengalaman profesional di bidang hukum, khususnya hukum tata negara. Keahlian ini dinilai penting untuk membantu Presiden Prabowo menghadapi berbagai persoalan hukum, konstitusi, dan tata kelola pemerintahan yang berkembang saat ini," terang Asri Hadi di Jakarta, Jumat (13/11/26).

Selain itu, Yusril merupakan salah satu figur sipil paling senior dan berpengalaman di kabinet Prabowo. Asri juga menilai rekam jejaknya tidak dibayangi catatan negatif yang dapat menjadi beban politik bagi pemerintahan.

Bukan Orang Baru dalam Pemerintahan

Nama Yusril memang memiliki perjalanan panjang dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Lahir di Lalang, Manggar, Belitung Timur, pada 5 Februari 1956, Yusril kini berusia 70 tahun. Ia dikenal sebagai akademisi, pakar hukum tata negara, advokat, penulis, dan politikus.

Kariernya di lingkungan pemerintahan mulai berkembang ketika Presiden Soeharto mempercayainya menjadi bagian dari Sekretariat Negara. Pada 1994-1999, Yusril tercatat sebagai Asisten Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia. Bahkan, pada 1996, ia dipercaya menjadi penulis naskah pidato Presiden Soeharto.

Dalam kurun waktu 1996 hingga 1998, Yusril menulis sekitar 204 naskah pidato untuk Presiden Soeharto. Salah satu pengalaman penting dalam perjalanan hidupnya adalah ketika ia menyusun teks pernyataan pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada Mei 1998.

Peristiwa tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan sejarah politik Indonesia. Yusril berada di lingkaran pemerintahan ketika negara memasuki masa transisi dari Orde Baru menuju Reformasi.

Setelah Reformasi, Yusril tidak meninggalkan dunia pemerintahan. Bersama sejumlah tokoh reformis Muslim, ia mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB) pada 1998 dan menjadi ketua umum pertama partai tersebut.

Pada Pemilu 1999, PBB berhasil memperoleh 2,84 persen suara dan menempatkan 13 wakilnya di parlemen. Yusril juga sempat masuk dalam bursa calon Presiden dalam Sidang Umum MPR 1999. Namun, ia kemudian mengundurkan diri dan mendukung Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia.

Empat Kali Menduduki Jabatan Menteri

Pengalaman Yusril dalam pemerintahan semakin panjang setelah Reformasi. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Yusril dipercaya menjabat Menteri Hukum dan Perundang-undangan dalam Kabinet Persatuan Nasional periode 1999-2001.

Ketika pemerintahan beralih kepada Presiden Megawati Soekarnoputri, Yusril kembali dipercaya menduduki jabatan menteri, yakni Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia periode 2001-2004. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Yusril menjabat Menteri Sekretaris Negara dalam Kabinet Indonesia Bersatu periode 2004-2007.

Pengalaman tersebut membuat Yusril memiliki pemahaman langsung mengenai mekanisme kerja pemerintahan dari tiga periode kepresidenan yang berbeda. Selain pernah menduduki jabatan menteri, ia juga pernah menjadi anggota DPR/MPR, Komisaris Pemerintah di Pertamina periode 1999-2004, serta beberapa kali menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Ad Interim.

Di tingkat internasional, Yusril juga pernah dipercaya memimpin Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO), organisasi konsultatif hukum negara-negara Asia dan Afrika. Kepercayaan politik kembali datang ketika Presiden Prabowo Subianto membentuk Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024. Yusril dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 21 Oktober 2024.

Dengan demikian, Yusril telah empat kali menduduki jabatan menteri dalam pemerintahan yang dipimpin empat presiden berbeda, yakni Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Prabowo Subianto.

Pakar Hukum Tata Negara dan Guru Besar Universitas Indonesia

Hal lain yang membuat Yusril dinilai memiliki keunggulan adalah latar belakang pendidikannya. Ia menempuh pendidikan di dua fakultas Universitas Indonesia, yakni Fakultas Hukum dengan bidang Hukum Tata Negara dan Fakultas Sastra dengan bidang Filsafat.

Pendidikan pascasarjananya dilanjutkan di University of the Punjab, Lahore, Pakistan. Selanjutnya, ia memperoleh gelar doktor dari Universiti Sains Malaysia, Penang, pada 1993.

Yusril kemudian meniti karier akademis sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia mengajar sejumlah mata kuliah, antara lain Hukum Tata Negara, Teori Ilmu Hukum, dan Filsafat Hukum.

Pada 1998, Yusril memperoleh gelar Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Indonesia. Kapasitas akademis tersebut menjadikannya bukan sekadar politikus yang pernah menduduki berbagai jabatan pemerintahan, melainkan juga seorang akademisi yang memiliki keahlian khusus dalam memahami hubungan antara hukum, kekuasaan, dan konstitusi.

Dalam perjalanan kariernya, Yusril juga menerima sejumlah penghargaan negara, antara lain Bintang Bhayangkara Utama dan Bintang Mahaputra Adipradana.

Mengapa Yusril Dinilai Layak Dipertimbangkan?

Usulan Asri Hadi menarik untuk diperbincangkan karena posisi Wakil Presiden bukan sekadar jabatan pendamping Presiden. Dalam sistem pemerintahan, Wakil Presiden memiliki peran strategis dalam membantu Presiden menjalankan roda pemerintahan serta memastikan kesinambungan kepemimpinan nasional.

"Di tengah berbagai persoalan hukum dan ketatanegaraan yang dihadapi Indonesia, kehadiran seorang ahli hukum tata negara yang memiliki pengalaman panjang di lingkungan kekuasaan tentu menjadi salah satu pertimbangan yang patut diperhitungkan," bebernya.

Yusril juga memahami bagaimana pemerintahan bekerja dari dalam. Ia pernah berada di lingkungan Istana pada era Soeharto, menjadi menteri pada era Gus Dur dan Megawati, bekerja bersama Presiden SBY, dan kini menjadi bagian dari kabinet Prabowo.

Pengalaman lintas pemerintahan tersebut merupakan modal yang tidak dimiliki semua tokoh politik. Meski demikian, usulan Asri Hadi masih merupakan pandangan dan alternatif politik. Keputusan mengenai siapa yang akan diajukan sebagai calon pengganti Wakil Presiden sepenuhnya berada dalam mekanisme konstitusional yang melibatkan Presiden dan MPR.

Sebagaimana diketahui, MPR telah menerima surat pengunduran diri Gibran pada Kamis, 12 November 2026. Presiden selanjutnya diminta mengajukan dua nama calon Wakil Presiden untuk diproses sesuai ketentuan konstitusi.

"Di tengah proses tersebut, nama Yusril Ihza Mahendra layak menjadi salah satu bahan pertimbangan publik. Bukan semata-mata karena ia pernah menjadi menteri di beberapa pemerintahan, tetapi juga karena pengalaman panjang, kapasitas akademis, dan pemahamannya terhadap persoalan hukum serta ketatanegaraan Indonesia," ungkap Asri Hadi.

Bagi Asri Hadi, dalam situasi politik seperti sekarang, Indonesia membutuhkan sosok yang berpengalaman, memahami pemerintahan, memiliki kapasitas, serta mampu bekerja sejalan dengan Presiden. "Yusril Ihza Mahendra menjadi salah satu nama yang menurutnya memenuhi sejumlah kriteria tersebut," tutup Asri Hadi.