Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Prabowo Subianto menyebut ongkos untuk merebut kursi bupati di sejumlah daerah bisa mencapai Rp100 miliar, sementara kursi DPR berkisar Rp40 miliar hingga Rp50 miliar, dan itu pun tidak menjamin kemenangan.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Di forum yang sama, Prabowo mengaku pernah bingung karena diserang pendengung atau buzzer setiap malam. Setelah ditelusuri, kata dia, serangan itu ternyata dibiayai oleh pemodal dengan uang dalam jumlah besar.

Prabowo tidak menyebut siapa pemodal yang dimaksud. Ia hanya menyebut pihak itu ingin memecah belah Indonesia dan memperoleh uangnya dengan cara yang tidak halal. Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Istana mengenai hasil penelusuran yang disinggung Presiden.

Angka yang dipaparkan Prabowo memperlihatkan mahalnya ongkos masuk ke jabatan publik, persoalan yang jarang diucapkan terang-terangan oleh kepala negara di hadapan organisasi kemasyarakatan. Kandidat yang mengeluarkan dana puluhan hingga ratusan miliar rupiah pun, menurut Prabowo, belum tentu menang.

Prabowo mengatakan sudah berbicara dengan para ketua umum partai politik soal pembenahan sistem politik. Menurut dia, sebagian besar ketua umum sepakat sistem itu perlu diperbaiki, dan penyimpangan yang ada harus dikoreksi.

Ia juga mempertanyakan apakah keadaan politik saat ini sesuai dengan cita-cita yang diperjuangkan para pendahulu bangsa, termasuk Ahmad Dahlan dan Ki Bagus Hadikusumo.

"Kita ingin demokrasi, tapi bukan demokrasi yang akhirnya bisa dibeli, bisa disandera, bisa dikuasai oleh mereka yang punya uang," ujar Prabowo, seperti dikutip dari CNN Indonesia.*

(Rikard Djegadut)