Gibran Nyatakan Niat Mundur dari Kursi Wapres: Begini Peta Jalan Konstitusi Jika Jabatan Itu Kosong

Jakarta, INDONEWS.ID – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan selama kurang lebih 2,5 jam pada Selasa (10/11/2026) pagi. Namun hingga Rabu (11/11/2026), belum ada keterangan resmi bahwa Gibran telah melepas jabatannya. Ia justru meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kabar itu dikonfirmasi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa sore. Menurut Prasetyo, niat tersebut muncul ketika Gibran menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Prasetyo sekaligus meluruskan informasi yang beredar. Ia menegaskan Presiden tidak menyampaikan penolakan atas niat itu. Dalam diskusi tersebut, kata dia, Prabowo lebih banyak memberikan saran, sementara Gibran memohon "untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan" keabsahan dokumennya melalui proses di PTUN.

Gibran sendiri, seperti diberitakan Antara, menyebut Presiden memintanya untuk terus berjuang di jalur hukum. Pada sore harinya, Gibran tetap mendampingi Prabowo dalam upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara.

Pangkal Persoalan

Polemik ini bermula dari surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri milik Gibran, yang digunakan sebagai syarat pencalonan pada Pilpres 2024. Dalam putusan kasasi, MA menyatakan suket tersebut tidak sah. Di Senayan, wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR ikut menguat. Prasetyo menyebut pemerintah menghormati hak tersebut sebagai bagian dari proses politik di parlemen.

Jika Kursi Wapres Kosong

Pertanyaan publik kini bergeser: apa yang terjadi bila jabatan wakil presiden benar-benar kosong? Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dengan demikian, kursi wapres tidak otomatis diisi menteri, ketua partai politik, atau tokoh yang ditunjuk langsung oleh Presiden. Presiden mengajukan dua nama, lalu MPR yang memilih.

Mundur Berbeda dengan Pemakzulan

Jalur pengunduran diri berbeda jauh dengan jalur pemakzulan. Pemakzulan diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945 dan berlapis tiga: DPR, MK, lalu MPR. Usul DPR ke MK harus didukung sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR.

MK kemudian wajib memutus paling lama 90 hari. Jika MK membenarkan pendapat DPR, MPR wajib bersidang paling lambat 30 hari, dengan keputusan diambil dalam rapat yang dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat anggota dan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir.

Di atas kertas, jalur pengunduran diri jauh lebih pendek. Namun selama Gibran belum menyatakan mundur secara resmi, statusnya tetap Wakil Presiden yang sah.

Langkah berikutnya kini bertumpu pada PTUN Jakarta. Sidang gugatan terkait suket penyetaraan pendidikan Gibran dipastikan tetap berlanjut, dan Gibran sebelumnya menyatakan siap membuka dokumen riwayat pendidikannya bila diminta majelis hakim. (Rikard Djegadut)